Akuisisi Televisi dan Nasib Demokrasi

(Tulisan ini pernah dimuat di Koran Tempo akhir Juni 2006)  

Kalau saja pertelevisian bisa dilihat sebagai usaha biasa sebagaimana bisnis lainnya,  penguasaan saham TV7 oleh Trans TV serta  saham LaTV oleh ANTV, tak perlu ditanggapi terlalu serius. Bukankah jual beli saham memang terjadi di sembarang saat?

 

Masalahnya, pertelevisian bukan industri biasa.  

Banyak orang memang cenderung lupa akan arti penting media dalam peradaban, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam demokrasi, saat media berkembang menjadi industri yang melahap triliunan rupiah per tahun seperti saat ini. Media lebih sering dilihat dari sisi bisnis, sebagai mesin pencetak uang. Padahal fungsi utamanya bukan di situ.

Media massa adalah sebuah kekuatan yang sangat menentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui masyarakat. Kepercayaan akan kekuatan itulah yang menyebabkan para pengiklan di seluruh dunia mengalirkan uang berlimpah kepada media untuk memasarkan  produk mereka. Tapi kepercayaan akan kekuatan itu pula yang menyebabkan banyak pemerintah otoriter di dunia berusaha mengendalikan media. Orang seperti mantan presiden Soeharto sadar betul akan potensi media, sehingga di bawah kekuasaannya Tempo dibreidel, Detik ditutup, PWI dijadikan organisasi kewartawanan tunggal, stasiun radio tidak boleh menyiarkan berita, wartawan pembangkang dipecat, disiksa, dan bahkan dibunuh.

Dengan begitu, bisa dipahami bila kemerdekaan pers dipandang sebagai salah satu ukuran utama terselenggaranya demokasi di sebuah negara. Gagasan intinya adalah bahwa dengan kemerdekaan itu akan hadir sebuah public sphere, yakni sebuah ruang luas di mana orang bisa saling bertukar informasi secara bebas, setara dan terbuka. Pengendalian media oleh pemerintah, misalnya, dikutuk karena itu dipecaya akan membatasi pilihan informasi yang dapat diakses masyarakat luas. Bila pemerintah diberi kewenangan politik untuk mengontrol media, mereka akan memanfatkannya untuk  mencegah beredarnya informasi yang bertentangan dengan kepentingan mereka untuk melanggengkan kekuasaan.

 Hanya saja terbebas dari kontrol pemerintah ternyata tidak dengan sendirinya menyebabkan masyarakat memperoleh keragaman informasi yang dibutuhkannya. Kini ancaman ternyata bisa datang dari arah berbeda: dari para pemodal. Ketika segenap perangkat peraturan yang membatasi wewenang pemerintah dalam mengontrol media sudah tersedia, kini hak masyarakat atas keberagaman informasi tetap terancam oleh kemampuan para pemodal untuk menentukan isi media. 

Sebenarnya masalah tak akan terlalu rumit kalau saja kita bisa percaya bahwa independensi jurnalis professional di Indonesia terjamin. Salah satu prinsip penting dari kemerdekaan pers adalah kemerdekaan wartawan dalam menjalankan profesinya dari campur tangan pemilik .   Kalau Anda sempat menonton film Good Night and Good Luck (2005) yang mendapat banyak pujian, Anda akan mengerti bahwa bagi para wartawan sejati, kebebasan untuk menyampaikan kebenaran adalah hal yang tak bisa ditawar. Masalahnya, maaf kata, kondisi ideal semacam itu masih menjadi kemewahan bagi media di Indonesia.

Apalagi dalam industri penyiaran. Berbeda dengan banyak suratkabar yang dibangun oleh para jurnalis yang mendirikan media atas dasar cita-cita demokratisasi, kabanyakan stasiun televisi nasional di Indonesia dimodali oleh para pengusaha dan pedagang yang – saya duga —  tidak akan peduli kalau Indonesia disebut sebagai negara terkorup, atau negara termiskin atau negara dengan tingkat demokrasi terendah di Asia. Karena itu, bagi mereka, segenap perbincangan tentang independensi wartawan, soal objektivitas, soal ketidakberpihakan, soal pemberitaan berimbang, adalah rangkaian hal yang mungkin baik tapi tidak penting. Kepentingan mereka bukan demokrasi. 

Dalam sistem penyiaran Indonesia, intervensi kepentingan pemodal dan pemilik tampil secara terang-terangan dan sangat nyata. Bagaimana Metro TV dijadikan sarana kampanye politik Surya Paloh tentu sudah melegenda. RCTI pun menyajikan sebuah acara talk-show yang sepenuhnya menjelaskan kebenaran versi Harry Tanoesudibjo tatkala sang pemilik itu terkena kasus NCD ‘bodong’. Acara populer ‘Republik BBM’ di Indosiar didrop setelah sang pemilik stasiun disentil dalam pertemuan dengan Wakil Presiden. Trans TV menyajikan acara infotainment yang penuh puja-puji terhadap Soeharto saat mantan Presiden itu berulangtahun. Seorang pemilik stasiun – yang maaf namanya tak bisa  disebutkan – mengajak para pemilik stasiun lain untuk besama tidak menyajikan aksi mogok pada Hari Buruh Internasinal, 1 Mei lalu. Dan, yang terakhir, acara sepakbola dunia di SCTV menempatkan Titik Soeharto — yang adalah Komisaris dan setidaknya penah tercatat sebagai pemegang saham stasiun tersebut — sebagai presenter kendati sangat kentara ia tidak memiliki segenap persyaratan yang dibutuhkan. Sebuah public sphere yang dicita-citakan rupanya cuma mimpi. 

Jadi apa yang akan terjadi saat rangkaian akusisi dalam industri penyiaran terus terjadi? Yang paling dikuatirkan tentu saja adalah kalau itu bergerak ke arah pemusatan kepemilikan  yang berimplikasi pada penunggalan nformasi ala Orde Baru. Saat ini, yang jelas-jelas mengelompok adalah RCTI, Global dan TPI di bawah payung MNC. Kemudian, bila benar kabar yang sudah lama terdengar bahwa yang berada di belakang Chairul Tanjung adalah kelompok Salim, maka grup kedua adalah Indosiar, Trans TV dan TV-7. Grup ketiga adalah LaTV dan ANTV yang berkait pula dengan konglomerat media gobal, News Corp. Baru kemudian ada SCTV yang terkait dengan kelompok media internasional Singleton, serta Metro TV yang sepenuhnya independen.  

Masih jauh dari monopoli tentu. Tapi skenario terburuknya tentu saja adalah bila grup-grup ini saling bergandeng tangan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik mereka  dengan mendikte isi media yang mereka kuasai. Kalau itu yang terjadi, sementara para pekerja media membiarkan diri mereka dikuasai, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam akan terkhianati. 

Jadi, pengambilalihan saham TV7 dan LaTV bisa saja sekedar praktek ekspansi bisnis biasa. Namun dalam konteks sebuah masyarakat di mana posisi bisnis sangat melekat dengan kepentingan politik, kejadian itu bisa sangat vital dalam perjalanan demokrasi negara ini.

Ditulis dalam Mass Media. 1 Comment »

Satu Tanggapan to “Akuisisi Televisi dan Nasib Demokrasi”

  1. Elzz Says:

    Mas bagus bgt artikelnya. kayaknya mas orang yang lumayan konsen mengkaji pertelevisian kita. saya pengen tau pendapat mas tentang prospek TV Lokal. Kalau mas punya data-data yang menunjukkan tentang prospek TV Lokal minta tolong dong kirimin saya juga. saya mahasiswi UNHAS yang lagi nyusun skripsi. tolong yah mas emailku elzz_ebs@yahoo.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: