Protes Anti-UUPorno: Tuhan pun disamakan dengan Dukun

Perjuangan penolakan UU Pornografi masih dilanjutkan. Argumen yang dituangkan dalam naskah permohonan hak uji materil terkesan mengada-ada dan lemah. Kenapa agama dibawa?

Akhir tahun lalu, Undang Undang Pornografi sudah disahkan. Namun cerita belum selesai. Pertengahan April 2009, sejumlah kelompok dan individu yang bergabung dalam perkumpulan yang menyebut diri Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika (ABTI) mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Permintaan mereka satu: batalkan saja UU itu.

MK telah menggelar sidang pertama untuk mendengar pejelasan para pemohon. Namun kelihatannya gara-gara kekisruhan pemilu, MK masih menunda pelaksanaan sidang-sidang berikutnya. Diharapkan sesudah Juni ini, MK sudah akan mengambil keputusan.

Nama-nama yang mengajukan permohonan pengujian ini sangat impresif. Di antara nama terkemuka ada Butet Kartaredjasa dan Ayu Utami.Di antara nama lembaga, ada Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, The Wahid Institute dan Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, lembaga yang dipimpin Asmara Nababan). Selain itu ada Yayasan Jurnal Perempuan, yang kali ini diwakili direktur eksekutifnya, Mariana Amiruddin.

Sebagaimana namanya, tim ini menuduh UU Pornografi mengancam prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia. Dalam berkas permohonan Hak Uji Materi setebal 57 halaman (satu spasi), mereka menjelaskan bagaimana UU ini melanggar kebebasan orang/kelompok meyakini agama dan kepercayaan yang dianut, melanggar prinsip demokrasi serta melanggar Hak Asasi Manusia.

Soal Syariah

Sebenarnya tak ada yang baru dengan argumen yang diajukan para penentang UU. Gagasan intinya sudah berulangkali terdengar dalam aksi penolakan RUU tahun lalu.

Salah satu yang utama, ABTI menuduh UU ini sebagai bagian dari proses penegakan syariah di Indonesia. Itu tentu tak dituangkan eksplisit. Namun ini bisa terbaca dalam naskah keberatan ABTI yang menulis bahwa ”UU Pornografi berusaha menyatukan pandangan pandangan soal moral dan ahlak masyarakat dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan tertentu.”

Kata ’tertentu’ di sana tentulah Islam.

Para pembuat JR ini seperti hendak mengarahkan pembacanya untuk percaya bahwa UU ini sebenarnya memuat ajaran Islam tentang kesusilaan dan karena itu harus ditolak. Bagi mereka, membawa-bawa agama dalam perumusan peraturan-perundangan adalah sepenuhnya haram.

Mereka percaya sekali bahwa begitu orang berbicara soal agama, dengan sendirinya orang berbicara tentang hal-hal yang tidak rasional. Tulis mereka: ”…kalau seorang warga negara biasa berdebat dengan seorang ketua mahkamah ulama/majelis ulama dia menggunakan jalan pikiran yang enggak bisa dibuktikan benar salahnya”. (Catatan: kata ’enggak’ di sana dikutip sesuai dengan naskah aslinya)

Sedemikian sinisnya pada agama, sampai-sampai, dalam satu bagian naskah, mereka mensejajarkan Tuhan dengan dukun. Tulis mereka: ”Argumen yang tidak bisa dikontestasikan adalah misalnya argumen moral, argumen agama, dan argumen dukun. . . Kebenaran agama dan kebenaran dukun sama di hadapan hukum, dua-duanya tidak bisa dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan. Tuhan tidak ingin disalahkan, dukun tidak ingin disalahkan”

Argumen semacam itu memang lazim diutarakan kalangan yang disebut sekuler fundamentalis. Bagi mereka, pokoknya agama harus disingkirkan sama sekali dari penataan kehidupan bermasyarakat. Namun yang lebih penting dalam konteks ini, argumen bahwa isi UU ini merupakan perwujudan hukum Islam nampak mencerminkan kecerobohan membaca yang serius..

Bisa dibilang, UU ini justru merujuk pada penataan pornografi di banyak negara maju. Di negara manapun selalu ada pembagian yang jelas antara pornografi yang dilarang sama sekali dan pornografi yang diizinkan beredar dengan pola distribusi terbatas.

Dengan kata lain, UU Pornografi justru melegalkan sebagian bentuk pornografi seraya memberi ancaman keras kepada sebagian bentuk pornografi lain.

Menurut UU ini, pornografi yang terlarang adalah pornografi yang memuat:  ‘’persenggamaan, ketelanjangan dan mengesankan ketelanjangan, kekerasan seksual,  masturbasi atau onani, alat kelamin, pornografi anak.” Pornografi yang tidak mengandung muatan itu diiizinkan.

Jadi, berbagai majalah pria dewasa – seperti FHM, Popular, ME, Maxim – yang lazim menampilkan gambar wanita berbikini, melalui UU ini, justru dilegalkan. Syaratnya cuma satu: harus diedarkan di tempat khusus sehingga tidak dapat dikonsumsi anak-anak.

Satu contoh itu menunjukkan bahwa sama sekali tak relevan untuk menggambarkan isi UU ini sebagai penjelmaan ajaran Islam atau ajaran agama apapun. Bila merujuk pada hukum Islam, semua bentuk pornografi mungkin seharusnya dilarang beredar. Bisa dibilang, UU ini justru bernapas sekuler.

Soal Mengancam Adat

Tapi itu baru satu soal. Di sisi lain, setelah menyudutkan Islam, ABTI berusaha membangun kesan bahwa UU ini bertentangan kepentingan masyarakat adat Indonesia.

Menurut mereka, saat ini masih ada banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang sehari-harinya masih mandi bersama di depan umum atau memiliki ragam kesenian yang menampilkan penari hampir telanjang.

Sebagai contoh, penari Mandau hanya mengenakan penutup kelamin, dengan hanya bagian depan yang tertutup,  tapi bagian samping dan belakang tidak tertutup sama sekali. Penari perang dari Dayak Siang hanya menggunakan cawat atau celana dalam sehingga bentuk alat kelamin secara jelas terlihat.

Dengan UU ini, kata mereka, orang yang mendokumentasikan tarian, ritual mandi atau penari perang dari Dayak Siang dan Tarian Mandau melalui foto, gambar, sketsa, film, dan menyebarkannya akan terjerat dan terkena hukum pidana maksimal 12 tahun atau denda sedikitnya Rp. 250 juta.

Bukan itu saja. Menurut mereka, para penari yang direkam gambarnya pun akan dituduh sebagai model sehingga terancam pidana penjara 10 tahun.

Dengan alasan itulah, ABTI menuduh UU akan menghancurkan budaya karena tak ada lagi orang yang mau mendeokumentasikan, mensponsori, menyelenggarakan atau bahkan menjadi penari dalam tarian-tarian adat yang menampilkan ketelanjangan.

Tulis mereka: ”UU Pornografi merupakan suatu bentuk pemberian akses kepada pihak lain untuk menilai kebudayaan di suku tertentu, dan menghakimi kebudayaan yang tidak mereka pahami.”

Kesimpulan ini juga bermasalah karena definisi pornografi dalam UU ini dengan sendirinya tidak akan menjangkau tari-tarian adat atau kebiasaan mandi telanjang bersama di sungai itu. UU menyatakan bahwa sesuatu baru dikategorikan sebagai produk pornografi kalau produk itu ” memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dengan kata lain, sekadar gambar perempuan/pria  telanjang tidak akan sendirinya dikategorikan sebagai pornografi kalau gambar itu tidak cabul atau tidak mengekpsloitasi seks yang melanggar norma kesusilaaan.

Dengan demikian, dalam soal tarian Mandau itu, pertanyaannya adalah: apakah tarian itu mengeksploitasi seks? Kalau jawabannya, tidak, ya tentu saja sejak awal rekaman tarian itu tidak akan diperlakukan sebagai pornografi. Pembuat film dokumenternya tidak terancam, demikian pula penyandang dana dan penarinya.

Jadi, pengajuan judicial review UU ini nampaknya melandaskan diri pada banyak argumen yang cacat atau lemah. Bagaimanapun, MK yang akan memutuskan kata akhir nanti.

(Tulisan ini dimuat di Majalah madina edisi Juni 2009)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: