Aceh dan SCTV

Tulisan ini dimuat di Republika, 21 Juni 2003.

Tokoh yang saya bicarakan di sini adalah seorang wartawan yang kini, kalau tidak salah, bekerja di RCTI. SCTV sendiri sudah mengalami banyak perubahan dalam jajaran redaksi. Bagaimanapun, isu yang dibicarakan, saya rasa, masih relevan sampai sekarang.

Namanya Dandhy Dwi Laksono, bukan Inul. Ketika Inul dilarang Rhoma untuk tampil di televisi, ada begitu banyak pihak marah. Teriakan soal ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi membahana. Ada demonstrasi di depan Hotel Indonesia. Tabloid, majalah, dan surat kabar mengangkatnya sebagai laporan utama. Ia diangkat sebagai person of the month. Kelompok pendukung Inul bertebaran. Tokoh-tokoh politik bicara. Stasiun televisi berebut mengangkatnya.

Dandhy juga dilarang untuk berkreasi di televisi. Tapi, tak banyak yang memprotes. Padahal, apa yang terjadi padanya sangat serius dalam perspektif demokrasi. Pertengahan Juni ini ia diberhentikan dari SCTV. Penyebabnya: ia mewawancarai korban DOM di Aceh dan mengirimkan hasil wawancaranya ke Jakarta.

Jurnalis muda ini sebetulnya sekadar menjalankan keputusan rapat redaksi SCTV begitu status darurat militer di Aceh dimulai. Sesuai instruksi, pada 21 Mei, Dandhy terbang ke Banda Aceh untuk mewawancarai pangdam dan seorang korban DOM di masa lalu. Hasil wawancaranya tampil bersama beberapa segmen rekaman lain dalam program Dialog Khusus. Fokus utama program itu sendiri adalah bagaimana menghindari jatuhnya korban sipil di Aceh. Dandhy hanya melakukan wawancara di lapangan, dan sama sekali tidak terlibat dalam pengemasan akhir. Saksi yang diwawancarai Dhandy memang bercerita tentang bagaimana dulu akibat dituduh menjadi anggota GAM, ia ditangkap, disiksa, dan dianiaya oleh oknum-oknum TNI, lengkap dengan menunjukkan luka bekas tusukan bayonet. Tapi, pemunculannya di layar sudah mengalami pengeditan dan disetujui jajaran pimpinan redaksi SCTV.

Celakanya, ketika salah seorang petinggi militer menegur SCTV, Dhandy-lah yang harus menanggung akibat. Kebetulan ia memang jurnalis yang sedang menjalani masa percobaan satu tahun sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Kontraknya berakhir 24 Mei. Sehari berikutnya, ia sebenarnya sudah diberi selamat oleh seorang senior manager yang menyatakan Rapat Pimpinan memutuskan ia telah diterima dan pengangkatannya tinggal menunggu SK.

Namun, dengan segera keadaan berubah. Feature yang dibuatnya tentang kehidupan penyair jalanan di Aceh yang menyuarakan pentingnya perdamaian, dinyatakan tidak layak siar karena ‘akan memperkeruh suasana’. Naskah-naskah yang sudah dibuat Dandhy dinilai kembali. Dari sana, ia dituduh melakukan pemelintiran berita, pemutarbalikan fakta, dan membuat berita bohong. Ia dituduh memiliki agenda politik tertentu, dituduh sebagai anggota Forkot (Forum Kota), anti-TNI, dan memiliki karakter jurnalistik yang tendensius terhadap TNI dan pemerintah.

Dandhy tidak pernah disidang. Salah seorang atasannya sempat mengakui bahwa segenap sangkaan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi, pada 13 Juni, ia dinyatakan diberhentikan. Alasan pimpinannya, Dandhy telah mencipatakan ‘suasana psikologis yang tidak kondusif’. Ia bahkan mengaku disarankan untuk meninggalkan dunia kewartawanan karena karakternya tidak cocok dengan profesi tersebut.

Para wartawan yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen tampaknya akan mengangkat kasus ini. Saya tak yakin mereka bisa mengubah keadaan. Namun, Dandhy memang harus diperjuangkan.

Pemberhentian Dandhy merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi di negara ini.
Kemerdekaan pers diperjuangkan bukan untuk memungkinkan orang bergoyang pantat di hadapan jutaan penonton. Kemerdekaan pers diperjuangkan agar masyarakat punya informasi yang lengkap mengenai apa yang terjadi di dunia, karena hanya dengan pengetahuan yang cukup kita bisa mengambil keputusan secara rasional. Bila kemerdekaan pers tak ada, kita akan memiliki penguasa seperti Soeharto yang percaya bahwa tindakan sebusuk apa pun yang dilakukannya tak akan diketahui, dinilai, apalagi dikritik masyarakat.

Kita semua ingin agar Perang Aceh segera selesai dan rakyat Aceh bisa hidup dalam suasana baru yang penuh kedamaian. Karena itu, umumnya kita juga menerima keputusan pemerintah untuk menjalankan operasi militer. Toh, itu tak berarti kita tak perlu mengawasi apa yang dilakukan TNI di sana. Pengalaman DOM di masa lalu menunjukkan ketika kontrol tak ada, beragam kejahatan bisa berlangsung dengan leluasa. Itu yang tak boleh terulang saat ini. Itu yang perlu diperingatkan.

Dandhy sekadar sedang berupaya memberi peringatan. Dan kalau untuk itu, ia harus diberhentikan, demokrasi sesungguhnya sedang dalam keadaan bahaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: