Soal Menghamburkan Uang Rakyat, Pimpinan UI Jagonya!

Soal Menghamburkan Uang Rakyat, Pimpinan UI Jagonya!

Rektor UI saat peresmian Starbucks (sumber: vibizportal.com)

Mereka yang menghujat DPR karena begitu boros merenovasi berbagai ruang dan WC dengan dana miliaran rupiah, mungkin perlu juga melihat kelakuan pimpinan Universitas Indonesia.

Untuk soal buang-buang duit rakyat, pimpinan UI lebih buruk.

Saat ini di kampus UI Depok ada berbagai projek pembangunan yang terkesan hebat dan mengagumkan. Padahal, banyak di antara projek-projek mahal ini tak bermanfaat dan dikelola dengan cara yang membuat kita pantas percaya bahwa itu ada untuk memperkaya kaum perampok uang rakyat saja.

Monumen paling kasat mata dari kemewahan dan keborosan yang menyakiti hati rakyat itu adalah Perpustakaan Pusat delapan lantai, yang mulai beroperasi September 2011. Biayanya di atas Rp 120 miliar. Tanya, apa gunanya? Jawabnya sederhana: pasti bukan untuk kepentingan pendidikan.

Rektor UI, Prof. Dr. Gumilar Somantri, berulang-ulang menyatakan bahwa Perpustakaan itu adalah perpustakaan universitas termegah di Asia. Omong kosong! Bila anda datang ke Perpustakaan Pusat PP sekarang, Anda akan segera tahu bahwa, dilihat dari perspektif pendidikan, yang ada hanyalah kesia-siaan.

Sejak awal, PP ini bermasalah karena menabrak Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang semula sudah disetujui Majelis Wali Amanat. Dalam RKAT, yang ditetapkan adalah renovasi dan perluasan perpustakaan pusat yang sudah ada. Namun kemudian Rektor dengan seenaknya mengubahnya. Ia memutuskan membangun sebuah perpustakaan baru dengan biaya fantastis.

Saya rasa karena hubungan baiknya dengan orang-orang DPR, Gumilar berhasil mempengaruhi DPR untuk mengucurkan uang rakyat itu untuk sebuah projek yang sama sekali tak ada nilai pentingnya. UI sudah memiliki Perpustakaan Pusat (lama) yang selama ini sudah berfungsi dengan baik. Yang diperlukan sekadar renovasi. Di masing-masing fakultas pun sudah ada perpustakaan yang berfungsi baik dan lebih mudah diakses oleh mahasiswa di fakultas mereka.

Kini kesia-siaan PP itu terungkap jelas. Sudah banyak bagian yang bocor. Sejumlah komputer yang tersedia untuk mencari judul buku sudah tidak berfungsi. Bahkan peralatan canggih yang semula diadakan untuk memungkinkan pengunjung meminjam dan mengembalikan buku secara otomatis tidak pernah bekerja. Sebuah sarana audio yang semula secara rutin memperdengarkan lagu-lagu dan karya seni Indonesia klasik lainnya sekarang membisu. Rumput di dinding bangunan PP tumbuh tak beraturan.

Banyak mahasiswa datang ke PP bukan untuk mencari dan meminjam buku. Sebagian besar datang dengan membawa buku sendiri atau laptop ke PP dan kemudian memanfaatkan meja-maja baca di sana. Mahasiswa mengaku bahwa dengan sarana e-book (buku elektronik) yang bisa diakses melalui internet saat ini, mereka tak merasa perlu meminjam di PP yang koleksi bukunya hanyalah merupakan kumpulan dari buku-buku lama yang sebenarnya diboyong dari perpustakaan-perpustakaan fakultas.

Penataan buku-buku yang diboyong dari fakultas-fakultas itu pun berantakan. Sampai saat ini – hampir 4 bulan setelah PP mulai dioperasikan — masih banyak buku yang belum dapat dipinjam karena belum tercatat dalam sistem data PP. Ada tumpukan-tumpukan buku yang tergeletak begitu saja tanpa ada yang merapihkan dan menatanya, mungkin karena keterbatasan tenaga yang bekerja. Dan karena keterbatasan tenaga ini, kita bisa melihat antrian panjang mahasiswa yang hendak meminjam buku di meja-meja peminjaman. Bukan karena peminat bukunya banyak tapi karena petugasnya sedikit.

Suasana perpustakaan yang serba hening tak akan ditemukan. Di banyak bagian, kelompok-kelompok mahasiswa bergerombol untuk melakukan banyak hal, termasuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas kampus. Mereka memang datang ke sana bukan untuk meminjam buku dan membaca. Mereka memang mencari tempat yang lebih lapang, nyaman dan dingin (AC PP berfungsi sempurna) untuk bekerja atau sekadar mengobrol.

Banyak mahasiswa mengeluh karena mengalami kesulitan mencari buku, skripsi, thesis, serta laporan penelitian yang semula dapat mereka peroleh dengan mudah di perpustakaan fakultas masing-masing. Situasinya memang menjengkelkan. Bahan-bahan kepustakaan yang mereka butuhkan sudah dipindahkan dari fakultas mereka, tapi sekarang setelah mereka bersusahpayah datang ke PP, ternyata bahan-bahan itu tak ada atau belum terdata secara baik.

Tapi kondisi ini memang tak mengherankan terjadi karena PP mungkin tak pernah diniatkan sungguh-sungguh sebagai perpustakaan yang bermanfaat bagi pendidikan. Gumilar memang tak peduli dengan kepentingan pendidikan, karena memang bukan itu tujuan utama pembangunan PP.

PP ini memang gedung berlantai delapan, tapi yang digunakan untuk perpustakaan hanyalah tiga lantai. Sisanya diperuntukkan bagi fasilitas-fasilitas lain seperti ruang diskusi, pertemuan, ruang ngobrol, bahkan tempat minum mahal, ruang kebugaran, toko buku, pegadaian, teater film, dan studio musik.

Celakanya lagi, semua ruang lain itu sebenarnya dikomersialkan. Ada ruang-ruang-ruang diskusi dan seminar, dari yang berbentuk ruang kelas sampai auditorium – bahkan yang terapung. Tapi penggunaaannya tidak murah. Kisaran sewanya, dari Rp. 1 juta rupiah sampai Rp 4 juta rupiah per hari! Menurut orang dalam PP, pengunaaan ruang itu bisa gratis, kalau ada surat sakti dari Gumilar.

Maka tidaklah mengherankan bahwa ruang-ruang dari lantai lima sampai delapan itu lebih sering kosong. Maklumlah, mengapa pula orang-orang kampus merasa harus menyewa dengan harga itu, kalau di fakultasnya masing-masing, sudah ada ruang-ruang yang bisa digunakan secara gratis?

Di lantai satu, ada tempat makan sampai tempat kebugaran tubuh. Tapi tolong catat nama-nama perusahaan yang menyewanya: Starbucks, Restoran Korea, Gold Gym dan Times Book Store. Di luar itu, tentu ada penyewa-penyewa lain. Namun dari empat nama itu, jelas terlihat betapa komersialnya penggunaan ruang-ruang PP itu. Sekadar contoh lain: BNI yang menempati tiga ruang harus membayar Rp 50 milar kepada UI, dengan masa kontrak sekitar 25 tahun.

Segenap fasilitas di dalamnya juga nampak sangat mewah, yang tentu kontradiktif dengan sarana pendidikan masyarakat luas di luar UI. Data menunjukkan bahwa untuk membeli berbagai lukisan dan patung yang menghiasi perpustakaan, UI mengeluarkan dana ratusan juta rupah. Begitu juga ada sebuah ruang komputer yang diisi oleh 100 komputer Mac terbaru, yang spesifikasinya jauh di atas sebuah komputer untuk membrowse internet atau mengerjakan tugas-tugas makalah kampus.

Perpustakaan baru ini bahkan mematikan perpustakaan-perpustakaan lama yang sudah ada di fakultas-fakultas. Karena buku-bukunya diboyong, perpustakaan-perpustakaan di berbagai fakultas dan pepustakaan pusat lama menjadi kehilangan fungsi aslinya. Gedung-gedung perpustakaan lama tersebut kini nampak sebagai wilayah tak bertuan, yang diisi para mahasiswa untuk sekadar bercengkerama. Bahkan para pengelola perpustakaannya pun bingung dengan rencana pemanfaatan gedung-gedung itu.

Penggambaran aga terperinci di atas sengaja saya paparkan untuk menunjukkan betapa mubazirnya PP bernilai di atas Rp 120 miliar itu.

Pertanyaannya: lalu kenapa didirikan?

Jawabannya, saya rasa sederhana: karena ada pihak-pihak tertentu yang akan memperoleh keuntungan dari setiap projek yang diadakan. Logikanya sama persis dengan kemewahan DPR. Mengapa harus ada renovasi ruang banggar senilai Rp 20 miliar? Jawabannya pasti bukan karena mendesak, tapi karena uang yang dikucurkan.

Pendirian Perpustakaan Pusat melibatkan banyak projek: dari pembangunan gedung, interior, mebel, hiasan, sistem informasi, rak buku, lukisan, komputer Mac, taman, dan sebagainya. Dengan memperhatikan gaya UI mengelola keuangan, dapat dibayangkan untuk setiap projek itu, ada dana yang mengucur bukan hanya kepada kontraktor tapi juga pejabat-pejabat UI.

Apakah saya sekadar berburuk sangka?

Saya rasa tidak. Sebagaimana adalah pantas berburuk sangka pada DPR, adalah layak juga berburuk sangka pada Rektor dan kawan-kawannya. Lebih dari itu ada banyak contoh yang bisa menunjukkan bahwa pimpinan UI tidak mengelola keuangan UI dengan hati bersih.

Salah satu contoh sederhana saja adalah pembangunan jalur sepeda di UI. Tahun lalu dilakukan penambahan jalur sepeda sepanjang 1,3 kilometer. Yang menarik pembangunannya terpecah menjadi 13 segmen. Pertanyaannya mengapa harus dipecah menjadi 13 projek berbeda? Ternyata jawabannya tidak rumit. Untuk pembangunan 100 meter, dana yang harus dikeluarkan hanyalah Rp. 40-50 juta. Menurut peraturan-perundangan yang berlaku, untuk projek senilai di bawah Rp 50 juta, tidak diharuskan ada pemilihan kontraktor dengan cara tender. Bisa dilakukan dengan cara penunjukan! Dengan kata lain, pimpinan UI bisa menunjuk dengan mudah rekanannya yang akan mengerjakan projek-projek itu. Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain adalah: Dwi Bangun Pratama dan Satu Atap Construction.

Otak dagang para pimpinan UI ini tercium di mana-mana. Saat ini saja, bila ada promosi Guru Besar, yang menangani adalah pihak Rektorat UI. Seorang Guru Besar bercerita bahwa, UI mengharuskan jumlah undangan yang dicetak melalui rekanan UI berjumlah 1.000 buah, padahal yang ingin diundang oleh sang Guru Besar hanyalah 200 orang. Seluruh keperluan Alat Tulis Kantor yang diperlukan seluruh Fakultas UI ditangani oleh rekanan yang ditentukan pimpinan UI.

Bahkan untuk sebuah konferensi pers saja, UI merasa perlu membayar perusahaan humas. UI sebenarnya memiliki seorang praktisi humas, Devi Rachmawati. Orang dekat Gumilar ini bukan saja pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi UI, namun juga penulis buku tentang humas dan memiliki hubungan baik dengan banyak wartawan. Tapi toh dua konferensi pers beberapa waktu lalu, UI membayar sebuah perusahaan humas swasta dengan biaya Rp 30 juta dan Rp. 60 juta. Tanya, kenapa?

Seorang sumber (yang harus saya rahasiakan namanya, kecuali ini menjadi perkara hukum) dengan sinis menyatakan, di UI ini semua pembiayaan di mark-up, kecuali urusan bayar air, listrik, telepon dan ’pengurusan jenazah’.

Dengan demikian, bisa dibayangkan bahwa ada begitu banyak rekanan UI yang diuntungkan oleh projek-projek tersebut. Rekanan yang mengerjakan projek-projek itu pun sebenarnya jumlahnya terbatas. Sebagaimana praktek yang dilakukan Nazaruddin yang legendaris itu, banyak perusahaan rekanan UI yang diduga sebenarnya dimiliki orang yang sama.

Dan para rekanan ini tentu saja bukan golongan orang-orang yang tak tahu membalas budi. Karena itulah, sebagaimana diceritakan salah seorang anggota MWA, ketika adik Gumilar (dan ternyata bukan adik ipar, seperti yang pernah saya tulis sebelumnya) menikah, salah satu pihak yang banyak memberi bantuan pembiayaan adalah rekanan-rekanan UI yang selama ini sudah dilibatkan dalam banyak projek pembangunan di UI.

Jadi segenap cerita tentang kemewahan, keborosan dan kesia-siaan pengunaan dana rakyat yang lazim dilekatkan kepada pemerintah dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya, sebenarnya dengan sangat terang benderang dilakukan Gumilar Somantri dan kawan-kawannya.

Tapi tentu saja mereka tak peduli, sebagaimana mereka tak peduli dengan upah pekerja kebersihan UI yang cuma Rp 500 ribu per bulan, Hidup kaum elit UI itu kini sangat sejahtera kok. Bayangkan, seorang pimpinan UI kini kendaraan pribadinya adalah Jaguar!

(sumber foto: Vibizportal.com)