Karena Wartawan Infotainment Adalah Wartawan ….

{Tulisan ini pernah dipublikasikan, di majalah Tempo/Gatra (?)  September 2005) 

Dua pekan lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelengarakan sebuah diskusi terbuka bertajuk ‘Menyoal Jurnalisme Infotainment’. Kalau saya sebagai anggota KPI ditanya mengapa soal itu harus dibicarakan secara serius, saya akan menjawab dengan ilustrasi di bawah ini. 

Sebuah program infotainment di sebuah stasiun televisi, Mei lalu, memberitakan pernikahan kedua artis Cheche Kirani. Pengantar yang dibacakan sang narator berbunyi begini: "Cheche Kirani menggelar konferensi pers tanpa dihadiri suaminya. Mungkin suaminya tak bisa menyertai Cheche Kirani karena mengumpulkan tenaga untuk nanti malam...."

Kutipan itu saya ambil dari sebuah milis. Penulisnya berniat menunjukkan betapa payahnya adab pemberitaan banyak acara sejenis. Buat si penulis, ucapan si narator jelas menunjukkan ‘mesumnya’ cara berpikir si penulis naskah: ada begitu banyak kemungkinan alasan ketidakhadiran si suami, mengapa harus soal ‘menyimpan tenaga’ yang disebut?

 Tentu saja soal keisengan komentar narator hanya satu dari rangkaian keluhan mengenai jurnalisme infotainment. Yang paling sering disebut adalah bagaimana program-program yang hadir di sepanjang hari di seluruh stasiun televisi swasta itu membombardir masyarakat dengan berbagai cerita dan gosip kehidupan kaum selebritis Indonesia. Barangkali saking sebalnya, ada suara-suara yang meminta KPI melarang – atau setidaknya membatasi – tampilan infotainment.

 

Namun, marilah kita bersikap lebih dingin. Infotainment tidak identik dengan keburukan. Pertumbuhannya pun sangat mudah dipahami. Ia memenuhi syarat-syarat barang dagangan yang menguntungkan. Biaya produksinya murah. Para artis yang muncul tidak usah dibayar. Jumlah penontonnya banyak sehingga ratingnya relatif tinggi, sementara segmen penontonnya pun tergolong yang mudah menarik pemasang iklan. Tambahan lagi, karena kompetisi dalam industri pertelevisian kita sangat ketat, rumah produksi bisa menawarkan materi yang sama – dalam kemasan yang agak berbeda – kepada banyak stasiun sekaligus. Para pengelola stasiun tidak akan peduli apakah ada banyak kemiripan isi; yang penting laku.

Karena itu, infotainment adalah komponen yang dibutuhkan bagi kesehatan bisnis industri televisi yang kompetitif saat ini. Namun, ini tidak dengan sendirinya berarti segenap keluhan tadi menjadi tidak berarti. Program infotainment harus diizinkan tumbuh, selama mematuhi koridor etika. Dan rujukan pertama yang harus dipatuhi adalah standard profesionalisme dalam dunia jurnalistik.

Dalam konteks itu, saya memandang para wartawan infotainmen harus menerapkan prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik karena mereka memang adalah wartawan. Saya rasa, mereka yang berkeras bahwa infotainment bukan bagian dari jurnalisme, sebenarnya ‘terjebak’ dalam pemikiran romantis tentang keharusan pers berfungsi untuk mencerahkan alam berpikir masyarakat serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam sebuah masyarakat demokratis. Kaum idealis ini memandang jurnalisme semata-mata berurusan dengan kepentingan publik. Kalau seorang pekerja informasi tidak menyajikan informasi yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dia dianggap bukan jurnalis. Dengan begitu, karena media infotainment lebih berurusan dengan kehidupan pribadi artis, para jurnalisnya dengan sendirinya tidak dimasukkan dalam kategori jurnalis.

Argumen ini bisa dibantah. Pertama-tama, kalau bisa diasumsikan dunia hiburan semakin menempati posisi vital dalam kehidupan masyarakat dan banyak orang merujuk pada kehidupan kaum artis, tidakkah informasi mengenai kaum selebritis itu juga masuk dalam wilayah kepentingan publik? Kedua, kalau mau tetap dianggap tidak punya kaitan dengan kepentingan publik, bagaimana dengan nasib wartawan olahraga, wartawan wisata atau wartawan film? Bukankah kalau kita hendak konsisten, mereka jadinya juga harus didepak dari wilayah jurnalistik?

Karena itu soalnya menjadi begini: infotainment tidak bisa didiskriminasikan dari bentuk jurnalistik lain, tapi dengan sendirinya produknya juga harus tunduk pada tatakrama jurnalistik yang sama. Celakanya, karena kodratnya, infotainment tumbuh dalam wilayah yang rawan pelanggaran kode etik. Salah satu soal adalah, terlepas dari akar kelahirannya di Barat di mana infotainment sebenarnya berarti ‘informasi yang disajikan sebagai hiburan’, di Indonesia istilah tersebut sudah berubah arti menjadi informasi mengenai dunia hiburan, yang kemudian lebih spesifik lagi  menjadi ‘informasi mengenai kehidupan pribadi para artis di dunia hiburan’. Masalahnya, karena frekuensi kemunculan program sangat intensif, para wartawan infotainment harus mati-matian setiap hari menggali informasi layak jual mengenai segenap kehidupan para artis. Sering juga ini berarti informasi positif, seperti artis umroh, mencapai gelar master, atau menerbitkan buku. Tapi siapapun tahu, jualan utama program ini adalah berita yang mengandung unsur konflik.       

Dalam konteks inilah, pelanggaran etika sangat mungkin terjadi. Pelanggaran ini bisa berlangsung di setiap tahap: dari proses pengumpulan informasi, pembuatan program sampai penyajian tayangan. Dalam hal ini, KPI telah mengeluarkan panduan yang berjudul ‘Pedoman Perilaku Penyiaran – Standar Program Siaran’ (P3 – SPS) sejak Agustus 2004 lalu. Pedoman ini sebenarnya wajib dipatuhi lembaga penyiaran di Indonesia yang juga diharapkan mensosialisasikan  ketetapan-ketetapan tersebut pada para pemasok program dan rumah produksi.

Dalam panduan tersebut memang tidak pernah ada aturan khusus mengenai program infotainment. Tapi, mengingat program infotainment dipandang sebagai program faktual yang menyajikan karya jurnalistik, segenap acara infotainment seharusnya mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Sebagai contoh P3-SPS menetapkan bahwa program tidak boleh dibuat dengan melibatkan tindak intimidasi dan pemaksaan terhadap narasumber. Dengan kata lain, bila seorang artis menolak memberi komentar, wartawan harus mengormati hak asasi sang artis. Memaksa artis menjawab, menghalangi atau memukuli mobil artis yang menolak berkomentar adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan.

Begitu pula penggunaan kamera tersembunyi atau pengambilan  gambar atau suara dari jauh tanpa diketahui si artis adalah hal terlarang. P3 – SPS menetapkan hak asasi manusia setiap warga (termasuk artis) atas ruang pribadi tidak boleh dilecehkan, sebagaimana pemberitaan mengenai konflik dalam keluarga para artis harus disajikan dalam cara berlebihan dan tidak merugikan anggota keluarga para artis tersebut. Dan di atas segala-galanya, wartawan infotainment harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip mendasar jurnalistik: akurat, adil dan berimbang. Kutipan yang termuat di awal tulisan ini jelas melanggar prinsip-prinsip suci tersebut.

 Jadi, program infotainment selayaknya tidak perlu senantiasa dicerca atau diperlakukan sebagai anak tiri. Masalahnya: para pekerjanya sendiri bersedia tidak memperlakukan profesi yang ditekuninya dengan terhormat?          

Ditulis dalam Mass Media. 1 Comment »

Satu Tanggapan to “Karena Wartawan Infotainment Adalah Wartawan ….”

  1. charles bonar sirait Says:

    Dear Bang Ade apa kabar,
    Mau tanya bang kalau kita ingin mendapatkan panduan yang berjudul ‘Pedoman Perilaku Penyiaran – Standar Program Siaran’ (P3 – SPS) mohon info apakah dokumen tersebut telah di publish secara umum.
    Salam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: