10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi

Seusai Ramadhan ini, DPR akan membicarakan kembali RUU Pornografi yang kontroversial. Ada harapan,RUU ini bisa disahkan menjadi UU sebelum akhir tahun. Kritik terhadap draft RUU yang beredar sudah banyak terdengar. Sebagian kritik  bahkan sampai pada tahap “Hanya satu kata – Lawan!”.  Sembari mengakui bahwa RU tersebut masih mengandung beberapa hal yang perlu diperebatkan, saya merasa salah satu persoalan yang mendasari ketajaman kontroversi adalah adanya kekeliruan mendasar dalam mempersepsikan dan menilai RUU ini.  Saya ingin berbagi pandangan tentang apa yang saya lihat sebagai 10 kekeliruan mendasar dalam kritik terhadap RUU. Laporan lebih lengkap tentang RUU Pornografi ini sendiri akan dimuat dalam Majalah Madina edisi Oktober ini.

Rangkaian kekeliruan cara pandang tersebut adalah:  

1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.

Argumen ini memiliki kelemahan  karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral. Di berbagai belahan dunia, perang terhadap pornografi dilancarkan karena masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Pornografi diakui – bahkan oleh masyarakat akademik—sebagai hal yang berkorelasi dengan berbagai masalah sosial.
Kebebasan yang dinikmati para pembuat media pornografis adalah sesuatu yang baru berlangsung sekitar 30-40 tahun terakhir. Sebelumnya untuk waktu yang lama, masyarakat demokratis di berbagai belahan dunia memandang pornografi sebagai “anak haram” yang bukan hanya mengganggu etika kaum beradab tapi juga dipercaya membawa banyak masalah kemasyarakatan.

Saat ini pun, industri pornografi yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir dipercaya mendorong perilaku seks bebas dan tidak sehat yang pada gilirannya menyumbang beragam persoalan kemasyarakatan: kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular melalui seks, kekerasan seksual, keruntuhan nilai-nilai keluarga, aborsi, serta bahkan pedophilia dan pelecehan perempuan. Sebagian feminis bahkan menyebut pornogafi sebagai “kejahatan terhadap perempuan”.

Karena rangkaian masalah ini, plus pertimbangan agama, tak ada negara di dunia ini yang membebaskan penyebaran pornografi di wilayahnya.    Bentuk pengaturannya memang tak harus dalam format UU Pornografi, namun dalam satu dan lain cara, negara-negara paling demokratis sekali pun mengatur soal pornografi.

Di sisi lain, argumen bahwa soal “moral” seharusnya tidak diatur negara juga memiliki kelemahan mendasar. Deklarasi Univeral  Hak-hak Asas Manusia (ayat 29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal 28J UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun RUU ini menggunakan pendekatan moral pun sebenarnya tetap konstitusional.

2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.

Tuduhan ini sulit diterima karena RUU ini jelas memberi pengakuan hukum terhadap sejumlah bentuk pornografi. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang sama sekali, hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat vital dan kekerasan seksual.  Pornografi yang tidak termasuk dalam lima kategori itu akan diatur oleh peraturan lebih lanjut.

Dengan kata lain, RUU ini sebenarnya justru mengikuti logika pengaturan distribusi pornografi yang diterapkan di banyak negara Barat. Mengingat ajaran Islam menolak semua bentuk pornografi, bila memang ada agenda Syariah, RUU ini seharusnya mengharamkan semua bentuk pornografi tanpa kecuali.

Dengan RUU ini, justru majalah pria dewasa seperti Popular, FHM, ME, Playboy (Indonesia) akan memperoleh kepastian hukum. Mereka diizinkan ada, tapi pendistribusiannya akan diatur melalui peraturan lebih lanjut.

Memang benar bahwa kelompok-kelompok yang pertama berinsiatif melahirkan RUU ini, sejak 1999, adalah kelompok-kelompok Islam. Begitu juga dalam prosesnya, dukungan terhadap RUU ini di dalam maupun di luar parlemen, lazimnya datang dari komunitas muslim. Dalam perkembangan terakhir, bahkan pembelahannya nampak jelas: Konnferensi Waligereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia meminta agar RUU tidak disahkan; Majelis Ulama Indonesia mendukung RUU.

Namun kalau dilihat isi RUU, agak sulit untuk menemukan nuansa syariah di dalamnya. Ini yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka mengeluarkan kritik terhadap RUU yang dianggap mereka sebagai membuka jalan bagi sebagian pornografi. Bagaimanapun, HTI juga secara terbuka menyatakan dukungan atas pengesahannya dengan alasan “lebih baik tetap ada aturan daripada tidak ada sama sekali”.

3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.

Tuduhan ini sering diulang-ulang sebagian feminis Indonesia. Tapi, sulit untuk menerima tuduhan ini mengingat justru yang berpotensi terkena ancaman pidana adalah kaum lelaki. RUU ini mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat, menawarkan, menjual, menyebarkan dan memiliki pornografi. Mengingat industri pornografi adalah industri yang dibuat dan ditujukan kepada (terutama) pria, yang paling terancam tentu saja adalah kaum pria.

RUU ini memang juga mengancam para model yang terlibat dalam pembuatan pornografi. Namun ditambahkan di situ bahwa hanya mereka yang menjadi model dengan kesadaran sendiri yang akan dikenakan hukuman. Dengan begitu, RUU ini akan melindungi para perempuan yang misalnya menjadi “model” porno karena ditipu, dipaksa, atau yang gambarnya diambil melalui rekaman tersembunyi (hidden camera).

Para pejuang hak perempuan juga lazim berargumen bahwa RUU ini membahayakan kaum perempuan karena banyak model yang terjun ke dalam bisnis pornografi karena alasan keterhimpitan ekonomi. Sayangnya, kalau dilihat muatan pornografi yang berkembang di Indonesia, argumen itu nampak tidak berdasar. Para model pornografi itu tidak bisa disamakan dengan para pekerja seks komersial kelas bawah yang tertindas. Para model itu mengeruk keuntungan finansial yang besar dan sulit untuk membayangkan mereka melakukannya karena keterhimpitan dalam struktur gender yang timpang.

4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.

Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: ““materi seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan “membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya ditunda atau dibatalkan pengesahannya.

Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi  adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s Dictionary (1986-2008)  mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.

Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir ini.  Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21 ini, bagian semacam itu lazim tersaji di filmfilm yang diperuntukkan pada penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang terus berubah.

Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik” atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya, adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

5. RUU ini mengancam kebhinekaan

Cara pandang keliru ini nampaknya bisa terjadi karena salah baca. Dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006, memang ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan sebagai tidak menghargai keberagaman budaya. Misalnya saja, aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.

Ini memang bermasalah  karena itu mengkriminalkan berbagai cara berpakaian yang lazim di berbagai daerah. Tak usah di wilayah yang dihuni masyarakat non-muslim; di wilayah mayoritas muslim pun, seperti Jawa Barat, kebaya dengan dada rendah adalah lazim. Hanya saja, pasal-pasal itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dicoret dari RUU yang baru.

Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak tubuh yang sensual, seperti jaipongan. Dalam RUU yang baru, tak ada satupun pasal yang menyebabkan  kesenian semacam itu akan dilarang. RUU ini bahkan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi kelas berat (misalnya  mengandung ketelanjangan) akan dianulir kalau itu memiliki nilai seni-budaya.

6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.

Sebagian pengeritik menakut-nakuti masyarakat bahwa bila RUU ini disahkan, perempuan tak boleh lagi mengenakan rok mini atau celana pendek di luar rumah. Ini peringatan yang menyesatkan. Tak satupun ada pasal dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.

Para pengecam menuduh bahwa RUU ini akan membuka peluang bagi tindak anarkisme masyarakat, mengingat adanya pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Tuduhan ini agak mencari-cari, karena dalam pasal berikutnya, RUU menyatakan bahwa “peran serta” masyarakat itu hanya terbatas pada: melaporkan pelanggaran UU, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
Dengan kata lain, justru RUU ini memberi batasan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang senang main hakim sendiri bahwa dalam alam demokratis, peran serta itu tak boleh ditafsirkan semena-mena.

8. RUU ini tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum yang lain untuk mengerem pornografi.

Para pengeritik lazim menganggap RUU ini sebagai tak diperlukan karena sudah ada KUHP yang bila ditegakkan akan bisa digunakan untuk mengatur pornografi.
Argumen ini lemah karena sejumlah hal. Pertama, KUHP melarang penyebaran hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada pornografi. KUHP pun menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu dianggap “melanggar kesusilaan”, benda itu menjadi barang haram yang harus dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian, KUHP justru tidak membedakan antara sebuah novel yang di dalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya dianggap melanggar KUHP.

RUU ini, sebaliknya, membedakan kedua ragam pornografi itu. Media yang menyajikan adegan pornografis kelas berat memang dilarang, tapi yang menyajikan muatan pornografis ringan akan diatur pendistribusiannya.

Lebih jauh lagi, sebagai produk di masa awal kemerdekaan, KUHP memang nampak ketinggalan jaman. Terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan, KUHP hanya memberi ancaman pidana penjara maksimal 18 bulan dan  denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah! KUHP juga tidak membedakan perlakuan terhadap pornografi biasa dan pornografi anak.

9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.

Para pengecam menganggap bahwa sebuah pornografi tidak diperlukan karena untuk mencegah efek negatif pornografi yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan Undang-undang.

Argumen ini lemah karena bahkan para pendukung mekanisme pasar bebas pun, lazim mempercayai arti penting aturan. Bila pornografi memang dipercaya mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas, melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka negara lazim diberi kewenangan  untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.

Di Amerika Serikat, sebagai contoh sebuah negara yang demokratis, terdapat aturan yang ketat terhadap pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene). Di sana pun, masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap ‘cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.
Pendidikan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat tetap penting. Namun membayangkan itu akan cukup untuk mencegah efek negatif pornografi, sementara gencaran rangsangan pornografi berlangsung secara bebas di tengah masyarakat, mugnkin adalah harapan berlebihan.  

10. RUU ini mengancam para seniman.

Tuduhan bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan para seniman juga mencerminkan kemiskinan informasi para pengecam tersebut. RUU ini justru memberi penghormatan khusus pada wilayah kesenian dan kebudayaan, dengan memasukkan  pasal yang menyatakan bahwa pasal-pasal pelarangan pornografi akan dikecualikan pada karya-karya yang diangap memiliki nilai seni dan budaya

27 Tanggapan to “10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi”

  1. azimah soebagijo Says:

    Terimakasih bang Ade. Tulisan abang semoga dapat memberi pencerahan kepada masyarakat tentang isu RUU Pornografi, dan semoga kita segera memiliki undang-undang pornografi yang efektif. salam. az

  2. Karyadi Says:

    Thanks atas tulisannya, kayaknya harus banyak disebar ke yang lain dech, biar tdk salah persepsi atau miss komunikasi ttg RUU Pornografi (argumen yang nolak tdk mendasar dan tdk tau isi terkini RUU tsb.
    Salam.

  3. tasmi ps Says:

    Setelah UUAP lahir, belum menjadi jaminan lenyapnya pornografi diTanah Air. Tanpa membekali aparat hukum (penyidik) ‘ilmu’ yang mumpuni, bisa jadi laporan masyarakat hanya sebatas formalitas. Ingat, yang dihadapi penyidik adalah para intelektual muda, salahsatunya Pimpinan Redaksi. Berbagai pengalaman lucu saya alami dengan penyidik yang ternyata masih kuliah dan baru kali pertama mengeja definisi pornografi. Wah! Celaka!

  4. retno Says:

    terima kasih bang ade atas pencerahannya,, selama ini kebanyakan yang saya dengar adalah maraknya gelombang penolakan terhadap RUU ini dan tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka permasalahkan. Setelah membaca draftnya yang diposting oleh salah seorang rekan saya,saya makin tidak mengerti apa yang membuat mereka menolak sebab bila dibaca RUU ini tidak mengandung masalah yg digembor-gemborkan. saya minta ijin untuk memposting artikel ini di milis saya.

  5. zainuri hanif Says:

    semoga kita senantiasa dalam perbaikan dari waktu ke waktu

  6. Permana Jayanta Says:

    Tapi RUU ini memang awal untuk yg nomor 2.

  7. Chifrul Says:

    Wah,sekarang jadi semakin ngeh dg RUU ini. Ini adalah awal untuk memperbaiki moralitas bangsa ini…saya ikut nyebarin ya

  8. Ir. Njoo Hwat Ling Says:

    Mengapa sih koq bikin gara gara dengan RUU Pornographi segala, urusilah kemiskinan, banyak rakyat yang sudah menjerit karena kesulitan untuk membeli makanan, harga barang barang sudah melambung tinggi, gaji tidak naik sedikitpun, kesengsaraan kesengsaraan tiap hari silih berganti.

    Inilah masalah yang amat serius dan lebih serius lagi kalau dibandingkan dengan RUU Pornographi.

    Tutuplah terlebih dahulu permasalahan RUU PORNOGRAPHI itu, biar kita punya waktu untuk mengurus rakyat kecil yang miskin miskin, karena kalau nanti kelewat miskin, pasti akan timbul aksi kriminalitas yang tidak kita inginkan bersama

  9. adearmando Says:

    Bila pornografi marak, yang akan jadi korban rakyat kecil juga.
    Pornografi mendorong perilaku seks bebas dengan mendorong penontonnya menjadi aktif secara seksual sejak usia remaja/muda.
    Perialku seks bebas mendorong tumbuhnya AIDS, penyakit menular melalui seks lainya, kehamilan remaja, aborsi, orangtua tunggal dsb.
    Siapa yang paling akan menderita? Ya rakyat kecil juga.
    Mari tidak mengulang pengalaman Thailand dan banyak negara Afrika yang karena perilaku seksualnya harus mengalami wabah AIDS.

  10. Giek Says:

    Saya berpendapat sebaiknya RUU tsb disosialisasikan sampai sejelas-jelasnya kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum tau maksud, isi dan tujuannya sudah alergi duluan dan membuat perlawanan bahkan ada yang Waton Suloyo ( yang penting melawan )

    Saya berharap agar RUU ini segera terwujud menjadi UU dan diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia dengan Legowo.

  11. Mas. Sadja Says:

    Stuju sekali bang.
    mari kita dukung anggota dewan kita mengesahkan RUU pornografi.

  12. B.Hartanto Says:

    Saya ingin coba garis bawahi tulisan bung Ade yang ini nih ;

    Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: “”materi
    seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, YANG DAPAT membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

    Sementara menurut :

    Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan BERTUJUAN UNTUK membangkitkan hasrat seksual.

    “DAPAT membangkitkan hasrat seksual” dan “BERTUJUAN UNTUK membangkitkan hasrat seksual” kalo menurut saya kok beda ya artinya….karena, seorang atlet renang wanita yang memakai pakaian renang (ada kemungkinan) DAPAT membangkitkan hasrat seksual seorang ABG laki2 yg melihatnya, tapi jelas2 bahwa si atlet renang wanita tersebut tidak BERTUJUAN UNTUK membangkitkan hasrat seksual.
    Bisa dipahami kan apa yang saya maksud?

    Saya tidak anti terhadap RUU ini, yg saya inginkan ya hanya kalo mbikin undang undang itu jangan sampai “mendua-arti”.
    Salam.

  13. Permana Jayanta Says:

    Setuju dengan pak Ir. Njoo Hwat Ling, kemiskinan jauh lebih penting daripada mengurusi pornografi. Saya bilang seperti ini bukan berarti pornografi tidak penting. Tapi, pornografi itu sudah ada ditiap-tiap pasal. Pornografi itu sudah ada pasal-pasalnya, saya bukan orang hukum jadi tidak hafal. Jadi buat apa bikin UU hanya untuk dilanggar dan dilupakan ?

    Lebih baik kalian sensor mandiri saja. Jauh lebih efektif daripada membuat RUU. Oiya, lebih baik urusin deh tayangan-tayangan di TV yang tentang sinetron gak jelas. Itu jauh lebih merusak daripada pornografi.

  14. agung Says:

    Buat mas Permana,

    Bagian kemiskinan ada yang mengurus juga di anggota dewan. Nah yang ini, khusus bagian pornografi. jadi tidak benar bila isu kemiskinan dibentur2kan dengan pornografi. kembali ke substansi perdebatan saja, jangan lantas fokusnya dialihkan.

    Bikin UU untuk dilanggar? Kata siapa? Semua UU semangatnya adalah u/ dituruti. Kalau ada niatan melanggar, semakin kentara bahwa penentang RUU Pornografi adalah mereka2 yang cari makan di wilayah pornografi.

    Sensor setahu saya ada di LSF. Jadi itu beda wilayah lagi. Jangan terus melebar ke sana sini. Intinya, RUU Pornografi Jadi, bila mulai dengan kalimat “lebih baik urusi ini, itu daripada pornografi”; jelas itu argumen orang kalah beropini. Jadi cari selamat =p

  15. erickningrat Says:

    subtansialnya ga jelas undang2 pornografi hanya akan melahirkan multtafsir2 baru, jangka panjangnya sebagai payung untuk perda sayriah.
    tulisan anda cerdas tapi penuh dengan asumsi bung.
    anda cenderung hayalis tampa melihat konteks sosialnya nanti. jika berbicara pornografi ada satu batasan yang tidak bisa di batasi yaitu rasa. dan rasa ini menjadi sangat tidak otentik jika di terapkan dalam konteks tekstualnya. menolak RUU APP bukan berarti mendukung eksploitasi seksual.

    RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

    1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

    2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

    3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

    4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

    5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    Pasal 2
    Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

    Pasal 3
    Pengaturan pornografi bertujuan:
    a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

    b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

    c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
    d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

    BAB II
    LARANGAN DAN PEMBATASAN

    Pasal 4
    (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

    e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

    f.kekerasan seksual;

    g.masturbasi atau onani;

    h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

    i.alat kelamin.

    (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

    a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

    b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

    c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

    Pasal 5
    Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

    Pasal 6
    Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

    Pasal 7
    Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

    Pasal 8
    Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

    Pasal 9
    Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

    Pasal 10
    Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

    Pasal 11
    Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

    Pasal 12
    Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

    Pasal 13
    (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

    (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

    Pasal 14
    Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
    a.seni dan budaya;
    b.adat istiadat; dan
    c.ritual tradisional.

    Pasal 15
    Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB III
    PERLINDUNGAN ANAK

    Pasal 16
    Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

    Pasal 17
    1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

    2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB IV
    PENCEGAHAN

    Bagian Kesatu
    Peran Pemerintah

    Pasal 18
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 19
    Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
    a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

    b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

    c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 20
    Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

    a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

    b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

    c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

    d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

    Bagian Kedua
    Peran Serta Masyarakat

    Pasal 21
    Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 22
    (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

    a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

    b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

    c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

    d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 23
    Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    BAB V
    PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

    Pasal 24
    Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

    Pasal 25
    Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

    a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

    b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

    Pasal 26
    (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

    (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

    (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

    Pasal 27
    Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

    Pasal 28
    (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

    (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

    (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

    BAB VI
    PEMUSNAHAN

    Pasal 29
    (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

    (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
    a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
    b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
    c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
    d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

    BAB VII
    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 30
    Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

    Pasal 31
    Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

    Pasal 32
    Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

    Pasal 33
    Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

    Pasal 34
    Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

    Pasal 35
    Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Pasal 36
    Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

    Pasal 37
    Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Pasal 38
    Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

    Pasal 39
    Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

    Pasal 40
    (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

    (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

    (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

    (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

    (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

    (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

    (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

    Pasal 41
    Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
    a.pembekuan izin usaha;
    b.pencabutan izin usaha;
    c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
    d.pencabutan status badan hukum.

    BAB VIII
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 42
    Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

    Pasal 43
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

    Pasal 44
    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    PENJELASAN:

    Pasal 4
    Ayat (1)
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

    Huruf b
    Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

    Huruf d
    Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

    Pasal 5
    Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

    Pasal 6
    Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

    Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

    Pasal 10
    Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

    Pasal 13
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

    Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

    Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

    Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

    Pasal 14
    Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

    Pasal 16
    Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

    Pasal 19
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

    Pasal 20
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. (nrl/nrl)

    dan dari bahan argument anda :

    1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.

    argument ini sangat masuk akal jika kita melihat rancangan undang2 diatas.

    2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.

    betul esensinya mengarah kesana jika kita melihat RUU APP ini secara keseluruhan

    3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.

    betul, aplikasinya akan banyak menyimpang dan terdistorsi dan menciptakan buday2 premis yang melahirkan polisi2 moral musiman semisal FPI dan konco2nya.

    4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.

    ini yang menjadi tanda tanya besar, ato anda bisa mejawabnya bung? saya justru lebih hot melihat zaskia mecca dari pada julia peres 😉 so ini adalah rasa bung, relevankah jika kita menerapkan peraturan baku tentang defenini pornografi?

    5. RUU ini mengancam kebhinekaan

    korelasinya sangat jelas dengan pasal 1 karena akan banyak menimbulkan multitafsir. dangat sangat mengancam kebhinekaan bangsa ini.

    6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.

    yup karena esensi dari RUU APP ini sangat ambigu jika mendifinisikan pornografi itu sendiri. berjilbab ala timur tengah adalah solusi yang aman jika RUU APP ini di terapkan.

    7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.

    betul akan banyak menlahirkan polisi2 moral kacangan semisal FPI dan antek2nya. liat aja nanti, karena sudah ada payung hukum yang melindungi mereka ( FPI ) yang sangat ambiguity.

    9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.

    ya RUU APP akan semakin tidak memperjelas bahkan menjadi trouble maker di masyarakat karena esensinya tadi sangat ambiguity.

    10. RUU ini mengancam para seniman.

    om om paman gw seorang seniman dan karya2 banyak menceritakan tetnang alat reproduksi2 manusia dalam bentuk abstrak, semical alat kelamin dan hubungan seksual manusia prasejarah. dengan estetika yang begitu tinggi saya aja tidak menyangkan itu lukisan orang lagi bersenggama. jadi saya tidak teransang….
    jika RUU APP in di terapkan maka paman saya akan di penjara om, karena cewe2 yang di lukis ternfluence dari julia peres dan miyabi….
    hampir 25 tahun menjadi pelukis dan lukisan2nya tidak pernah menimbulkan efek2 yang negatip.

    pertanyaan buat anda bung

    sempai sejauh mana rasa penghayatan anda terhadap nilai estetika?

    keep D I Y !!

    saya lucu dengan isi postingan anda bung 😆
    ( anak sma yang sedang menertawai anda )

  16. Anton Says:

    Kalau KUHPnya yang direpisi gimana?

  17. adearmando Says:

    Buat Anton,

    silakan saja direvisi.

  18. Umbul narmadi Says:

    Kalau saya sih sepakat bahwa setiap ada kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada yg diuntungkan dan dirugikan…..tinggal kita mau tetep gak karu2an kek gini apa mo nylametin anak cucu,citit dari kehancuran moral masa depan….

    intinya saya sih setuju dg uu ini tapi sebelum disahkan disosialisasikan seefektif mungkin agar segenap elemen bangsa paling tidak bisa menerima…..

    maaf saya baru nyangkut di sini ninggalin komentar….
    salam kenal aja deh buat semua.

    Peace

  19. yanto Says:

    RUU Pornografi belum apa-apa udah menimbulkan keributan dimana-mana, bahkan kekuatiran resesi globalpun tidak lebih kuat dari konflik UU ini yang masih dalam tahap pembahasan. Sebagai orang awam saya juga setuju dengan B.Hartanto, ada penyebab timbulnya rangsangan seksual pada setiap orang, apakah UUP bisa mengcover semua itu. Saya termasuk orang yang sangat cepat bangkit hasrat seksualnya bila melihat wanita berjilbab atau memakai kerudung, terus terang ini mungkin merupakan kelainan, akan tetapi itu diluar kendali saya, dimata saya gadis berjilbab sangatlah sensual, apalagi bila memakai kacamata wow,,,,, berbagai macam metode pengendalian diri saya coba lakoni untuk mengendalikan kelainan saya itu, tapi memang sudah bakat alami susah saya hilangkan, yang menjadi pertanyaan wajarkah bagi saya nanti bisa memakai undang-undang pornografi untuk menggugat wanita berjilbab? karena mereka dapat menimbulkan hasrat seksual saya, please help me

  20. adearmando Says:

    Yanto, saya menyarankan Anda berkonsultasi pada psikiater.
    Maaf, tapi UU memang dibuat untuk orang kabanyakan.

  21. raymond Says:

    Saya penikmat pornografi tetapi saya mendukung RUU tersebut.

  22. Aisha Says:

    RUU ini harus di sosialisasikan dengan sangat sangat sangat jelas oleh pemerintah supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan bisa disalahgunakan oleh orang2 yang sengaja menciptakan kericuhan negara.
    Tulisan anda ada baiknya disebarluaskan ke masyarakat luas, terutama yang tidak kenal internet tuw, supaya mereka bisa jelas n paham maksud dari RUU itu.
    Lagipula aneh, RUU untuk melindungi wanita kok malah wanita yang banyak demo menentang. Kasihan d…

  23. Perantara Dot Net Says:

    saya heran, kok seniman di Bali dan Jogja pada protes … kalau seni nya gak mau di bilang mesum ya pajang aja di gallery … toh orang yang ke gallery kan orang2 yang ngerti seni …lagian .. kenapa gak gambar selangkangan yah .. pelukis2 hebat lebih banyak yang gambar non aurat .. makanya ada aliran impressionism, renaissance, dll … ya dipikir juga lah lukisannya .. jangan pikir selangkangan … aja ..

    mau untuk syariah atau apapun, kalau kita rangkum maksud dan tujuannya adalah untuk mengatur (namanya kan peraturan) ..

    misal seperti lalu lintas .. kalau tidak ada rambu2 pengatur ya banyak yang cilaka …

    ini sih di Bali dan Sultra sepertinya ada yang memprovoke .. kalau saya jadi orang Bali .. lebih baik saya gak ambil pusing masalah UU Anti Pornografi ini …

    ini sampai DPRD dan Gubernur Bali pun sampai mengatakan “dapat memecah belah kesatuan” … juga di Sultra … -> menurut saya, pernyataan itu sangat2 tidak relevant … tidak bisa dijadikan alasan .. karena mayoritas muslim 90% di Indonesia … tidak berarti ini menjadi suatu ajang pemecah belah .. karena agama lain pun juga mengajarkan sama …

    jika bisnis pariwisata Bali merasa terancam .. sebetulnya nanti akan banyak solusi yang menguntungkan masyarakat Bali .. terutama pertumbuhan bidang Properti …. dan pada awalnya .. turis manca negara datang ke Bali bukan karena alasan dapat atau melakukan pornografi di Bali .. akan tetapi untuk menikmati keindahan alam di Bali dan keramahan masyarakat setempat … dan kalau saya lihat di Bali untuk turis2 yang suka telanjang bulat itu adalah orang2 yang termasuk kurang pendidikan juga di Negaranya (saya pernah bincang2 dengan salah satu turis seperti ini .. menurut dia -> Indonesia dulu sebelum jaman es adalah masuk di Benua Australia … ya saya jawab aja … kalau begitu Australia itu lah yang justru masuk Indonesia dan milik Indonesia .. karena penemuan manusia purba ada di Indonesia berarti dialah tuan tanah kita yang pertama kali)

    untuk wilayah Sultra yang turut menentang, sama sekali saya gak nemu alasan mereka apa menentang UU AP ini … jadi gak bisa comment deh.. mungkin rekan2 ada yang bisa kasih penjelasan kenapa mereka tentang…

    kalau saya lihat belakangan ini … justru di beberapa daerah tampaknya ada sebuah team khusus untuk provokasi dan menggerakkan masyarakat untuk demo .. cukup ekstrim frekuensinya … untungnya sekarang musim hujan heheh … so Blame it on the Rain!

    Maju Jaya Indonesia
    http://www.perantara.net

  24. the other side of me… » Blog Archive » No Lirik Selingkuh!!!! Says:

    […] dari syair lagu ?  Kalo soal pornografi, akhirnya aku bisa jadi salah satu pendukung RUU itu, sehabis membaca artikel berikut. […]

  25. My Blog » 10 Kekeliruan Cara Berfikir Ade Armando Tentang RUU Pornografi. Says:

    […] Boleh dikatakan seluruh pembelaan Ade Armando terhadap RUU Pornografi Ade dalam Majalah Madina edisi Oktober 2008 keliru besar dan menyesatkan (lihat: https://adearmando.wordpress.com/2008/10/05/10-kekeliruan-dalam-wacana-anti-ruu-pornografi/). […]

  26. Ayo dukung RUU anti Pornografi dan Pornoaksi « Biduk Kecil Says:

    […] juga artikel menarik mengenai 10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi. Ditulis dalam Blogging, Indonesiana. Tag: […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: