“Apakah Malaikat Jibril Harus Turun Membantu Kita?’’

(Tulisan ini dimuat di Majalah Madina No. 1, Januari 2008)

 

Persoalan cekal mencekal rupanya bukan monopoli Orde Baru. Akhir November lalu, seorang ahli Islam yang datang dari Belanda terpaksa batal hadir dalam dua acara internasional di Indonesia. Ia diminta tidak bicara, meskipun ia datang menempuh lebih dari sepuluh jam perjalanan atas undangan resmi Departemen Agama.

 

Namanya, Nasr Hamid Abu Zayd.  Ia seharusnya dijadwalkan bicara di Riau dan Malang. Di Riau, ia semula diharapkan bicara dalam acara tahunan Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Tapi akibat penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, rencana itu batal. Kemudian ia berangkat ke Jawa. Tapi baru sampai di Surabaya, sebuah SMS sudah terkirim dari wakil Departemen Agama yang mengimbau agar ia tidak melanjutkan perjalanan ke Konferensi Internasional di Universitas Islam Malang.

 

SMS yang dikirim Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI Abdurrahman Mas’ud M itu memang tidak memuat kata pelarangan, tapi tetap menakutkan. Di situ dikatakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri, Departemen Agama harus mengingatkan bahwa ‘’ . . . kami tidak bertanggungjawab atas kehadiran (Prof. Abu Zayd dalam pertemuan di Malang)…’’

 

Peristiwa itu tentu membangkitkan keheranan. Abu Zayd adalah tamu resmi yang diundang pemerintah, yang kemudian diminta tak bicara oleh pemerintah juga. Sejumlah media menyiarkan bahwa pembatalan tersebut terjadi karena adanya tekanan dari berbagai kelompok Islam terhadap pemerintah. Menurut kelompok-kelompok ini, Abu Zayd dikhawatirkan akan menyebarkan pikiran-pikiran yang  menyesatkan umat Islam. Apalagi karena, tokoh asal Mesir ini memang sudah dicap murtad oleh pengadilan agama di negara asalnya.

 

Murtad?

 

Namun siapakah Nasr Hamid Abu Zayd?

Pria 64 tahun ini berasal dari Mesir. Sebagai seorang ilmuwan, ia produktif menulis banyak buku kritis dalam wilayah kajian Islam. Sampai awal 1990an, sebenarnya ia mengajar di Universitas Cairo. Namun rupanya pikiran-pikirannya tak disukai sebagian kalangan yang berbeda cara pandang dengannya. Karya-karyanya dianggap melecehkan ajaran Islam, menghina Rasulullah, meremehkan al-Qur’an dan menghina para ulama. Para khatib masjid Mesir kerap menghujatnya.

Para penentangnya bahkan membawa kasus Abu Zayd ke pengadilan. Pada 14 Juni 1995, dua minggu setelah universitas Cairo mengeluarkan surat pengangkatannya sebagai profesor,  Mahkamah al-Isti’naf Cairo menyatakan Abu Zayd telah keluar dari Islam alias murtad. Ia juga diharuskan bercerai dari istrinya karena seorang yang murtad tidak boleh menikahi wanita muslimah.

 

Pada tahun yang sama, Front Ulama al-Azhar yang beranggotakan 2000 alim ulama, meminta Pemerintah turun tangan —  Abu Zayd mesti disuruh bertaubat dan bila ia menolak, ia harus dihukum mati. Kuatir dengan ancaman itu, bersama istrinya, Abu Zayd terbang melarikan diri ke Madrid, Spanyol, sebelum akhirnya menetap di Leiden, Belanda, sampai sekarang. Mahkamah Agung Mesir pada 5 Agustus 1996 mengeluarkan keputusan yang sama: Abu Zayd dinyatakan murtad dan perkawinannya dibatalkan.


Abu Zayd pada dasarnya mengajak umat islam untuk senantiasa berupaya menafsirkan kembali ajaran-ajaran yang termuat dalam AlQuran. Baginya, Allah berbicara pada manusia  melalui bahasa yang dianggap paling bisa dimengerti oleh umat manusia pada zamannya. Karena AlQuran diturunkan di Arab pada abad ke-7, maka formulasi  teksnya pun mencerminkan konteks sejarah dan budaya masa itu.

Allah, menurutnya, menurunkan sebuah pedoman hidup yang berlaku sepanjang zaman dan universal. Karena itu penafsiran terhadapnya juga sangat bergantung pada konteks ruang dan waktu. Kendatipun teksnya tetap sama dan berlaku abadi, ajaran-ajaran AlQuran bisa diterapkan dalam beragam cara berbeda dari waktu ke waktu.

Dalam kaitan itu, Abu Zayd menyatakan bahwa AlQuran tidak bisa dibaca secara harafiah. Al Quran tidak bisa diperlakukan sebagai buku hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Ia misalnya menunjuk contoh bagaimana AlQuran mengandung bahasa yang metaforik dan mitis, seperti tentang Allah yang ‘duduk di singgasana’, atau Allah sebagai ‘raja’ yang ‘memerintahkan tentara’ . Baginya, teks itu sekadar penggambaran metaforis mengenai Allah yang sebenarnya tak berwujud. Hal yang sama berlaku untuk konsep tentang jin, setan, malaikat, surga dan neraka.

Mengikuti logika itu, Abu Zayd berpandangan bahwa norma-norma dalam AlQuran harus ditafsirkan sebagai pedoman dari Allah mengenai ke arah mana umat Islam idealnya   bergerak ketimbang sebagai kata akhir Allah mengenai pengaturan hal-hal tersebut. Ia misalnya berargumen bahwa teks AlQuran yang menyatakan bahwa jumlah warisan yang diperoleh anak perempuan adalah setengah jumlah anak laki-laki tidak perlu dianggap mutlak, karena ayat itu sebenarnya mencerminkan semangat ke arah perbaikan posisi perempuan di masa itu. Di masa ini, ia menganggap hak waris keduanya seharusnya sama.

Melalui cara yang sama, ia menafsirkan bahwa wanita memiliki nilai yang sama dengan pria dalam hal kesaksian di pengadilan. Ia menganggap pajak yang khusus dikenakan bagi non-muslim tidak lagi berlaku. Ia juga berargumen bahwa kendatipun AlQuran tidak pernah secara tegas melarang perbudakan, namun isi teksnya mencerminkan semangat penghapusan perbudakan dari muka bumi.

Ada juga isu-isu yang lebih kontroversial. Ia menganggap hukum berjilbab tidaklah wajib. Ia menganggap hukum qisas dan semua hukuman kriminal (seperti potong tangan untuk pencuri, hukum rajam bagi penzina) seharusnya tidak perlu diberlakukan meskipun itu ditulis dalam AlQuran.   Abu Zayd bahkan meminta umat Islam untuk mempertimbangkan kembali penafsiran tentang homoseksualitas.

Akibat pikiran-pikirannya itulah, Abu Zayd dinyatakan pengadilan Mesir sebagai murtad.  Dia dianggap menghina AlQuran karena menganggap di dalamnya ada mitos dan karena menganggap isinya mencerminkan budaya Arab. Dengan mengatakan itu semua, Abu Zayd juga dianggap meragukan kebenaran Kalam Allah, mempertanyakan keuniversalan hukum-hukumNya dan meragukan otoritas ulama selama ini. Dengan kata lain, karena berani melakukan penafsiran ulang, Abu Zayd dituduh mengajak orang menjauh dari ajaran Islam sebagaimana termuat dalam AlQuran dan Hadits. Pengadilan menyatakan bahwa hukum Islam tidak berubah dan tidak harus disesuaikan sesuai dengan perkembangan sejarah, dan siapa yang menolak prinsip itu adalah murtad.

Abu Zayd berulang kali membantah tuduhan itu. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan kepercayaannya pada Islam, yang ia kirimkan secara tertulis pada pengadilan. Ia menyatakan ia tidak pernah meragukan keotentikan AlQuran. Yang ia tulis adalah kritik terhadap penafsiran, bukan terhadap teks AlQuran itu sendiri. Namun semua itu diabaikan. Ia bahkan tidak diminta untuk memberi kesaksian di depan pengadilan. Hakim menyatakan yang diadili adalah gagasan yang tertuang dalam buku-bukunya, bukan Abu Zayd sendiri.

Tuduhannya: Merusak Pemikiran Islam

Sejak kepindahannya ke Eropa, Abu Zayd tidak berhenti menulis dan berbicara di berbagai forum mengenai gagasan-gagasannya. Ini yang rupanya membuat sebagian kelompok Islam di Indonesia kuatir. Tulisan Adian Husini di situs www.hidayatullah.com misalnya bisa menjelaskan alasan penolakan tersebut. Husaini menulis bahwa ‘’. . . sejak semula, bisa dilihat, rencana kehadiran Abu Zayd – baik disadari atau tidak — adalah sebuah konspirasi untuk merusak pemikiran Islam di Indonesia dengan menyebarkan paham-paham liberal. Kehadirannya bukan untuk mendiskusikan sebuah wacana pemikiran Islam yang sehat.’’

Bagi Husaini, konspirasi itu melibatkan orang-orang yang semestinya bertanggungjawab dalam pengembangan studi Islam di Indonesia, yakni para pakar dari perguruan tinggi Islam beserta ‘oknum-oknum’ pejabat departemen Agama. Ia bahkan menyebut, gerakan untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam sesungguhnya ini mendapat sokongan dana dan publikasi  dari negara-negara dan LSM-LSM Barat, seperti The Asia Foundation.

 

Tapi, nyatanya, banyak organisasi-organisasi besar Islam di Indonesia yang justru marah dengan keputusan pencekalan itu.  Muhammadiyah, melalui Ketua Umumnya, Din Syamsuddin, mengecam peristiwa ini. “Seharusnya peristiwa semacam ini tidak terjadi,” ungkap Din. ‘’ Kedatangan Abu Zayd seharusnya dijadikan sebagai sarana tabayyun (klarifikasi) mengenai pemikiran keislamannya.’’

 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga menyampaikan kecaman yang sama. Ketua PB NU, Masdar F. Mas’udi, menyatakan “Saya tidak berkepentingan untuk mengatakan apakah pemikiran keislaman Abu Zayd itu benar atau bid’ah (heretik)…tetapi adalah sangat tidak bijaksana untuk menaruh curiga yang berlebihan terhadap sebuah pemikiran baru yang bertentangan dengan pandangan umum”

 

Syafi’i Anwar, Direktur Indonesian Center for Islam and Pluralism (ICIP), menyatakan bahwa peristiwa itu akan memperburuk citra Islam dan Indonesia di luar negeri. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa peristiwa ini adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah dalam menegakkan konstitusi. Yenni Zanubah Wahid, Direktur The Wahid Institute, menyatakan “Tentu saja banyak pemikiran Zayd yang tidak sejalan dengan apa yang kita yakini, tetapi kita tidak punya hak untuk melarang dia mengemukakan pemikirannya.”

Apa yang dikemukakan itu mungkin bisa menjadi petunjuk bahwa Islam di Indonesia tidak ingin mengulang bentuk-bentuk pengekangan keberagaman cara berpikir yang diterapkan di sejumlah negara lain. Di beberapa wilayah,  pengadilan atas kemurtadan seseorang memang cukup banyak terjadi. Di Sudan, pada 1985, seorang pembaharu Muslim, Muhammad Mahmud Taha bahkan dihukum mati karena dinyatakan murtad. Pada 1986, seorang professor Yaman, Hamud al-‘Awdi juga diancam hukuman mati karena mengeluarkan  pernyataan yang tidak sesuai dengan Islam. Ia akhirnya selamat setelah melarikan diri ke Suriah. Di Mesir, selain terhadap Abu Zayd, berlangsung juga berbagai pengadilan kemurtadan terhadap kaum intelektual, seniman dan penulis.

Abu Yazd sendiri, sebelum meninggalkan Indonesia, sempat hadir dalam konferensi yang diselenggarakan The Wahid Institute, bersama antara lain Abdurrahman Wahid. Dalam acara itu, ia menyatakan bahwa, sebagai tokoh yang telah lama dan sering memperoleh pelbagai bentuk pencekalan, hal semacam ini tampak biasa saja. Yang membuatnya tersentak adalah bahwa hal itu terjadi di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Islam yang selama ini dikaguminya – sebuah negara yang bahkan pernah ia mimpikan menjadi tempat baginya untuk menghabiskan sisa hidup.

 

Namun semua itu tampaknya tidak akan menyurutkan keyakinannya tentang arti penting penafsiran kembali yang terus menerus terhadap AlQuran. Dalam wawancaranya dengan  Tempo, ia berkata: ‘’Allah adalah kalam Allah bagi umat manusia, dan Allah berharap kita memahami isinya. Tapi bagaimana kita bisa mengerti apa yang ingin disampaikanNya? Apakah kita harus meminta Allah menafsirkannya? Adalah tidak mungkin untuk meminta Allah untuk datang atau meminNya mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan maksudNya pada kita. Semua bergantung pada pengetahuan manusia. Yakinilah bahwa AlQuran dikirim Allah untuk menusia, dan manusia harus memahaminya. Dan Anda tidak akan mengerti maksudNya bila Anda tidak memiliki pengetahuan.’’

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: