Prabowo Tak Bisa Tidak Harus Menjelaskan soal Tuduhan Kejahatan HAM-nya

Prabowo Tak Bisa Tidak Harus Menjelaskan soal Tuduhan Kejahatan HAM-nya

3 Maret 2013

oleh Ade Armando

prabowoTak bisa dipungkiri, Prabowo Subianto adalah satu kandidat presiden yang paling harus diperhitungkan. Berbagai jajak pendapat menunjukkan popularitas dia cukup tinggi, setidaknya hampir selalu berada di peringkat tiga teratas nama-nama capres yang akan dipilih responden.

Saya sendiri rasanya bisa menduga-duga mengapa dia populer. Dia sukses membangun citra sebagai pemimpin yang tegas, berani, nasionalis, tidak terindikasi korupsi  dan pro-rakyat. Dia seperti menjawab kerinduan akan kehadiran sosok pemimpin populis yang dapat membangkitkan kebanggaan bangsa Indonesia.

Lantas kalau peluang dia begitu besar sebagai calon presiden, di mana masalahnya?

Masalahnya,  ada pada soal rekam jejaknya di masa lalu. Ini bukan soal mengungkit-ungkit kelemahan terdahulu. Tapi rasanya adalah keniscayaan bagi kita semua untuk memahami setiap calon pemimpin kita, dalam setiap dimensi kehidupannya.

Yang jadi soal adalah kemungkinan dia terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menghilangkan dan menewaskan sejumlah aktivis di masa ketegangan politik menjelang kejatuhan Soeharto, serta juga dalam berbagai tuduhan kejahatan politik seperti penculikan Benny Moerdani dan terror pada rakyat Timor (untuk lebih lengkap, silakan baca di http://www.indonesia-2014.com/read/2013/01/12/iring-iringan-awan-kelabu-di-atas-prabowo#.UTKYVqJQYvw).

Dalam pandangan saya, apa yang dituduhkan terhadapnya adalah kejahatan berat  kemanusiaan.  Siapapun yang melakukan penghilangan, penyiksaan dan mungkin pembunuhan para aktivis harus bertanggungjawab atas kejahatan itu dan sama sekali tidak layak untuk menempati posisi memimpin Indoensia di masa kapanpun.

Kalau saja Prabowo hidup baik-baik saja sebagai pengusaha atau sekadar jadi komentator politik yang kritis, persoalannya   mungkin tidak besar. Tapi kalau bangsa ini membiarkan seorang tokoh yang tangannya berlumuran darah menjadi seorang Presiden, maka kita akan menjelma menjadi masyarakat yang membenarkan – atau bahkan mengelukan — kejahatan kemanusiaan semacam itu sebagai hal yang layak dilakukan. Kalau Prabowo bersalah dan bertanggungjawab atas pembunuhan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan, bagaimana mungkin dia dianggap layak menjadi Presiden?

Sebagai catatan, Prabowo tentu saja mungkin sekali tak bertanggungjawab atas rangkaian kejahatan tersebut. Siapapun kita harus bersikap adil terhadapnya. Dia mungkin sekali tidak bersalah. Tapi, masalahnya, dia juga mungkin sekali memang bertanggungjawab.

Karena itu, bila Prabowo memang masih serius ingin menjadi Presiden, dia terlebih dulu harus berani  bicara terbuka tentang apa yang terjadi dengan mereka yang hilang dan kemungkinan besar sudah tewas pada 1997 dan 1998, serta berbagai kasus kejahatan politik yang dituduhkan padanya. Dia harus berani bertanggungjawab. Para pendukungnya juga harus mendorong Prabowo untuk mau bicara jujur pada rakyat yang akan dimpimpinnya.

Kalau dia bungkam, ada sejumlah kemungkinan penjelasan. Pertama, dia pengecut – tapi ini pasti bukan gayanya. Kedua, dia memang bersalah atau setidaknya ikut bersalah. Ketiga, dia ingin melindungi para pelaku sesungguhnya yang mungkin sekali dekat dengan dirinya. Dari ketiganya, tak ada satupun karakter yang layak dimiliki seorang presiden Indonesia.

Sejauh ini, Prabowo dan timnya nampaknya cenderung berusaha menghindari pembicaraan soal kejahatan kemanusiaan itu dengan berkonsentrasi pada isu-isu jualan utamanya. Ketika redaksi majalah Indonesia-2014 yang saya pimpin ingin mewawancarainya sebagai salah satu calon presiden, dia menolak.

Bungkamnya dia agaknya sukses menjadikan rekaman sejarah itu sebagai non-isu menjelang pemilu 2014 yang akan berlangsung sekitar 15 bulan lagi. Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi misalnya menyatakan bahwa dari  survey yang dilakukannya, responden yang tahu bahwa Prabowo melakukan pelanggaran HAM hanya sebanyak 27 persen dan yang tidak tahu sebanyak 72 persen. “Jadi 3 dari 4 orang di Indonesia tidak tahu soal kasus pelanggaran HAM yang melibatkan nama Probowo,” katanya dalam diskusi di Jakarta, 27 Februari 2013. (http://www.indonesia-2014.com/read/2013/02/28/semua-capres-tak-punya-komitmen#.UTKYgqJQYvx)

Karena itu rasanya, dengan harapan memperoleh pemimpin Indonesia yang layak, bersih, jujur dan bertanggungjawab, sudah saatnya rasanya kita tidak membiarkan Prabowo melenggang dengan membiarkan begitu saja pertanyaan-pertanyaan soal tuduhan kejahatan masa lalunya tenggelam tanpa bekas.

Para calon presiden lain pun harus ‘dikuliti’ dengan cara yang sama. Bahwa saat ini perhatian harus diberikan kepada Prabowo, tak lepas dari kenyataan bahwa popularitasnya sedang terus menaik.

Kalau Prabowo sebenarnya tidak layak dianggap sebagai pelaku kejahatan, sebuah diskusi yang terbuka dan jujur akan membersihkan tuduhan-tuduhan yang ditujukan padanya. Dengan bicara jujur, once and for all, permasalahan akan terungkap secara jelas.

Sekadar untuk pelengkap informasi, di bawah ini saya kutipkan bagian dari tulisan tentang Prabowo yang pernah dimuat di majalah Indonesia-2014

(http://www.indonesia-2014.com/read/2013/01/12/iring-iringan-awan-kelabu-di-atas-prabowo#.UTKYVqJQYvw).

Sebagaimana akan Anda baca, sampai saat ini kasus penculikan, penyiksaan, penghilangan dan pembunuhan para aktivis di tahun-tahun 1997-98 itu masih jauh dari tuntas pengungkapannya. Halnya Prabowo, jelas ia terlibat. Ia sendiri mengakui. Tapi segenap proses pengadilan akhirnya melepaskan ia dari kewajiban untuk menjelaskan peran ia sesungguhnya  dan nasib sebagian orang yang hilang itu.

Mudah-mudahan membantu:

(awal kutipan tulisan)

. . . Rangkaian penculikan ini diketahui berlangsung setidaknya tiga tahap: menjelang pemilu Mei 1997, dua bulan menjelang sidang MPR pada Maret 1998 dan terakhir menjelang tumbangnya Soeharto pada Mei 1998.

Ketika itu Soeharto marah dengan gelombang perlawanan kelompok-kelompok prodemokrasi yang semakin berani dan menguat  menentang kekuasaan sang raja. Tanpa terbayangkan olehnya, kepemimpinan otoriter yang ia kira sudah berhasil dibangun dengan kokoh dalam dua dekade, secara bertahap ditantang oleh berbagai kelompok masyarakat sipil.

Pertumbuhan perlawanan terhadap Soeharto ketika itu memang menggetarkan: : dari pembentukan Aliansi Jurnalis Independen yang melawan pembreidelan Tempo, tumbuhnya kekuatan Megawati di PDI yang dipuncaki dengan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 di markas PDI Jakarta,  menguatnya  suara-suara oposisi dengan para ikonnya (seperti  Amien Rais di Muhammadiyah dan Abdurrahman Wahid di NU), majelis Reboan, terbentuknya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta, dukungan terhadap Timor Timur serta berkembangnya berbagai organisasi bentukan mahasiswa yang dicap radikal, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) atau Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID)),

Dalam konteks itulah upaya untuk menghantam balik kekuatan prodemokrasi berusaha dilakukan sejak menjelang Pemilu 1997 yang mengantarkan Soeharto kembali menjadi Presiden untuk ke enam kalinya.

Buat rezim Orde Baru yang otoriter, modus menghilangkan orang memang bukan barang baru. Taktik menculik mahasiswa sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Pada 1978, menjelang Sidang Umum MPR Kopkamtib melancarkan Operasi Kilat untuk menangkapi para aktivis dan Ketua Dewan mahasiswa, yang kemudian dilepaskan ketika suasana politik mereda.

Kali ini, penculikan bisa saja berulang tanpa persoalan, kalau saja peristiwa penggulingan Soeharto tak terjadi. Masalahnya, kali ini, sang raja jatuh dan semua kejahatan itu terpampang di muka umum.

Menurut Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak kekarasan (Kontras) yang dibentuk di era reformasi, dalam tiga aksi penculikan itu, 23 orang hilang atau sempat hilang dengan kondisi berbeda-beda. Ada sembilan orang yang dilepaskan penculik dan berbicara terbuka tentang nasib mereka selama penculikan. Tapi 13 orang lainnya dinyatakan hilang sampai sekarang sementara satu aktivis ditemukan meninggal (Leonardus Gilang).

Berdasarkan pengakuan para saksi, mereka disiksa para penculik. Itu terentang dari teror psikologis sampai teror fisik: dari dipukuli, disetrum (bahkan di di bagian alat kelamin), ditelanjangi, dibenamkan ke dalam bak mandi, dibaringkan di atas balok es. Para korban juga bersaksi bahwa penculikan dilakukan dengan cara sistematis dan professional. Selama diculik mereka terus diintertogasi tentang keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan anti pemerintah.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief. Mereka semua adalah korban dari penculikan menjelang dan sesudah Sidang MPR 1998 yang mengukuhkan Soeharto. Yang menghilang sebelum pemilu 1997 dan menjelang Mei 1998 tak pernah ditemukan dalam keadaan hidup.

Di mana peran Prabowo? Itulah salah satu hal yang tidak pernah tuntas dijelaskan.

Saat itu, Prabowo adalah pimpinan pasukan elit Kopassus (Komando Pasukan Khusus), sementara tim yang diketahui sebagai pelaku penculikan berdasarkan penyelidikan internal TNI adalah Tim Mawar yang merupakan tim kecil di dalam Kopassus.

Segera sesudah Soeharto jatuh, TNI memang melakukan serangkaian langkah: membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), penyelidikan kasus serta pada akhirnya mahkamah militer untuk mengadili para pelaku.

Kasus penculikan ini menyeret 11 anggota Tim Mawar ke pengadilan mahmakah militer pada April 1999.  Tim itu terdiri dari seorang perwira menengah, Mayor Bambang Kristiono, yang memimpin sepuluh anggotanya —  tujuh berpangkat kapten, tiga bintara.

Pengadilan memutuskan memecat dan menahan Komandan Tim Mawar (Mayor  Bambang Kristiono) beserta empat anggota lainnya. Enam anggota Mawar lainnya dihukum penjara tapi tidak dikenai sanksi pemecatan sebagai anggota TNI.

Bagi banyak pihak, apa yang berlangsung di Mahkamah Militer itu jauh dari memuaskan. Para hakim misalnya begitu saja mempercayai pernyataan Bambang Kristiono bahwa penculikan itu dilakukan atas inisiatifnya sebagai komandan Tim Mawar yang terpanggil hati nuraninya melihat kelakuan para aktivis yang menurut penilaiannya bisa membahayakan kepentingan nasional.

Menurut Bambang, penculikan ia lakukan dalam rangka mendata aktivis radikal.  Ia tak pernah menjelaskan siapa yang memberi perintah awal penculikan, apalagi penyiksaan.

Dengan menerima pengakuan Bambang, pengadilan tidak mengusut lebih jauh keterlibatan perwira lebih tinggi.  Pengadilan juga tidak memeriksa tuduhan terjadinya penyiksaan dan penganiayaan  terhadap korban penculikan, apalagi mempersoalkan 13 nama yang masih hilang. Tim Mawar, dengan kata lain, hanya bertanggungjawab atas menghilangnya sembilan aktivis yang diculik menjelang SU MPR 1998, tapi tidak yang lain.

Mahkamah militer, dalam hal ini, tidak pernah mengeluarkan kesimpulan terkait Prabowo. Yang menyatakan Prabowo bertanggungjawab adalah Dewan Kehomatan Perwira – yang antara lain dianggotai Susilo Bambang Yudhoyono –yang pada  Agustus 1998 mengeluarkan kesimpulan bahwa Prabowo bersalah dalam kasus penculikan yang dilakukan Tim Mawar.

DKP menyatakan bahwa Prabowo telah salah menafsirkan perintah dan direkomendasikan  untuk dikenakan sanksi atau dihadapkan ke pengadilan militer. Sejarah mencatat, Prabowo tak pernah diadili. Namun berdasarkan rekomendasi itulah, Panglima ABRI Wiranto memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliterannya.

Prabowo sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukan Tim Mawar ada di bawah tanggungjawabnya. Namun ia menyangkal bahwa perintah datang atas inisiatifnya dan ia sekadar melakukan perintah atasan. Ia juga menyatakan tak tahu menahu dengan  perkara orang-orang hilang di luar sembilan aktivis yang akhirnya dikembalikan.

Menurut Prabowo, ia mengaku bersalah karena  tidak berhati-hati dan percaya saja dengan laporan mereka yang ditugaskan menjalankan operasi serta tidak pernah mengunjungi sel-sel di mana para korban ditahan. Menurutnya, ia tidak pernah memerintahkan penyiksaan. Sampai saat ini, ia tidak pernah mau mengungkapkan secara terbuka siapa atasan yang memerintahkan ia melakukan penculikan.

Baik mahkamah militer maupun temuan DKP memang menyisakan banyak pertanyaan. Karena itulah, rangkaian penculikan tersebut tetap menjadi agenda yang hidup sampai saat ini.

Antara Oktober 2005 sampai Oktober 2006, Komnas HAM melakukan penyelidikan kembali yang melahirkan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik. Dalam rekomendasi itu dikatakan, telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus pengilangan secara paksa itu.

Tiga tahun kemudian, pada September 2009,  Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa (pansus Orang Hilang) di DPR memberi rekomendasi pada Presiden  membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc tentang penculikan aktivis 1997/1998. Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah kembali menyelidiki hilangnya 13 aktivis yang sampai saat ini memang tak pernah ditemukan.

Namun sampai saat ini, baik rekomendasi Komnas HAM maupun rekomendasi Pansus DPR tak pernah ditindaklanjuti. Pada Mei 2011, kementerian Polhukm memang pernah membentuk tim untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi belakangan, kiprah tim ini tak pernah terdengar.

Segenap ketidakpastian ini tentu saja menyebabkan banyak pihak percaya bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari sebuah kotak pandora: aksi besar yang melibatkan banyak pihak yang mungkin sampai saat ini masih berada di lingkar kekuasaan.

Soal Bambang Kristiono misalnya, ia dan kawan-kawannya diduga  memang sengaja ‘pasang badan’ bersedia dipersalahkan dengan jaminan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap 13 aktivis yang hilang – dan kemungkinan besar sudah tewas dibunuh  —  tidak dikutak-katik dalam pengadilan. Karena itulah, Bambang dan kawan-kawan hanya dihukum karena ‘menghilangkan kemerdekaan’, bukan penculikan apalagi penyiksaan dan pembunuhan.

Prabowo  tidak disidik lebih jauh karena bila dilakukan, itu akan membawa nama-nama besar lainnya yang seharusnya juga bertanggungjawab, seperti Jenderal Feisal Tanjung yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Jenderal Hartono yang ketika itu menjabat sebagai KSAD.

Karena itulah pemberhentiannya adalah sebuah jalan keluar yang paling bisa diterima. Prabowo sendiri menerima pemberhentiannya karena mengaku bersalah. Ia kemudian pindah ke Yordania, menjadi pengusaha di sana, sebelum bertahun kemudian baru kembali ke Indonesia.

Sebagai catatan, para prajurit yang semula dipecat berhasil naik banding sehingga mereka tetap bisa menjalankan karier kemiliteran mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi Dandim di berbagai daerah. Yang benar-benar dipecat hanya Bambang. Yang lain terbebas dari hukum pemecatan dan hukuman penjaranya pun dikurangi.

……. Sampai saat ini, episode orang hilang tersebut tak pernah diselesaikan dengan memuaskan.

Halnya Prabowo, keterlibatannya tak terbantahkan. Mungkin dia bukan otak di belakang teror tersebut, mungkin ini juga melibatkan banyak petinggi militer lainnya, mungkin Prabowo hanya menjalankan perintah atasan, tapi hampir pasti ia terlibat. DKP membuktikannya, korban penculikan membenarkannya, ia sendiri mengakuinya.

Namun pertanyaannya yang tak terjawab adalah dalam hal apa ia terlibat. Apakah ia hanya terlibat dalam penculikan, atau juga dalam hal penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan? Atau yang lebih penting lagi, apakah ia terlibat dalam penghilangan orang-orang yang sampai saat ini tak pernah bisa ditemukan, dan kemungkinan besar sudah tewas?

(akhir kutipan tulisan)

* Penulis adalah pemimpin redaksi Indonesia-2014

About these ads
Ditulis dalam Politics. Tag: , , . Leave a Comment »

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 90 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: