Indo Pos, Kebohongan Rektor dan Skandal Penyadapan

Ade Armando (11/12/2011)

Akibat jasa baik seorang teman, saya memperoleh informasi bahwa harian Indo Pos – bagian dari grup Jawa Pos – memuat tulisan berseri selama empat hari berturut-turut (7 -10 Desember) mengenai Rektor UI Profesor UI, Prof. Dr. Gumilar Somantri.

Sekadar untuk menyegarkan ingatan, Gumilar saat ini sedang dalam pusat konflik yang terkait dengan kepemimpinannya selama 4 tahun terakhir di UI. Gerakan di dalam UI yang menentangnya, yang diwaikili terutama oleh kelompok Save UI, menganggap bahwa Gumilar telah melakuka penyalahgunaan kekuasaan dengan memimpin UI dengan cara yang tidak transparan, tidak bertanggungjawab dan merugikan negara. Karena itu, menurut save UI, Gumilar seharusnya mundur.

Saya tidak sempat memperoleh edisi cetaknya, namun menurut informasi teman, tulisan berseri itu menempati tempat terhormat. Selalu ditempatkan di halaman satu bagian atas, isinya didasarkan pada pertemuan para awak redaksi Indo Pos dengan Gumilar yang kabarnya sengaja berkunjung ke kantor redaksi koran tersebut. Judul serinya adalah: “Gumilar R. Somantri Ungkap Data dan Fakta soal Kasus yang Menyudutkan Dirinya”.

Setelah membaca isinya (yang termuat di edisi online), saya nilai seri tulisan itu merupakan laporan jurnalistik yang lemah. Bahkan terkesan, Indo Pos sekadar menjalankan peran humas bagi Gumilar. Saya tak ingin menuduh Indo Pos dibayar untuk penulisan ini. Tapi kualitasnya di bawah standard.

Selama empat hari berturut-turut, Indo Pos mengangkat Gumilar dengan cara yang penuh puja-puji dan sanjungan. Judul-judulnya saja sudah menjelaskan posisi Indo Pos:

“Diserang Kiri Kanan Tak Langsung Reaktif”
“Karena Raja-Raja Kecil yang Takut Kehilangan kekuasaan”.
“Tak Ada Dendam, Siap Rangkul Pembencinya”

Disiplin verifikasi sama sekali tak dilakukan redaksi surat kabar ini. Indo Pos sebenarnya sedang melakukan praktek yang merendahkan dirinya. Mereka hanya menampung semua omongan Gumilar dan kemudian memuntahkannya kepada pembaca. Gumilar selama berhari-hari diberi tempat untuk memaki semua para penggugatnya dengan segala macam kebohongan dan fitnah. Tapi Indo Pos menyampaikan semua pernyataan Gumilat tersebut sebagai ‘data dan fakta’ yang tak perlu dikonfirmasi di lapangan.

Padahal data pembanding dengan mudah diperoleh dari para pengeritik Gumilar. Saya adalah bagian dari gerakan Save UI, dan Save UI sudah mempublikasikan dan menyebarkan berbagai dokumen yang berisikan poin-poin kritik kami. Wartawan Indo Pos pun memilikinya. Namun si penulis tulisan berseri ini nampaknya bahkan tak merujuknya pada saat menghadapi Gumilar. Akibatnya yang tersaji adalah sekadar omongan Gumilar yang penuh dengan kebohongan.

Namun saya tak ingin terlalu menyalahkan Indo Pos. Hanya saja, harus dikatakan, koran seperti ini adalah memang media yang diperlukan Gumilar dalam menghadapi kritikan-kritikan terhadap dirinya. Seorang pemimpin bermasalah seperti Gumilar memang membutuhkan media yang bersedia tanpa banyak bertanya memuat begitu saja cerita-cerita bohongnya.
‘KALAU MEMANG BERSIH KENAPA HARUS RISIH?’
Saya ingin menyampaikan ini dengan cara sederhana. Konflik ini sudah berlangsung sejak akhir Agustus 20011; jadi sudah lebih dari tiga bulan. Namun, banyak pihak tak sadar bahwa konflik dalam tubuh UI menjadi terus berlarut-larut dan terpaksa merambah sampai ke banyak pihak di luar UI – termasuk ICW, KPK, BPK , Komisi Informasi Publik, Kantor Pengacara – karena Gumilar tak berani untuk menyelesaikan persolan ini dengan cara seorang pemimpin yang baik: dengan mempertanggungjawabkan langkah-langkahnya yang dikritik di hadapan masyarakat akademis UI.

Berbagai undangan yang diajukan kepadanya baik oleh mahasiswa (melalui Badan Eksekutif mahasiswa) atau oleh para pengajar (misalnya yang tergabung dalam gerakan SAVE UI) untuk melakukan pembicaraan terbuka mengenai persoalan-persoalan UI tidak pernah dipenuhi. Selalu ada alasan yang ia kemukakan untuk tidak hadir memenuhi undangan-undangan padanya agar berbicara secara terbuka tentang persoalan-persoalan UI.

Gumilar dan para pimpinan UI tidak pernah mengeluarkan jawaban resmi atas rangkaian gugatan yang diajukan oleh para pengeritiknya sebagaimana yang terangkum dalam dokumen SAVE UI yang berisikan 15 persoalan terkait dengan kepemimpinan Prof. Gumilar. Bagi SAVE UI, perdebatan tentang masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidaklah bisa sekedar berlangsung di ruang-ruang tertutup, apalagi hanya berhenti pada gerutuan. Namun, Gumilar sampai hari ini tidak pernah memberikan jawaban tertulis dan resmi mengenai gugatan tersebut.

Pada pertengahan Oktober lalu sebenarnya terdengar kabar bahwa akan ada semacam Buku Putih dari pimpinan UI untuk menjawab gugatan SAVE UI, namun itu tak pernah terwujud. Draftnya sempat ada karena ada salah seorang pendukung Gumilar (penulis Akmal N. Basral) pernah mengutipnya dalam sebuah perdebatan di sebuah milis. Tapi itu tak pernah dituntaskan. Pekan lalu, ketika saya sempat bertemu dengan Gumilar di BPK, saya katakan padanya, daripada bersilat lidah di ruang-ruang tertutup, sampaikan saja jawaban terhadap Save UI secara tertulis atau jelaskan di depan publik. Saya katakan pada Gumilar, gaya begitu lebih mencerminkan kualitas masyarakat akademik. Namun Gumilar buru-buru bilang bahwa, ”Saya rasa tulisan save UI itu terlalu kecil untuk ditanggapi”. (Ironisnya, ia kemudian melakukan berbagai media visit untuk membantah gugatan Save UI).

Di mata saya, Gumilar memang penakut. Ketika ada media massa elektronik (misalnya Metro TV, JakTV, dan Berita Satu TV)) memberi kesempatan baginya untuk berdiskusi secara langsung dengan perwakilan SAVE UI, Prof. Gumilar dan para pimpinan UI lainnya menampik tawaran itu.

Sebaliknya, Gumilar memilih melakukan langkah-langkah yang dikenal sebagai ‘media relations’: membangun hubungan baik dengan media. Antara lain menyelenggarakan acara bersama yang diakhiri dengan pemberian hadiah bagi wartawan, menawarkan beasiswa bagi wartawan untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan S-2 di UI dengan beasiswa penuh dari UI, serta melakukan kunjungan ke sejumlah media.

Gumilar juga sempat akan menyewa dua nama jurnalis senior yang memiliki reputasi harum, Linda Jalil dan Ahmad Kurnia (dua-duanya mantan Tempo) untuk menjadi humas Rektor. Kabarnya mereka sudah sempat menerima tawaran itu karena nilai kontraknya yang besar. Tapi entah kenapa, kedua nama itu kemudian menghilang. Mungkin karena mereka sadar, hampir tak mungkin menyelematkan citra Gumilar.

Alih-alih menjawab langsung gugatan terhadapnya, Dr. Gumilar juga menyebarkan bantahan melalui berbagai jalur komunikasi yang dikontrolnya. Ia misalnya menyelenggarakan acara pertemuan dengan para Dekan atau dengan Senat Universitas hasil bentukannya untuk menyampaikan penjelasan versinya.

Di luar itu, Gumilar juga menuai manfaat dari strateginya selama ini mensejahterakan orang-orang yang berada pada posisi strategis. Sebagian dari pimpinan universitas, dekan dan dosen yang memperoleh tingkat kesejahteraan luar biasa dengan loyal menjadi juru bicara Rektor di berbagai perdebatan, baik di kampus maupun di milis-milis. Jawaban-jawaban mereka seringkali terkesan didukung oleh data yang dipasok oleh pimpinan UI. Sayangnya seringkali data yang disajikan mereka mengandung banyak kebohongan dan tidak akurat. Saya tak tahu apakah mereka sadar bahwa mereka sedang menyiarkan kebohongan, tapi yang jelas mereka berada di garis terdepan untuk menyelubungi kebusukan Rektor.

Yang ingin saya katakan, Gumilar memang tak berani menghadapi para pengeritiknya secara terbuka. Kalau ditanya kenapa, saya duga jawabannya adalah karena ia sadar bahwa ia memang salah dan kalau ia harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka yang menggugatnya, kesalahannya dengan amat mudah terbuka. Teman saya, Effendi Gazali selalu menyatakan: “Kalau memang bersih, kenapa harus risih?”

Karena kerisihan itulah, Gumilar ia memang membutuhkan media seperti Indo Pos yang dengan senang hati memberi ruang bagi dia.

Sekadar catatan, sebelumnya Indo Pos memang sudah memberi perhatian besar terjadap konflik UI. Bahkan dengan cara yang terkesan kritis terhadap Gumilar. Namun di hari-hari sebelum tampilnya tulisan berseri itu, Indo Pos nampak sekali berusaha menjaga prinsip cover all sides. Jadi dalam setiap tulisan mengenai kisruh UI, biasanya ada pendapat Save UI, Depdiknas, lembaga lain (misalnya KPK atau BPK), serta rektorat. Ini berubah total dalam tulisan berseri tersebut. Indo Pos tiba-tiba saja menjelma menjadi wadah penyalur kebohongan Gumilar.
Saya tak ingin menuduh Gumilar menyuap Indo Pos. Namun sebelum ini, Gumilar memang sudah punya reputasi buruk. Dalam dokumen save UI sudah ditunjukkan bahwa UI pernah membayar majalah Eksekutif Rp 44 juta untuk sebuah laporan utama mengenai Gumilar dan UI. Jadi kalau sekarang kembali ia lakukan, tak ada yang aneh di situ.

GUMILAR SEBAGAI SOSOK TANPA CELA

Sekarang, izinka saya mengomentari isi tulisan Indo Pos.

Seperti saya katakan, tulisan berseri di Indo Pos itu sangat menyanjung Gumilar. Indo Pos menggambarkan Gumilar sebagai pria berpenampilan sederhana yang datang dari keluarga sederhana, senang memakai batik, dan senang bermain futsal. Gumilar dgambarkan selama ini memang memilih tidak reaktif terhadap para penggugatnya. Ia juga digambarkan tidak dendam terhadap para pengeritiknya, karena (dalam bahasa Gumilar) “pemimpin memang harus dikritik dan diingatkan supaya tetap berjalan sesuai koridornya”.

Indo Pos juga menulis bahwa Gumilar siap menerima para pengeritiknya tanpa dendam. ”Saya tidak ada perasaan benci dan dendam dengan mereka. Hal itu tidak ada dalam kamus saya. Kalau mereka sadar dan mau bergabung dengan saya, mari kita bangun kampus UI bersama-sama,” kata Gumilar sebagaimana dikutip Indo Pos.

PARA PENGERITIK GUMILAR SEBAGAI KAUM KALAP

Bila Gumilar tampil sebagai manusia yang sangat indah, penggambaran Indo Pos tentang para pengecamnya sepenuhnya berbeda. Indo Pos membangun kesan bahwa para pengeritik adalah mereka yang sakit hati, tak memiliki kompetensi, terancam pundi-pundi kekayaannya dan karena itu ingin buru-buru melengeserkan Gumilar. Langkah penggulingan ini harus dilakukan sekarang, karena kemungkinan besar dalam pemilihan Rektor yang sedianya berlangsung Agustus 2012, Gumilar akan terpilih kembali karena kesusksesannnya memimpin UI selama ini. Indo Pos mengutip bahwa Gumilar mengatakan, sambil tergelak, bahwa lawan-lawannya ‘kalap’.

Gumilar menggambarkan perlawanan terhadapnya juga dimotori segelintir Dekan yang sebelum masa kepemimpinannya pada 2007 merupakan raja-raja kecil di fakultasnya. Para dekan itu tak suka karena akibat kebijakan Rektor, mereka tak lagi menguasai miliaran rupiah yang di masa lalu penggunaannya tak pernah diawasi. Kini, menurut Gumilar, dengan kebijakan sentralisasi keuangan yang diterapkannya, potensi pelanggaran penggunaan keuangan oleh para Dekan tak lagi terjadi. Karena itulah, kata Gumilar, para dekan menuduhnya egois dan otoriter.

Gumilar juga menyebut bahwa pengeritiknya adalah dosen yang sakit hati karena pendapatannya turun setelah Rektor melakukan penataan. ”Orang-orang yang tidak mau disalahkan . . . lain seperti ini yang paling galak dan gencar menjatuhkan saya,” kata Gumilar yang begitu saja dikutip Indo Pos.

Cara Gumilar menyebarkan kebohongan semacam ini memang gaya has dan klasik dari mereka yang pengecut dan berharap public bisa teralih perhatiannya dari substansi masalah ke arah motivasi personal. Indo Pos sebenarnya bisa dengan mudah bertanya, siapa orang-orang yang dimaksud. Bila sudah teridentifikasi, wartawan bisa mempelajari apakah benar orang-orang Save UI adalah kalangan yang memiliki cacat seperti yang dikatakan Gumilar. Tapi nampaknya Indo Pos terlalu ‘sibuk’ untuk melakukan kewajiban jurnalistik semacam itu. Akibatnya, yang tersaji ke depan public adalah kebohongan yang disampaikan dengan leluasa oleh Gumilar.

KEBOHONGAN GUMILAR: AUDIT, BOULEVARD, RUMAH SAKIT, DLL

Siapapun yang mengikuti kasus ksruh UI akan tahu bahwa yang dipersoalkan adalah buruknya tata kelola UI di bawah kepemimpinan Gumilar yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Gumilar memimpin UI dengan cara yang otoriter, semena-mena, tidak transparan, tidak akuntabel, dan bahkan berindikasi korupsi. Dalam dokumen Save UI saja ada daftar 15 persoalan besar — dari pembangunan boulevard, pembangunan Rumas Sakit, pembangunan perpustakaan, dana ratusan milar rupiah yang terparkir tanpa pertanggungjawaban, pemboyongan sepuluh pohon besar, makanan anjing rektor, upah OB d bawah UMR, intimidasi mahasiswa, perjalanan rektor ke luar negeri, program penerimaan mahasiswa baru, sampai pendemisioneran Majelis Wali Amanat (lembaga pengaas) tanpa mengikuti tata aturan yang berlaku. Menganggap itu semua hanya persoalan kecil yang diada-adakan untuk menggoyahkan posisi Rektor adalah cerminan dari kepicikan berpikir.

Gumilar tidak pernah mau mempertanggungjawabkan seluruh langkah buruknya ini. Alih-alih menjawab, ia lebih senang menjelek-jelekkan pengeritiknya. Atau dengan pongahnya ia berdalih bahwa seluruh laporan keuangan UI sudah diaudit dengan hasil tanpa cacat. Nyatanya, itu kebohongan belaka. Sebagai contoh, BPK ternyata sebenarnya menemukan ada persoalan besar dengan keuangan UI. Ada uang miliaran rupiah yang harus dipertanggungjawabkan sang Rektor. Tapi sampai sekarang, Gumilar tidak menindaklanjuti temuan itu. Begitu juga hasil audit Kantor Akuntan Publik Kanaka. Ternyata dalam presentasinya, Kanaka menyebutkan ada potensi kerugian negara miliaran rupiah yang diakibatkan keburukan penyerepan dana pinjaman dalam projek pembangunan Rumah Sakit oleh UI.

Dan kebohongan demi kebohongan semaca itu yang ia terus jejalkan kepada public melalui media. Pemberitaan di Indo Pos sekadar salah satu contoh terbaiknya.

Indo Pos misalnya menyiarkan penjelasan Gumilar tentang hasil audit BPK mengenai pembangunan perpustakaan. Indo Pos begitu saja menyajikan pembelaan Gumilar bahwa hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan perpustakaan ada kelebihan bayar Rp. 2,1 miliar (yang merugikan keuangan negara) hanyalah sekadar perbedaan persepsi akibat ‘perbedaan standar antara UI dengan BPK’. Penyelesaiannya pun menurut Gumilar mudah: ya direvisi saja.

Celakanya, Indo Pos tak bertanya kepada BPK soal ini. Padahal anggota BPK. Rizal Jalil, jelas-jelas menyatakan bahwa temuan itu sudah disampaikan kepada Rektor UI sejak TIGA BULAN LALU, dan sampai saat ini tak ada tindak lanjutnya. Rizal bahkan mengatakan bila ini tak diselesaikan, sangat mungkin BPK melimpahkan ksus ini ke KPK pada akhir Desember. Bila begini duduk perkaranya, tidakkah Indo Pos pantas bertanya, bila cuma sekadar perbedaan persepsi mengapa ini bisa menggantung tiga bulan, dan mengapa sebesar itu ya angkanya?

Mengenai kasus Boulevard pun begitu. Indo Pos begitu saja memberikan peluang bagi Gumilar untuk menyatakan bahwa gugatan terhadap pembangunan boulevard di dalam UI yang kontroversial dan merugikan negara miliaran rupiah itu sebagai ‘fitnah’, ‘tidak masuk akal’, dan sekadar ‘pepesan kosong’.

Padahal, isu boulevard adalah soal besar. Boulevard adalah projek yang dihadiahkan oleh kelompok Lippo pada UI saat Gumilar naik ke tampuk kekuasaan pada 2007. Anehnya, hibah itu tak pernah dicatat dalam laporan keuangan maupun laporan asset UI. Tak ada penjelasan mengapa Lippo mau memberikan bantuan itu.

Tapi yang lebih bermasalah adalah bahwa pembangunan jalan besar itu merusak rencana pembangunan Rumah Sakit yang sudah ditetapkan di masa Rektor sebelumnya. Dengan alasan yang membingungkan si rektor memaksa agar jalur boulevard itu membelah wilayah yang semula sudah disepakati sebagai lokasi pembangunan RS. Akibatnya pembangunan RS harus ditata ulang. Akibatnya juga bangunan BNI dan Balai Sidang yang berada di lokasi berdekaan harus dirobohkan.

Lebih celakanya lagi akibat penundaan itu,. Indonesia terpaksa membayar denda kegagalan penyerapan dana dari pihak penyandang dana, JICA Jepang. Angkanya saya tak tahu pasti. Kantor Akuntan Publik independen (Kanaka) yang mengaudit laporan keuangan UI menulis di laporannya, potensi kerugian negara akibat tertundanya pembangunan RS itu mencapai angka di atas Rp 30 miliar. Saya duga angkanya tak sebesar itu. Menurut dekan FK UI, Dirjen Dikti menyatakan angkanya ada di sekitar Rp 1-2miliar.

Baik pihak pemberi pinjaman (JICA) dan FK-UI sendiri sudah berulangkali mengutarakan keberatan atas pemaksaan pembanguan boulevard tersebut. Sebagai contoh, akibat penyempitan lahan yang dapat digunakan, RS itu terpaksa dibangun tinggi dan bukan melebar, dan iItu berdampak pada biaya dan SDM yang digunakan. Jadi bukan saja pembangunan boulevard itu merugikan negara karena denda yang harus dibayar dan bangunan yang dirobohkan, efisiensi RSnya pun akan terganggu.

Di pihak lain, tujuan pembangunan boulevard itu sendiri tak jelas. Sejumlah narasumber yang mendebat Rektor ketika gagasan itu pertamakali ditetapkan menyebut bahwa Gumilar berulangkali menyebut bahwa penetapan lokasi itu terkait dengan ‘sumbu kekuasaan menuju istana’. Di hadapan saya sendiri, Gumilar menyatakan bahwa jalur boulevard itu didasari ‘falsafah Jawa’.

Masalahnya, Indo Pos tidak merasa perlu mempertanyakan itu. Indo Pos membiarkan saja Gumilar meracau tanpa perlu mengajukan pertanyaan kritis yang memaksa sang Rektor menjawab substansi gugatan.

Hal serupa terjadi dalam pemaparan di Indo Pos mengenai kasus kontroversial pembiayaan makanan anjing oleh UI. Menurut Gumilar, anjing peliharaannya cuma dua dan biaya makanannya juga tak begitu besar. Karena itu ia tak mengerti mengapa itu dianggap bermasalah.

Kalau saja para redaktur Indo Pos memang mempelajari dulu gugatan kepada Rektor, jelas sekali pertanyaannya adalah: apakah boleh makanan anjing Rektor dibiayai oleh dana UI? Angkanya pun tak kecil, jutaan rupiah per bulan. Dalam presentasi public Save UI, bukti pembelian makanan dengan biaya UI itu pun disertakan. Apalagi, seperti diungkapkan Save UI dalam dokumen yang dipublikasikan sebelumnya, Rektorat menyamarkan uang pembayaran makanan anjing itu ke bawah pos makanan rapat. Lebih jauh lagi, Save Ui sudah menunjukkan bahwa Gumilar sendiri yang menyatakan bahwa ia memiliki SEMBILAN anjing.

Namun karena Indo Pos tak merasa perlu untuk mempelajari gugatan tersebut, mereka memberi ruang begitu saja bagi Gumilar untuk memperdaya publik.

Penjelasan Gumilar soal penyebab kekisruhan dalam tubuh organisasi UI juga sangat sembarangan. Ia menggambarkan bahwa “mereka yang mencari keributan di kampus UI” tidak memiliki kapasitan mewakili UI. ”Itu sebabnya, mereka teriak-teriak”, kata Gumilar dikutip Indo Pos.

Gumilar dengan seenaknya menyatakan bahwa ia sudah mengundang lawan politiknya untuk bertemu tatap muka secara langsung , namun sampai pada hari yang ditunggu, mereka tidak hadir. Namun di bagian lain, Gumimar menyatakan bahwa ia sebenarnya ingin bicara menghadapi tundingan-tundingan yang mengarah kepadanya; tapi karena masukan dari orang-orang terdekatnya, niat itupun lantas diurungkan.

Pernyataan Gumilar itu bohong besar. Redaksi Indo Pos sebenarnya bisa bertanya kepada BEM UI dan Save UI untuk mengkonfirmasi apakah benar Gumilar pernah melakukan langkah bijak itu. Faktanya adalah Gumilar tidak pernah berani menghadapi ‘lawan-lawan’nya.

Satu kebohongan besar lain dari Gumilar di Indo Pos adalah tuduhannya bahwa para pengeritiknya menyatakan bahwa sejak dia menjadi rektor, gaji dan kesejahteraan dosen UI menurun. Ini bohong besar! Tak pernah ada dalam gugatan Save UI, gugatan soal gaji dosen. Yang dipersoalkan adalah upah pekerja kebersihan (OB) yang hanya Rp 500-600 ribu/bulan dan ketidakjelasan status dosen luar biasa yang selama bertahun-tahun terus mengambang. Yang dipersoalkan ada dana-dana penelitian, beasiswa, honor, dana kerjasama yang berbulan-bulan dan bahkan lebih dari satu tahun terparkir di kas rektorat tanpa ada pertanggungjawaban, Yang ditanya Save UI, kenapa uang itu diparkir sekian lama, kemana bunganya dan kenapa kerap turun dengan terpotong?

Dengan cara itu, Gumilar nampaknya berusaha membuat public percaya bahwa dasar kritik terhadapnya adalah soal ‘Ujung-ujungnya Duit’. Sayangnya, lagi-lagi, redaksi Indo Pos tak cukup rajin untuk membuka dokumen Save UI atau bahkan bertanya pada pihak Save Ui untuk mengkonfirmasinya.

Jadi, bisa dikatakan tulisan berseri Indo Pos itu dipenuhi oleh sampah kebohongan seorang Rektor yang tahu dirinya bersalah.

SKANDAL PENYADAPAN SMS DAN BLACKBERRY

Bagaimanapun, itu tak berarti tulisan berseri itu tak bermanfaat. Paling tidak dengan tulisan berseri itu, Save UI bisa menujukkan bukti rangkaian kebohongan Gumilar yang selama ini lebih sering diungkapkan di ruang-ruang tertutup saja.

Dan ada satu hal penting yang mungkin sekali menunjukkan betapa jahatnya langkah Gumilar. Ini terkait dengan cerita bahwa Gumilar memperoleh bukti otentik berupa bocoran pesan BB yang menggambarkan strategi para musuhnya untuk menjatuhkan Rektor.

Dalam laporan berseri itu, redaktur menyatakan bahwa Gumilar menunjukkan bukti bocoran pesan BBM dari para lawannya. Indo Pos menulis bahwa “dari rekaman bbm tersebut terlihat jelas ambisi berbagai serangan terhadap rektor berujung pada perebutan kekuasaan.”

Kemudian Indo Pos mengutip bunyi bbm berikut : ”….jangan sampai publik melihat di hari Senin bahwa sengkarut UI ternyata melulu kepentingan jangka pendek organ2 di UI (MA dan DGB tetap eksis) atau ambisi alih kepemimpinan (FE atau FK). Kita perlu bicara UI baru dengan visi lama (universitas kelas dunia). UI baru akan ditempuh melalui jalan integrasi akademik non sentralisasi. Sebab sentralisasi hanya membikin dekan cuma jadi tukang tagih ke keuangan pusat. Terima kasih.”

Kutipan ini menjadi penting karena pada September lalu (saat kisruh dimulai) pernah beredar dokumen berbentuk surat kaleng dengan judul mengerikan: “Rekaman Percakapan Skenario Besar Penggulingan Rektor UI”. Isi dokumen yang dibuat dengan cara ramatis itu adalah hasil penyadapan terhadap sms-sms dan rekaman BBm di kalangan Save UI. Sampai sekarang, tak bisa diketahui siapa yang menulis dokumen itu. Walau penyadapan SMS adalah tindak kejahatan, Save UI tak bisa memperkarakannya ke polisi karena tak ada bukti tentang siapa yang membuatnya.

Kini, dengan laporan di Indo Pos, kelihatannya ada titik terang terbuka. Masalahnya BBm yang ditunjukkan Gumilar kepada awak redaksi Indo Pos adalah pesan BB yang juga termuat dalam surat kaleng itu. Tepatnya, itu adalah bbm dari Dr. Donny Gahral Putra yang justru sebenarnya adalah satu tokoh yang tak antusias dengan gagasan mememinta Rektor turun.

Dengan kata lain, adanya bukti bahwa Gumilar menyimpan BBm yang isinya persis sama dengan isi dokumen illegal itu, menunjukkan bahwa Gumilar kemungkinan besar terkait dengan tindak kejahatan itu. Dan ini tentu bukan sesuatu yang aneh mengingat Gumilar memang cenderung ‘main belakang’.

PENUTUP

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan public bahwa kisruh UI bukanlah masalah internal UI yang sekedar melibatkan konflik antar mereka yang berebut posisi rektor. UI adalah sebuah lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi mercu suar bangsa dan tempat yang melahirkan kalangan terdidik yang mampu memimpin negara ini. Setiap tahun ratusan miliar rupiah terserap ke UI. Setiap tahun lebih dari 1 triliun rupiah masuk ke UI dari para mahassiswa baru. Celakanya, UI kini dimpimpin Rektor yang sewenang-wenang, tidak transparan, tidak professional, tidak bertanggungjawab dan berindikasi korupsi. Seluruh negara ini dirugikan langkah-langkahnya.

Media massa seharusnya bisa menjadi kekuatan kontrol yang mencegah keberlanjutan kezaliman ini. Tentu saja jurnalis tak perlu begitu saja percaya dengan gugatan para pengeritik Rektor. Data yang disajikan Save UI tentu bisa salah dan bisa dicek kebenarannya di lapangan. Jurnalis tentunya tak harus menjadi corong siapa-siapa. Yang diperlukan dari jurnalis adalah karya yang objektif, jujur dan benar.

Hanya itu….

Ditulis dalam UI. Tag: . 4 Comments »

4 Tanggapan to “Indo Pos, Kebohongan Rektor dan Skandal Penyadapan”

  1. Ghea Says:

    Bang Ade, saya dulu mahasiswa abang angkatan 2005, masih sempat kenal Pak Gumilar sebagai dekan FISIP. Sekarang saya bekerja di salah satu media yg kedatangan kunjungan Pak Gumilar, tapi bukan Indo Pos. Kebetulan yg selalu liputan kisruh UI di media saya itu teman dekat saya. Dia dari awal menulis objektif, mungkin seperti Indo Pos sebelumnya, berusaha cover all sides. Tapi, Pak Gumilar kemudian datang ke kantor, kunjungan. Dan setelah itu memang ada arahan dari atasan utk menghaluskan tulisan. Saya tidak mau menuduh Pak Gumilar ada intervensi ke redaksi koran saya, salah satu koran nasional terbesar, tapi faktanya, teman-teman yg liputan itu kemudian ikut program beasiswa di UI. Setelah tes masuk kmrn, teman-teman jurnalis diminta mengirimkan namanya ke alamat imel rektor. Saya juga nggak mau menuduh mereka akan serta merta diterima beasiswanya, belum pengumuman penerimaan. Tapi sejauh ini, begitulah faktanya. Sekedar menambahkan cerita Bang Ade aja.

  2. Bangun Awa Admaja Says:

    Tulisan yang bagus!…Salam suara mahasiswa ui

  3. fullbringmipa Says:

    gerah saya membacanya…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: