INDUSTRI PERTELEVISIAN DAN ILUSI KEBHINEKAAAN INDONESIA

Lebih dari 45 tahun yang lalu, sebuah pidato tentang televisi yang kemudian sangat sering dikutip terdengar di Amerika Serikat. Pembawanya adalah Newton Minow, seorang anggota FCC (Komisi Komunikasi Federal) di hadapan para anggota Asosiasi Lembaga Penyiaran AS. Minow mengecam secara pedas pertelevisian AS yang ia juluki sebagai ‘’sebuah ladang liar yang luas’’.

Saat itu di AS hanya ada tiga jaringan stasiun televisi besar: ABC, CBS, NBC. Industri pertevisian di negara itu baru berkembang kurang dari 20 tahun. Belum ada stasiun televisi kabel atau stasiun televisi satelit. Namun, bahkan di masa yang masih sangat awal itu, Minow sudah mengeluhkan betapa frekuensi siaran milik publik yang sangat berharga itu telah digunakan oleh para pengusaha televisi untuk menyebarkan berbagai kesia-siaan.

Barangkali ada baiknya penulis kutipkan terjemahan sebagian pidato Minow pada 9 Mei 1961 itu:

‘’Izin yang diberikan kepada Anda untuk menggunakan gelombang udara milik publik menjadikan Anda bertanggungjawab kepada 180 juta warga AS. Bila Anda ingin tetap mempertahankan kepercayaan yang diberikan pada Anda, Anda harus menyediakan imbalan yang pantas pada publik, bukan hanya pada para pemegang saham perusahaan Anda. …

“Saya sangat percaya pada kesehatan industri Anda. Tapi tidak pada produk Anda … Bila televisi mengandung muatan yang baik, tak ada satupun media – apakah teater, koran atau majalah – yang dapat melebihinya.  Namun bila televisi menyajikan tayangan yang buruk, maka tak ada media yang bisa lebih buruk. Saya mengundang Anda untuk duduk di hadapan pesawat televisi saat siaran stasiun televisi mulai mengudara dan bertahanlah di sana tanpa buku, majalah, suratkabar, atau bacaan apapun untuk mengalihkan perhatian – dan pancangkan perhatian Anda pada pesawat tersebut sampai siaran berakhir. Saya jamin bahwa Anda akan menyaksikan sebuah ladang liar yang luas (vast wasteland)

“Anda akan menyaksikan prosesi kekerasan, game, kuis, komedi tentang sebuah keluarga yang tidak masuk akal, darah, olahraga, kekerasan, sadisme, pembunuhan, koboi jahat, koboi baik, detektif, gangster, kekerasan lagi, dan kartun. Dan iklan yang tidak kunjung berakhir – yang diisi oleh teriakan, bujukan, dan pelecehan. Dan di atas segala-galanya, kebosanan. Tentu saja Anda akan menyaksikan sejumlah hal yang dapat Anda nikmati. Namun jumlahnya akan sangat, sangat sedikit. Dan kalau Anda berpikir saya melebih-lebihkan, cobalah sendiri.”

Ada sejumlah hal penting yang dapat ditarik dari pidato Minow tersebut yang perlu mendapat perhatian ketika kita bicara tentang pertelevisian swasta di Indonesia. Pertama-tama, frekuensi siaran yang digunakan oleh stasiun televisi adalah milik publik, sebagaimana tanah, air dan udara. Karena itu penggunaannya seharusnya dilakukan dengan cara yang diorientasikan pada kemaslahatan publik seluas-luasnya. Kedua, siaran televisi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi budaya dalam skala jauh lebih luas daripada media lainnya. Siaran televisi masuk ke ruang keluarga, bisa lebih dari 20 jam sehari, dan bisa dinikmati oleh siapapun tanpa peduli tingkat pendidikan dan usia. Ketiga, potensi efek televisi itu bergerak ke dua arah: membangun atau merusak kebudayaan. Keempat, masalahnya para industriawan televisi justru memilih untuk menyajikan materi yang tidak memiliki manfaat pada masyarakat. Dengan demikian,  Minow seperti ingin mengatakan sebuah ironi perindustrian pertelevisian: kita sebenarnya memiliki media yang sedemikian berpotensi untuk membawa kita pada kehdiupan yang lebih baik, dan toh kita memilih untuk menggunakannya untuk kesia-siaan.

 Di negaranya sendiri, pidato Minow kemudian memiliki dampak berantai serius. Minow adalah anggota FCC, sebuah lembaga pengatur penyiaran yang berposisi independen (tidak merupakan bagian dari pemerintahan yang berkuasa). Dengan dasar sikap semacam itu, FCC kemudian bergerak aktif untuk ‘membersihkan’ isi siaran televisi. Belakangan, AS memiliki sebuah Undang-undang khusus yang mengatur soal penyiaran publik, yang antara lain mewajibkan ketersediaan dana dari anggaran belanja negara mereka untuk membiayai program-program televisi yang mendidik dan berbudaya. Salah satu program anak-anak yang bisa lahir atas pendanaan negara ini adalah Sesame Street. Begitu juga di negara itu kemudian lahir Undang-undang Pertelevisian Anak, yang secara tegas menetapkan kewajiban stasiun televisi untuk melindungi kepentingan anak.

 Bagaimana kita dapat membandingkan pengalaman AS tersebut dengan apa yang kini dihadapi di Indonesia? Pertama-tama, dibandingkan AS di masa itu – dan sebenarnya sampai saat ini – jumlah pemain yang berkompetisi dalam dunia pertelevisian Indonesia adalah jauh lebih banyak. Di AS, selama hampir setengah abad hanya ada tiga jaringan televisi nasional (ABC, NBC, CBS). Di Indonesia, dalam lima tahun pertama sejak privatisasi pertelevisian dilakukan, sudah ada lima stasiun televisi besar yang bertarung di pasar nasional (RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, ANTV). Kemudian, dalam waktu sepuluh tahun, jumlah itu telah bertambah menjadi sepuluh stasiun televisi nasional (dengan tambahan: Metro TV, Trans TV, TV-7, LATV, Global TV). Kedua, antara lain akibat kompetisi ketat tersebut, isi siaran yang menyebar ke seluruh Indonesia juga dicirikan oleh ‘kesia-siaan’. Selain apa yang disebut Minow, untuk kasus Indonesia kita bisa menambahkan: gosip sensasional yang menerobos jauh ruang pribadi, pengabaian prinsip praduga tak bersalah, penggambaran korban kekerasan dalam berita, mistik, kekerasan domestik, dan sebagainya. Ketiga, berbeda dengan apa yang terjadi di AS, penataan dan regulasi industri penyiaran oleh negara yang seharusnya dikembangkan untuk mengkoreksi arah perjalanan tidak kunjung lahir. Tanpa adanya intervensi negara, segalanya sepenuhnya diserahkan kepada dinamika pasar. Akibatnya, televisi yang merupakan kekuatan yang dapat berperan dalam membangun budaya Indonesia, justru menjadi media yang berperan dalam penunggalan budaya dan pendangkalan budaya.

 Tulisan ini berikutnya akan secara khusus menjelaskan bagaimana perkembangan pertelevisian komersial di Indonesia berlangsung dalam kerangka kebijakan komunikasi yang tidak menentu dan tanpa rencana; bagaimana ketidakmenentuan itu terutama diakibatkan pertemuan kepentingan pemerintah dan industri pertelevisian raksasa; dan bagaimana itu semua berefek merugikan bagi budaya dan kepentingan publik di Indonesia.

 

Semua Dari Jakarta

 

Salah  satu persoalan  utama yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa sistem pertelevisian di Indonesia bersifat secara sentralistis. Ada sepuluh stasiun televisi di Jakarta yang dapat bersiaran secara nasional dengan hanya menggunakan stasiun-stasiun relai di setiap daerah. Dalam sistem ini, siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh warga  perumahan Pondok Indah di Jakarta, sampai ke Bangkalan, Madura, sampai ke Palangkaraya, Lubukpakam, Aceh, Ujung Pandang, sampai ke Manokwari sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta.

 Sistem pertelevisian semacam ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan kekuasaan. Ini pun umumnya hanya berlangsung di negara-negara yang tidak mengembangkan sistem pertelevisian komersial, dan tidak memiliki wilayah luas dengan karakter budaya heterogen seperti yang dimiliki Indonesia.  Di umumnya negara lain yang juga memiliki wilayah luas, stasiun televisi dan radio memiliki jangkauan siaran lokal dan regional. Contoh terbaik adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan Indonesia, yang berkembang di sana adalah sistem jaringan di mana siaran nasional hanya dimungkinkan berlangsung melalui rantai stasiun-stasiun lokal. Dalam sistem televisi berjaringan tersebut, siaran sebuah stasiun televisi dapat saja menjangkau seluruh negara, tapi harus melalui ‘jaringan’, yakni stasiun-stasiun televisi lokal di berbagai kota yang membawa siaran nasional tersebut ke kota mereka.

 Di AS, siaran televisi nasional baru dikenal setelah adanya televisi satelit, seperti CNN pada akhir 1980an.  Di banyak negara lain, memang dikenal adanya stasiun televisi nasional, tapi itu adalah stasiun televisi publik, seperti misalnya BBC di Inggris. Di negara tersebut, siaran televisi komersial pun dibatasi dalam jangkauan wilayah siaran tertentu.

 Terdapat sejumlah argumen yang melatarbelakangi penataan ini. Pertama-tama, seperti dinyatakan di awal, ada pengakuan bahwa frekuensi siaran adalah ranah publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat atas frekuensi tersebut. Jadi bila kita gunakan Indonesia sebagai contoh,  frekuensi siaran di Jawa Barat seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik Jawa Barat yang merupakan pemilik frekuensi tersebut. Demikian pula dengan di Jakarta, Jawa Tengah, dan seterusnya. Apa yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini, nampak sebagai ’penjajahan’ Jakarta atas daerah-daerah di luar Jakarta.

 Argumen kedua adalah, mengingat bahwa setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah berbeda akan memiliki konteks budaya, politik dan ekonomi berbeda, penunggalan siaran yang datang dari sebuah Pusat akan dianggap sebagai mengingkari keberagaman tersebut. Demikianlah, di AS, FCC mengeluarkan ketetapan yang mewajibkan stasiun-stasiun lokal yang menjadi bagian dari jaringan nasional untuk memuat program-program berita lokal dan bahkan program-program yang berorientasi pada kepentingan publik lokal, misalnya pendidikan.

 Secara politik, kewajiban itu dapat dipahami atas dasar argumen bahwa  agar demokrasi tetap terjaga di setiap daerah, publik harus memperoleh informasi memadai tentang lingkungannya. Dalam hal itu, masyarakat di sebuah daerah tentu membutuhkan informasi tentang kondisi politik di daerah itu, sementara informasi mengenai kondisi politik di daerah lain akan dipandang sebagai ‘pelengkap’ semata. Dengan kata lain, menggunakan contoh Indonesia lagi, masyarakat Jawa Barat akan membutuhkan informasi mengenai perilaku gubernur Jawa Barat, atau anggota DPRD Jawa Barat, sementara informasi mengenai perilaku Gubernur DKI Jakarta lebih bersifat ‘pelengkap’.

 Demikian pula halnya dengan siaran kebudayaan dan hiburan. Indonesia adalah sebuah negara luas dengan keragaman budaya yang kaya. Karena itu, bisa dipahami, bila masyarakat Sumatra Barat sebenarnya berharap menyaksikan di layar televisi musik  atau tarian atau komedi khas daerahnya, menyaksikan remaja mereka tampil dengan serba neka kreativitasnya, atau bahkan menyaksikan penyiar yang tampan dan cantik membawa acara  dengan bahasa Indonesia berdialek Sumatra.

 Prinsip pluralisme ini yang diingkari oleh sistem pertelevisian Indonesia. Lebih dari seratus juta penduduk Indonesia hanya dilayani oleh sepuluh  stasiun televisi ‘nasional’ yang semua berada di Jakarta, yang orientasinya utamanya bukanlah kepentingan publik, melainkan kepentingan komersial.

 Sekadar catatan, sistem terpusat ini tidak berlangsung dalam sistem peradioan di Indonesia. Sejak awal kelahiran stasiun radio komersial di awal Orde Baru, stasiun radio beroperasi  dengan jangkauan daerah terbatas. Masing-masing daerah memiliki daftar nama stasiun radio berbeda. Bila ada stasiun yang berupaya menjangkau khalayak dengan wilayah luas, itu harus dilakukan dengan sistem jaringan. Bila stasiun radio di kota X dapat menjangkau khalayak di kota Y, dapat dipastikan khalayak di kota Y menangkap siaran tersebut dari sebuah stasiun radio di kota Y sendiri yang merupakan bagian dari jaringan stasiun radio tersebut.

 Dalam hal pertelevisian, sistem jaringan ini yang sebenarnya dikembangkan oleh TVRI. Meskipun kita mengenal adanya TVRI Pusat, di banyak daerah siaran yang diterima khalayak datang dari stasiun TVRI regional di daerah tersebut. Stasiun TVRI regional memang menyajikan siaran dari TVRI Pusat selama beberapa jam, namun juga menyajikan beberapa jam siaran daerah. Dengan demikian, penonton di sana tetap dapat menyaksikan wajah-wajah biduan dan biduanita lokal di layar televisi mereka.

 Seperti dikatakan, ini yang tidak dilakukan oleh stasiun televisi swasta. Adalah benar bahwa sejak awal tahun 2000, sudah mulai berkembang apa yang disebut stasiun televisi lokal di berbagai daerah. Tapi karena tidak ada kewajiban siaran berjaringan seperti di AS tadi, stasiun-stasiun televisi besar dari Jakarta tetap mendominasi dan menjadi pesaing tak tertandingi bagi stasiun-stasiun lokal tersebut.

 Kenasionalan jangkauan siaran stasiun televisi swasta ini tidak berlangsung sejak awal kelahiran televisi swasta. Stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, RCTI, pada 1989, diizinkan berdiri dengan status Stasiun Siaran Terbatas (SST) yang siarannya hanya dapat ditangkap melalui alat penerima khusus di Jakarta. Dengan format itu, khalayak RCTI menjadi sangat terbatas, yakni hanya kalangan berpunya yang mampu membayar biaya berlangganan di Jakarta. Setelah Jakarta, RCTI kemudian bekerjasama membangun stasiun-stasiun jaringan di berbagai daerah lain, misalnya di Bandung, Denpasar dan Surabaya (SCTV). Stasiun-stasiun non-Jakarta itu menyajikan muatan program yang hampir seluruhnya sama dengan apa yang disajikan di RCTI Jakarta.

 Namun, hanya dalam waktu satu tahun, status SST itu sudah berubah menjadi Stasiun Siaran Umum (SSU), yang ditandai oleh peniadaan dekoder. Tanpa adanya persyaratan menggunakan dekoder, seluruh penonton Jakarta menjadi dapat menonton siaran RCTI. Pemilik RCTI berargumen bahwa perubahan itu perlu dilakukan mengingat, jumlah pelanggan RCTI teryata tidak seperti yang diharapkan. Karena jumlah pelanggan terbatas, jumlah pengiklan pun menjadi terbatas.

 Satu tahun kemudian, jangkauan siaran RCTI bahkan sudah meluas dari Jakarta menjadi nasional. Yang menjadi faktor pemicu perubahan tersebut adalah kelahiran Televisi Pendidikan Indonesia. Stasiun televisi yang memanfaatkan perangkat perlatan, studio dan bahkan frekuensi TVRI ini diizinkan untuk melakukan siaran nasional karena dianggap membawa misi pendidikan. Masalahnya, TPI diizinkan untuk beriklan. Bagi RCTI, bila TPI diizinkan untuk beriklan secara nasional, menjadi tidak adil bila  RCTI hanya dapat beriklan di Jakarta. Atas desakan itu, pemerintah pun kemudian mengizinkan RCTI juga melakukan siaran melampaui daerah Jakarta.

 Ketika itu terjadi, menjadi tidak relevan lagi berbicara mengenai jaringan stasiun televisi. Sebagai akibatnya, SCTV yang semula berdomisili di dan melayani penonton Surabaya berpindah ke Jakarta. Stasiun RCTI di Bandung dan Denpasar ditutup.Begitu juga dengan ANTV yang semula membangun studio di Lampung berpindah ke Jakarta. Sejak saat itu – setidaknya sampai 1999 —  semua stasiun televisi swasta berdiri di Jakarta dengan jangkauan siaran nasional.

 Segenap perubahan itu terjadi karena ketiadaan kerangka kebijakan komunikasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah. Departemen Penerangan sebenarnya tidak sepenuh hati memberi izin bagi pendirian stasiun televisi swasta. Berdirinya RCTI memang tidak didasari oleh sebuah rencana kokoh berjangka panjang, melainkan lebih sebagai respons atas inisiatif yang datang dari kalangan swasta, dalam hal ini kelompok usaha yang berada dalam lingkar terdalam istana – misalnya kelompok Bimantara. Semula Deppen masih berusaha menahan laju perkembangan stasiun televisi komersial tersebut dengan menetapkan kondisi-kondisi yang menjadikan mereka tidak bisa dengan cepat menjadi ’pesiang’ TVRI (yang adalah media pemerintah): membatasi jangkauan siaran, membatasi porsi iklan, membatasi program asing, serta mewajibkan stasiun komersial tersebut membagi hasil pemasukan iklan untuk membantu TVRI.

 Tidak ada satupun dari pembatasan itu yang kemudian bisa secara berkelanjutan dilakukan. Jumlah iklan dan jumlah program asing tidak pernah berada di bawah persentase yang ditetapkan, pembayaran bagi hasil iklan tidak pernah lancar dilakukan, dan terakhir jangkauan siaran dengan segera berubah. Segenap inkonsistensi ini tentu saja dilandasi oleh pertimbangan yang sepenuhnya ekonomis, dan itu dimungkinkan tentu karena kedekatan pemilik stasiun dengan pemegang kendali kekuasaan.

 Sejak 1991, semua stasiun televisi swasta di Indonesia sudah diizinkan melakukan siaran nasional melalui jaringan transmisi teresterial. Ketika tahun 1999 lima stasiun televisi swasta kembali diizinkan berdiri oleh pemerintah pasca Orde Baru, seluruh stasiun tersebut juga langsung beroperasi dengan orientasi menjadi stasiun televisi nasional. Dampak dari sistem pertelevisian yang sentralistis tersebut sangat serius dan sangat merugikan bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi-politik-budaya daerah di luar Jakarta.

 Secara ekonomi, segenap keuntungan ekonomi hanya terserap di Jakarta. Masyarakat daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi apa-apa dari sistem sentralistik ini. Belasan triliun rupiah belanja iklan televisi setiap tahunnya hanya terserap di Jakarta. Bahkan pengusaha daerah yang ingin beriklan di daerahnya melalui televisi harus mengirimkan uang ke Jakarta. Segenap rumah produksi, biro iklan, dan industri pendukung pertelevisian lainnya hanya tumbuh di Jakarta. Lapangan pekerjaan pertelevisian hanya ada di Jakarta. Mahasiswa yang belajar  disiplin ilmu komunikasi dan penyiaran di pergruan tinggi luar Jakarta tidak akan memperoleh peluang bekerja cukup luas di  pertelevisian di daerahnya, dan harus pindah ke Jakarta bila tetap ingin bekerja di dunia pertelevisian.

 Secara politik dan budaya, penonton di setiap daerah di luar Jakarta tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan di daerah mereka di layar televisi.  Agenda setting tentang apa yang disebut sebagai berita atau bukan berita ditentukan dari Jakarta. Penduduk seluruh Indonesia harus menyaksikan berita tentang tawuran di Jakarta Pusat, kecelakaan di jalan tol Jakarta-Bogor, pameran mode di Jakarta; sementara segenap persoalan ekonomi-politik-sosial kedaerahan tersimpan dalam-dalam. Lebih dari itu proses pemaknaan, pemberian penafsiran terhadap peristiwa-peritiswa tersebut ditentukan oleh kaum elit dari Jakarta. Yang tampil di perdebatan terbuka adalah mereka yang tinggal dan berkembang di Jakarta. Segenap masalah diteropong dari perspektif Jakarta. Talk-show televisi hanya menghadirkan pembicara dari Jakarta, seolah-olah pakar daerah tidak ada yang berarti.

 Informasi yang menyangkut kepentingan publik di daerah luar Jakarta tidak akan diperoleh penonton dari stasiun televisi Jakarta., kecuali bila informasi tersebut bersifat sensasional dan dramatis. Pengamatan tentang apa yang disebut sebagai berita non-Jakarta menunjukkan bahwa berita daerah adalah berita negatif. Penjelasannya sederhana: karena stasiun televisi bersiaran nasional, berita tentang ‘daerah’ yang mereka sajikan haruslah yang menarik perhatian seluruh penduduk indonesia. Karena itu, berita tentang perkembangan politik atau kemajuan sebuah daerah tidak memperoleh tempat karena dianggap hanya akan menarik pehrtian masyarakat lokal yang diberitakan. Yang dianggap bisa menarik perhatian khalayak berbagai daerah sekaligus adalah berita-berita negatif: kecelakaan, tawuran, skandal suap, dan informasi-infomasi sensasional lainnya. 

 Gaya hidup yang ditampilkan adalah gaya hidup Jakarta. Program yang disajikan adalah yang sesuai dengan standard norma dan nilai Jakarta. Gaya bicara Jakarta menjadi rujukan remaja di seluruh Indonesia. Dominasi budaya Jawa bahkan sempat terasa ketika untuk beberapa tahun salah satu program yang nampaknya  populer di beberapa stasiun televisi besar adalah acara komedi Jawa, dalam beragam bentuknya: Ludruk, Ketoprak, Srimulat dan bebarapa epigon lainnya. Kadang bahkan ada bagian-bagian yang sama sekali setia menggunakan bahasa Jawa, meski dengan teks Indonesia. Tentu saja, alasan di belakang pertumbuhan program-program sejenis adalah soal popularitas di kalangan konsumen terbesar. Namun ada persoalan serius ketika acara-acara budaya Jawa tersebut  — atau kemudian, Betawi —  disiarkan ke masyarakat Indonesia yang begitu beragam budayanya.

 Dalam sistem pertelevisian yang sentralistis ini, tak ada hak masyarakat di setiap daerah di luar Jakarta untuk mengendalikan isi siaran yang beredar di daerahnya.. Bila masyarakat merasa bahwa ada isi siaran dari televisi Jakarta yang tidak serasi dengan budaya daerah, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena kantor stasiun televisi itu ada di Jakarta.

 Pada saat yang sama, muatan stasiun televisi swasta diarahkan untuk menarik penonton yang cukup kaya untuk membeli barang-barang yang diiklankan di kota-kota besar. Siaran ini dari Jakarta dipancarkan ke seluruh Indonesia yang memiliki tingkat ekonomi sangat beragam. Bahkan petani di Gunung Kidul pun harus menyaksikan pameran kemewahan setiap hari, meskipun itu barangkali hanya dilihatnya melalui pesawat televisi kepala desa.

 Kehidupan masyarakat kecil, miskin, yang sebenarnya paling membutuhkan perhatian media, terabaikan di layar televisi Indonesia. Ketika kehidupan kaum papa disajikan, itu sekadar hadir sebagai ’show’, bukan sebagai bagian dari upaya untuk membangun solidaritas sosial. Kaum tak beruntung misalnya digambarkan seringkali dengan gaya karikatural yang melecehkan. Beragam acara menampilkan profesi satpam, pembantu, pesuruh, dan semacamnya, dengan cara yang luar biasa negatif. Setting kamu miksin juga lazim hadir dalam acara sinteron-komedi yang menyajikan cara bicara yang kasar dan penggunaan logika yang bodoh. Dalam program berita reportase, kaum miskin juga kerap hadir sebagai objek pemberitaan tanpa berusaha dipahami konteks kenestapaan secara lebih mendalam.

 Peluang untuk mengubah kondisi yang ’terlanjur’ terbangun ini bukannya tidak ada. Sejak jatuhnya Soeharto, berbagai kelompok masyarakat berusaha mewujudkan gagasan-gagasan demokratisasi penyiaran  dalam UU Penyiaran. Pada akhir 2002, setelah melalui perdebatan yang keras, UU Penyiaran dilahirkan. Bila dipelajari isinya, UU Penyiaran 2002 sebenarnya berusaha mengubah secara mendasar sistem pertelevisian di Indonesia, dari yang bercorak sentralistis menjadi desentralistis. Perubahan ini jelas terjadi karena adanya kesadaran di kalangan para pembuat UU tersebut bahwa apa yang diwariskan Orde Baru adalah sebuah pilihan yang menjauhkan bangsa ini dari pelestarian dan pengembangan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan tak ternilai. Perkembangan sistem pertelevisian komersial di Indonesia sejak awal periode 1990an pada dasarnya tidak memfasilitasi heterogenitas budaya dan sebaliknya, justru melahirkan homogenisasi di seluruh Indonesia.

 Karena itu, UU Penyiaran 2002 sebenarnya hendak mengembalikan perkembangan pertelevisian ke arah yang tidak terpusat. Salah satu amanat terpenting dari UU Pnyiaran ini adalah bahwa tidak ada lagi stasiun televisi nasional, karena setiap stasiun hanya memiliki jangkauan daerah terbatas. Yang dikenal dalam UU Penyiaran 2002 adalah sistem berjaringan, sebagaimana yang dikenal di Amerika Serikat. Dalam UU tersebut, izin siaran diberikan per daerah, yang pengalokasiannya melibatkan pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

 Harus diakui ini memang bukan hal yang mudah dan dapat segegara dilaksanakan di seluruh Indonesia. Stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Sistem sentralistis sangat menguntungkan mereka secara ekonomi, karena belanja iklan yang berjumlah belasan triliun rupiah tersebut dapat dikuasai sepenuhnya di Jakarta. Dengan sistem desentralistis ini, stasiun-stasiun Jakarta harus mulai mendirikan stasiun televisi di setiap daerah atau mencari mitra stasiun televisi lokal yang bersedia menjadi bagian dari jaringan.  Di sisi lain, segenap keuntungan yang diperoleh dari pemasukan iklan pun harus dibagi dengan daerah.

 Namun karena pula nampaknya didasari oleh kesadaran akan rangkaian kesulitan tersebut, UU Penyiaran 2002 memberi tenggang waktu lima tahun bagi stasiun televisi untuk melakukan penyesuaian. Para pembuat UU nampaknya percaya bahwa dalam waktu yang cukup lama tersebut, stasiun-stasiun televisi komersial dapat membangun sistem jaringan yang diamanatkan UU secara perlahan-lahan. 

 Pembelokan

 Masalahnya kini ketika kita melihat pada fakta objektif, akan segera terlihat bahwa dalam lebih dari empat tahun ini, sistem pertelevisian berjaringan tersebut belum pernah dimulai dikembangkan. Stasiun-stasiun televisi lokal memang tumbuh.  Namun Stasiun-stasiun televisi nasional tetap bersiaran seperti di masa-masa sebelumnya: langsung dari ke Jakarta ke seluruh Indonesia.

 Salah satu penjelasan dari kondisi statis ini adalah tentu sikap stasiun televisi nasional di Jakarta. Sejak kelahiran UU Penyiaran 2002, secara kolektif, stasiun-stasiun tersebut berupaya agar UU tersebut tidak dapat dijalankan. Mereka berkampanye dengan menuduh UU tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan mengancam kesehatan industri pertelevisian. Mereka juga mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU tersebut. Namun, bahkan ketika MK menolak permintaan tersebut, stasiun-stasiun televisi komersial tetap menolak untuk menjalankan kewajiban untuk menghentikan siaran nasional dan kewajiban mengembangkan jaringan stasiun televisi di berbagai kota.

 

Sikap industri pertelevisian di Jakarta itu tentu sangat dapat dimengerti – sebagaimana sangat masuk di akal sikap mereka untuk mendorong agar pemberlakukan UU Penyiaran itu terus ditunda. Tapi tentu saja penerapan sebuah UU tidak ditentukan oleh pelaku usaha. Yang paling menentukan adalah pihak yang berwenang memaksakan. Dalam konteks inilah, peran Menkominfo sangat menentukan.

 

Sebagaimana tadi dikatakan, UU Penyiaran menetapkan bahwa penataan dunia penyiaran di Indonesia harus melibatkan dua lembaga terpisah: Komisi Penyiaran Indonesia (yang mewakili publik dan berposisi independen) dan pemerintah (dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi). Dalam hal perizinan misalnya, pengurusannya harus dimulai dari KPI yang akan melakukan evaluasi sebelum kemudian mengajukan rekomendasi ke rapat bersama Depkominfo. Di sisi lain, peraturan-peraturan pelaksanaan  dari UU Penyiaran harus dikeluarkan oleh pemerintah.

 

Kemenduaan otoritas penyiaran ini pula yang kemudian menjadi ’tunggangan’ yang dimanfaatkan oleh industri penyiaran untuk tidak melaksanakan amanat desentralisasi siaran tersebut. Depkominfo justru menjadi sarana untuk melenggengkan sentralisasi siaran. Sebenarnya Depkominfo sudah diamanatkan mengeluarkan peraturan pemerintah yang antara lain menata soal pengembangan sistem berjaringan. Tapi alih-alih menjalankan amanat itu, Depkominfo malah mengeluarkan langkah-langkah lain yang justru menghambat langkah desentralisasi siaran.

 

Sebagai contoh, Depkominfo tidak kunjung mengeluarkan PP tentang sistem pertelevisian berjaringan yang bisa dijadikan rujukan bagi segenap pihak tentang pola sistem berjaringan yang harus dilakukan. Di sisi lain, Menkominfo Sofyan Djalil justru meminta stasiun-stasiun televisi nasional untuk memperoleh apa yang disebutnya sebagai ’Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran’ yang pada intinya tetap memungkinkan stasiun-stasiun televisi Jakarta untuk bersiaran ke seluruh Indonesia tanpa harus mengembangkan jaringan di kota-kota lain. Pada 2007, Depkominfo bahkan sekadar mensyaratkan bahwa setiap stasiun televisi nasional menyisipkan 10% muatan lokal dalam siaran di setiap daerah – sesuatu yang, meskipun nampak memberi porsi lebih besar bagi ’muatan lokal’, tidak menjawab kebutuhan akan adanya desentralisasi siaran..

 

Jadi selama bertahun-tahun, soal sistem televisi berjaringan ini memang diambangkan saja oleh Depkominfo. Dapat diduga, industri pertelevisian raksasa  sebenarnya berada dalam suasana ketidakpastian, tapi nampaknya mereka merasa lebih nyaman isu itu didiamkan daripada amanat UU Penyiaran benar-benar dilaksanakan. Pada saat yang sama memang ada upaya untuk merevisi UU tersebut, nampaknya dengan harapan agar klausul tentang kewajiban sistem jaringan akan dihilangkan.

 

Salah satu argumen lain yang kerap diajukan untuk menjawab kekhawatiran sentralisasi siaran tersebut adalah pertumbuhan televisi-televisi lokal. Semasa Orde Baru, stasiun televisi lokal dilarang berdiri. Setelah Soeharto jatuh, stasiun-stasiun televisi tumbuh di berbagai daerah di luar Jakarta – yang kemudian secara resmi diakui keberadaannya dalam UU Penyiaran 2002.

Dengan restu UU Penyiaran itu, di berbagai provinsi dikembangkan stasiun-stasiun televisi lokal. Hanya saja, lagi-lagi dalam hal ini, stasiun-stasiun televisi lokal pun sebenarnya berkembang dalam kerangka hukum yang jelas, mengingat Depkominfo tidak kunjung mengeluarkan peraturan Pemerintah yang secara tegas mengatur pendirian stasiun televisi sesuai dengan UU Penyiaran.

 

Bagaimanapun, sebenarnya yang dibutuhkan bukan sekadar jaminan kehadiran, melainkan juga jaminan bahwa stasiun lokal dapat tumbuh secara sehat di daerahnya. Dan itu nampaknya hanya bisa terjadi bila ada ketetapan yang melarang siaran televisi nasional. Bila stasiun televisi lokal diizinka berdiri, tapi ia harus berhadapan dengan stasiun televisi nasional sebagai kompetitor di pasar yang sama, hampir bisa dipastikan stasiun televisi lokal akan hancur atau setidaknya tdak akan bisa berkembang.

 

Penyebab pertamnya adalah iklan. Stasiun televisi swasta hidup dari pemasukan iklan. Bila ada persaingan seperti yang digambarkan, pengiklan yang bisa diharapkan stasiun lokal hanyalah pengusaha-pengusaha lokal yang mengarahkan perhatian pada pasar lokal. Semua pengiklan yang sedang berusaha mengkampanyekan produk secara nasional akan memilih stasiun yang dapat bersiaran nasional. Unilever misalnya akan enggan berhubungan dengan stasiun lokal di Palembang, kalau mereka sudah menggunakan, misalnya, SCTV Jakarta yang siarannya mencapai penonton kota itu. Jangkauan siaran menjadi penting karena pengiklan akan senantiasa menjadikan jumlah penonton sebagai indikator utama penempatan iklan.

 

Karena keterbatasan pemasukan, stasiun lokal sulit memproduksi sendiri program yang bisa bersaing dengan tayangan-tayangan dari Jakarta. Padahal setiap harinya mereka harus bersiaran  sekian jam.   Akibatnya yang tampil adalah program-program ‘amatiran’ yang dibuat dengan dana, keterampilan, fasilitas, dan waktu terbatas. Di awal, barangkali saja penonton masih banyak karena faktor antusiasme. Namun bila itu terus berlangsung, tak mungkin stasiun lokal mencegah penonton beralih dan terpaku kembali menyaksikan siaran televisi dari Jakarta. Bila ini terjadi, bahkan pengiklan lokal akan berhenti beriklan di televisi lokal. Pada titik itu, kebangkrutan menjelang.

 

Dalam sistem jaringan di mana tidak boleh ada stasiun yang bersiaran langsung secara nasional, stasiun lokal pasti bisa berkembang karena sejumlah kondisi. Pertama, dengan sistem afiliasi, mereka tidak harus mengeluarkan biaya tinggi untuk melahirkan sekian jam program setiap hari. Kedua, mereka akan memperoleh jatah share iklan yang harus dibagi oleh stasiun induk jaringan. Ketiga, karena mereka tidak mesti bersaing dengan stasiun nasional, mereka bisa menarik pengikan lokal.

 

Dengan demikian, mudah-mudahan menjadi jelas mengapa kehadiran stasiun televisi lokal bukanlah jawaban terhadap kebutuhan pengembangan dan peletarian kekayaan budaya Indonesia. Hanya bila amanat desentralisasi siaran televisi dijalankan, industri pertelevisian akan menyesuaikan diri dengan kebutuhahan kontekstual masyarakat di berbagai daerah dan, karena itu, hanya dengan sistem pertelevisian berjaringan kebaragaman budaya Indonesia akan dihormati.

 

 

Ladang Liar Yang Luas

 

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, salah satu isu lain yang kerap diprihatinkan adalah kualitas isi siaran yang dipancarkan sepeluh stasiun televisi nasional tersebut. Ada sejumlah hal yang pertama-tama perlu dicatat sebagai prakondisi:

  1. Sejak tahun 1999, setelah dibubarkannya Departemen Penerangan, industri pertelevisian di Indonesia beroperasi tanpa dipandu oleh kerangka kebijakan dan hukum penyiaran yang jelas dan tanpa diawasi oleh badan otoritas dan regulator penyiaran  yang jelas pula.
  2. Kelahiran lima stasiun televisi komersial baru pada 1999-2000 menyebabkan stasiun-stasiun televisi komersial di Indonesia bertarung dalam iklim kompetisi sangat ketat, terutama dalam hal memperebutkan penonton yang berdampak pada perolehan pemasukan iklan. Dalam kompetisi tersebut ketat tersebut, masing-masing stasiun televisi harus berupaya mencari cara terbaik untuk mengikat penonton sebanyak-banyaknya dan memperoleh iklan sebesar-besarnya; sementara pada saat yang sama, mereka harus mencari cara juga untuk menekan biaya produksi atau pembelian program serendah-rendahnya.
  3. Stasiun-stasiun televisi komersial tersebut dijalankan dengan menggunakan sumber daya manusia dengan latar belakang penyiaran yang terbatas dan komitmen profesional yang juga terbatas. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran etika para pengelola dan pekerja media penyiaran televisi menjadi sangat terbatas.
  4. Komunitas penyiaran (terutama televisi komersial) di Indonesia tidak mengembangkan mekanisme ‘self-regulation’ yang lazim dikenal dalam masyarakat penyiaran di negara-negara maju yang percaya akan kebebasan pers. Asosiasi seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang didirikan para pemilik stasiun televisi swasta lebih berperan sebagai sarana lobby dan memusatkan perhatian pada upaya memperjuangkan kepentingan bisnis masing-masing  stasiun tanpa memberi perhatian cukup bagi pengembangan standar profesional.

 

Rangkaian kondisi ini melahirkan struktur industri penyiaran yang tidak sehat  yang, pada gilirannya, berdampak pada kualitas isi siaran televisi di Indonesia. Tanpa panduan hukum yang jelas, tanpa diatur dan diawasi oleh badan otoritas penyiaran, dan dengan kompetisi yang sangat tajam dalam sebuah pasar bebas, stasiun-stasiun televisi seperti berlomba-lomba menyajikan isi siaran yang dalam kepustakaan komunikasi lazim disebut sebagai ‘low-brow content’ (isi populer berselera rendah). Dapat dikatakan bagi lembaga penyiaran televisi komersial, satu-satunya pertimbangan yang digunakan dalam menentukan isi siaran adalah kemampuan sebuah program untuk mebawa keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kaitan itu tiga faktor terpenting adalah: biaya produksi, jumlah dan karakteristik penonton (rating), serta pemasukan iklan.

 

Sebagai contoh, acara infotainment yang dipadati gosip menjadi sangat banyak ditampilkan di layar televisi karena rangkaian fakor tersebut. Di satu sisi, membuat atau membeli program infotainment adalah murah, karena artis yang tampil di sana tidak eprlu dibayar. Di sisi lain, acara tersebut sangat diminati terutama kaum ibu rumah tangga yang, pada gilirannya, menarik iklan dari produsen barang-barang konsumen. Begitu juga dengan acara berita kriminal, reality show, dan sebagainya.

 

Muatan semacam itu memang telah mengundang banyak kecaman dari masyarakat. Dalam hal ini, UU Penyiaran 2002 sebenarnya mengandung ketetapan-ketetapan yang bila dilaksanakan secara konsisten, akan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas dari isi siaran yang bermasalah.

 

Pertama-tama UU Penyiaran mengandung pasal-pasal tentang isi siaran dengan ancaman hukum pidana. UU Penyiaran menetapkan ancaman pidana kurungan 5 tahun serta denda Rp. 5 miliar (untuk radio) dan Rp 10 miliar (untuk televisi) terhadap:

–          isi siaran yang berisi fitnah, hasutan, menonjolkan, unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; mempertentangkan SARA

–          isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional

 

Selain itu, UU penyiaran menetapkan ancaman pidana 2 tahun serta denda Rp 500 juta (untuk radio) dan Rp. 5 miliar (untuk televisi) terhadap iklan:

–          minuman keras, rokok yang memperagakan wujud rokok, hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat atau nilai agama; eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun

–          promosi satu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung atau merendahkan agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain.

 

Kedua, di luar ancaman pidana tersebut, UU Penyiaran juga memuat ketetapan-ketetapan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan  Standar Program Siaran (P3 – SPS), yakni Pedoman yang pembuatannya diamanatkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan diorientasikan sebagai panduan tentang isi siaran yang harus diikuti oleh lembaga penyiaran  di seluruh Indonesia. Dalam UU Penyiaran 2002, dikatakan bahwa KPI bukan hanya berwenang menetapkan P3-SPS, tapi juga mengawasi pelaksanaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3-SPS.

UU Penyiaran memat ketetapan tentang sanksi yang dapat diberikan yang terentang dari teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; denda adiministratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; serta terakhir pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Hanya saja, lagi-lagi, KPI dinyatakan tidak boleh bertindak sendirian. Dalam UU dikatakan bahwa pemberian sankasi tersebut harus diatur oleh PP yang dikeluarkan Pemerintah.

KPI berdiri pada 2003, dan pada 2004 KPI sudah mengeluarkan P3-SPS. Isi P3-SPS dapat dikatakan sangat terperinci dan mendalam. Di dalamnya terdapat lebih dari 80 pasal berisikan aturan-aturan mengenai antara lain: kewajiban penegakan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, privasi, keberhati-berhatian dalam menyajikan pelaporan tentang peristiwa yang dapat menimbulkan kepanikan, pelaporan peristiwa traumatik, kuis dan undian berhadiah, prinsip-prinsip dasar kesopanan, kepantasan, kesusilaan; kekerasan, seks, pelecehan orang cacat, kata-kata kasar dan makian, agama, tayangan supranatural, dan sebagainya.

 

Penerapan P3-SPS  tidak diterapkan secara langsung dan terburu-buru. Masa tiga-empat bulan sejak P3-SPS diluncurkan dinyatakan KPI sebagai masa transisi di mana setiap lembaga penyiaran diminta secara bertahap menyesuaikan isi program siaran dengan rangkaian ketetapan dalam P3-SPS. Dalam berbagai pertemuan dengan lembaga penyiaran dan rumah produksi, KPI menjelaskan bahwa KPI tidak akan memaksakan agar semua ketetapan dalam P3-SPS bisa dijalankan 100% secara cepat. KPI bersikap bahwa yang terpenting adalah bahwa lembaga penyiaran dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak akan mengabaikan keluhan-keluhan masyarakat, terutama mengenai muatan seks, kekerasan, adegan seram dan horor, privasi, serta tayangan dewasa yang ditayangkan di jam-jam siaran di mana banyak anak-anak masih menonton televisi.

 

Dapat dipahami bahwa industri industri pertelevisian mengecam kelahiran P3-SPS tersebut. ATVSI secara resmi mengajukan Judicial Review mengenai P3-SPS ke Mahkamah Agung, dengan dasar tuduhan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, ’’masyarakat penyiaran tidak dapat melakukan kegiatan jasa penyiaran secara bebas, mandiri dan bertanggungjawab’’. ATVSI juga menuduh dengan adanya P3-SPS, masyarakat penyiaran tidak dapat melaksanakan kebebasan pers, kekebasan berkarya serta tugas kewartawanan…’’ serta menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara bebas’’.

 

Bagaimanapun, yang kemudian menjadi faktor pertama dalam hal kesulitan menegakkan panduan tersebut adalah, lagi-lagi, peran pemerintah. Pada November 2005, pemerintah mengeluarkan rangkaian PP yang antara lain mengatur soal pemberian sanksi atas pelanggaran P3-SPS. Ternyata, menurut PP tersebut,  bila ada lembaga penyiaran yang melanggar ketetapan P3-SPS, kewenangan  KPI hanya terbatas pada ‘memberi teguran’ dan kemudian meminta stasiun televisi untuk menghentikan acara bermasalah tersebut. Tak ada penjelasan dalam PP tersebut tentang sanksi lebih jauh  yang bisa diambil KPI tatkala sebuah stasiun televisi secara berkelanjutan melanggar aturan tersebut. Dengan demikian, KPI diposisikan sebagai semacam lembaga yang sekadar dapat menyuarakan kepedulian moral tanpa memiliki kewenangan sanksi secara otoritarif.

  

Sebenarnya, KPI masih berupaya melakukan langkah lain. Salah satunya adalah dengan dengan menyertakan komponen kepatuhan untuk mengikuti P3-SPS sebagai persyaratan dalam proses permohonan atau perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).  Dalam UU Penyiaran dinyatakan bahwa setiap lembaga penyiaran pertelevisian harus mengurus perizinan melalui KPI. Ini berlaku baik bagi stasiun televisi yang sudah lama  maupun yang baru berdiri. Karena itu, KPI mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa untuk memperoleh  Rekomendasi Kelayakan dari KPI, pemohon harus menandatangani surat pernyataan bermaterei tentang kesediaaan mematuhi P3-SPS. Dalam surat pernyatan tersebut termuat janji lembaga penyiaran bahwa bila mereka melanggar P3-SPS, lembaga penyiaran bersedia menerima segla konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Dengan dikeluarkannya SK tersebut, diharapkan lembaga penyiaran akan mematuhi P3-SPS dalam rangka memperoleh atau mempertahankan IPP.

 

Upaya ini kembali digagalkan Menkominfo yang secara sepihak mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa stasiun-stasiun televisi dan radio yang sudah berdiri sebelum UU Penyiaran 2002 tidak perlu menjalani proses permohonan IPP ataupun perpanjangan IPP seperti yang ditetapkan UU Penyiaran 2002. Sebagai pengganti, Menteri Kominfo mengeluarkan apa yang disebut ‘Penyesuaian IPP’ bagi lembaga-lembaga penyiaran komersial tersebut. Dalam hal ini, Menteri Kominfo memberi kewenangan bagi dirinya, tanpa dasar Undang-undang, untuk membagi-bagi IPP melalui proses tertutup.

 

Akibat dari keputusan Menteri Kominfo ini sangat jelas dan sangat serius. Hampir semua stasiun televisi Jakarta yang lahir sebelum 2002 memilih tidak mengikuti prosedur untuk memperoleh IPP sesuai UU Penyiaran 2002. Mereka langsung meminta IPP pada Menteri. Dengan pendekatan yang diterapkan Menteri, lembaga penyiaran tidak perlu menunjukkan komitmen apapun pada perlindungan atas hak publik memperoleh tayangan atau program siaran yang tidak merugikan.  Lembaga penyiaran menjadi bertanggungjawab dan tunduk pada kepentingan menteri, bukan kepada kepentingan masyarakat luas.

 

Gambaran di atas menunjukkan betapa sulitnya upaya KPI untuk melindungi publik dari tayangan-tayangan buruk yang setiap hari disiarkan stasiun-stasiun televisi komersial Jjakarta yang memiliki daya jangkau siaran nasional. Stasiun-stasiun tersebut sudah terbiasa hidup tanpa aturan dan memang berada dalam kondisi pertarungan memperebutkan pasar yang sangat kompetitif. Ketika UU Penyiaran hendak ditegakkan, mereka habis-habisan melawan. Ketika kemudian KPI pun berusaha menerapkan P3-SPS, stasiun-stasiun tersebut pun menggunakan segenap cara untuk mendelegitimasi peraturan-peraturan tersebut. Upaya industri televisi tersebut memperoleh momentum sangat menentukan ketika Departemen Kominfo ternyata melahirkan rangkaian keputusan yang mengkebiri   posisi KPI dalam keseluruhan sistem penyiaran Indonesia, termasuk keabsahan KPI untuk mengendalikan isi siaran televisi dan radio di Indonesia.  Dan upaya perlindungan publik ini mejadi semakin kehilangan kekuatan ketika akhirnya pada 2007, Mahkamah Agung menerima permintaan ATVSI untuk menyatakan P3-SPS sebagai tidak sah dan batal demi hukum.

 

Penutup

 

            Makalah ini dimulai dengan cara pandang yang melihat frekuensi siaran sebagai ranah publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya. Dikatakan pula, media televisi adalah sebuah medium yang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi kualitas kebudayaan sebuah bangsa. Hanya saja, sayangnya, apa yang terjadi dalam industri pertelevisian Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kekuatan yang ampuh tersebut justru membawa pada berlangsungnya penunggalan budaya dan  pelecehan atas keragaman budaya yang sebenarnya meupakan kekayaan tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Melalui pertelevisian, Jakarta menguasai Indonesia. Dan lebih dari itu, informasi yang disebarkan melalui sebuah sistem sentralistis itu justru membawa pendangkalan budaya.

            Keberalangsungan sistem yang sehat ini memang dapat dijelaskan oleh upaya keras industri peretelevisian  di Jakarta untuk mempertahankan domiansi mereka. Namun, makalah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya faktor penentunya adalah pemerintah yang secara berkelanjutan mengeluarkan keputusan-keputusan yang  bertentangan dengan amanat desentralsasi dan demokratisasi. Bahkan setelah UU Penyiaan 2002 menetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong kebhinekaan, pemerintah membelokkannya ke arah penunggalan.

. Dalam hal ini terdapat suatu ironi. Televisi adalah medium yang penting baik secara politik, ekonomi, dan budaya. Ia sebenarnya potensial mendorong demokratisasi,  pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, membangun rasa satu sebagai bangsa, menumbuhkan apresiasi budaya, menjadi media pendidikan di luar kelas. Namun alih-alih begitu, televisi Indonesia berkembang menjadi sebuah – seperti istilah yang digunakan FCC pada 1970-an mengenai televisi Amerika – ‘vast wasteland’ yang justru membawa lonceng kematian pada kekayaan kita akan keberagaman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: