Rektor Tanpa SK, Tanpa Legitimasi

Ade Armando (21/12/2011)

Di Hari Ibu kemarin, saya memperoleh sms penting:

“Pelita UI menantang Gumilar untuk memperlihatkan SK Pengangkatannya sebagai Rektor Kepala Satker. Jika sampai jam 24 tanggal 22 Desember, Gumilar tidak dapat memperlihatkannya, maka Gumilar memang REKTOR PINOKIO!”

Pernyataan ini datang dari sebuah gerakan yang menamakan diri Perempuan Dosen Lintas Fakultas untuk Reformasi UI (Pelita UI).

Nama Pelita UI memang baru saja mencuat pekan-pekan ini. Pertengahan Desember lalu, dalam waktu tiga hari, mereka mengumpulkan hampir 2000 tandatangan civitas akademika UI yang menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Gumilar. Para dosen yang bergabung di dalamnya menuntut agar segera dilakukan langkah-langkah pembenahan untuk menyelamatkan UI dari keterpurukan yang lebih dalam akibat langkah-langkah Prof. Dr. Gumilar Somanteri selama ini.

Kini, yang dituju oleh sms tersebut adalah pernyataan Gumilar melalui surat ke MWA UI pada 15 Desember lalu. Dalam surat itu, Gumilar menyebut dirinya adalah Kepala Satuan Kerja di dalam naungan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan mengatakan itu, Gumilar sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ia tak lagi harus bertanggungjawab pada Majelis Wali Amanat yang mengangkatnya sebagai Rektor pada Agustus 2007. Dalam surat itu, ia mengklaim dirinya sebagai pejabat publik di Depdikbud. Dengan kata lain, Gumilar ingin mengatakan bahwa atasan dia sekarang adalah Menteri, bukan MWA.

Celakanya, Gumilar lupa suatu hal penting. Kalau dia mengklaim diri sebagai pejabat publik di Depdikbud, adakah ia memiliki Surat Pengangkatan dari Menteri? Kalau itu tidak ada, bagaimana mungkin ia mengangkat sendiri dirinya menjadi Kepala Satker?

Karena itulah, Pelita UI mengajukan permintaan bernada sinis itu. Para perempuan pemberani itu – antara lain dimotori Gadis Arivia, Kristi Poerwandari, Sulistyowati Suwarno, Ratna Sitompul — menuntut agar Gumilar tak mengada-ada menyebut dirinya sebagai seorang pejabat publik tanpa dasar. Dengan sangat kejam, mereka menyebut Gumilar sebagai ‘Pinokio’.

Tapi mungkin memang rasa hormat itu yang sudah tidak ada terhadap Gumilar. Setelah berbulan-bulan berusaha menghindari kewajibannya bertanggungjawab atas berbagai salah tata kelola yang dilakukannya dalam empat tahun terakhir, Gumilar kini harus menghadapi kenyataan pahit: ia sudah tak bisa melarikan diri.

Keputusannya untuk membuat surat 15 Desember itu berakibat fatal. Kemarin (21 Desember) Majelis Wali Amanat secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan berisikan pencabutan SK Penugasan Gumilar sebagai Rektor.

Gumilar pada dasarnya menggali kuburnya sendiri. Dengan menyatakan bahwa ia tak tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan MWA, dengan sendirinya ia secara sepihak membatalkan kontrak kerja yang ditandatanganinya ketika ia diangkat sebagai Rektor pada Agustus 2007.

Adalah MWA yang dulu mengangkatnya sebagai Rektor. Ketika itu MWA dan Gumilar menandatangani kesepakatan yang harus dipatuhi masing-masing pihak. Kini, ketika Gumilar menyatakan ia tak lagi tunduk pada MWA, ia mengingkari kesepakatan tersebut. Artinya dia secara sepihak memutuskan hubungan kerja. Konsekuensinya, MWA menganggap bahwa Gumilar mengundurkan diri dari kesepakatan semula.

MWA bahkan tak menggunakan kata memberhentikan Gumilar sebagai Rektor. Yang dikeluarkan adalah SK Pencabutan SK Penugasan Rektor. Jadi bukannya Rektor diberhentikan, tapi SKnya yang dicabut, karena Gumilar secara sepihak mengingkari kesepakatan yang melekat dengan SK Penugasannya.

Langkah MWA tentu tak bisa hanya berhenti di pencabutan SK. Menurut rencana, MWA akan segera menunjuk Rektorium yang terdiri dari Wakil Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik Universitas dan mantan Rektor sebelumnya. Mereka akan menjalankan fungsi sebagai tim pejabat pelaksana harian Rektor. Di samping itu akan ada panitia pemilihan rektor baru dan tim transisi untuk menyiapkan proses peralihan UI menuju sebuah format baru sebagaimana yang akan ditetapkan dalam UU Pendidikan Tinggi yang sedang digodog di DPR.

Satu hal yang juga akan segera dilakukan MWA adalah melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan di UI. Begitu pula, satu hal penting lain: MWA akan menghubungi semua bank mitra UI untuk tidak mensahkan semua transaksi yang ditandatangani Gumilar sebagai Rektor UI.

Halnya Gumilar sendiri, mungkin dia saat ini masih harus berupaya keras untuk menyelamatkan diri. Kalaupun dia berhasil menjadi kepala satker di Depdikbud, konsekuensi yang harus segara ditanggung adalah soal penghasilan.

Sejak Gumilar naik ke tampuk kekuasaan, penghasilan para pimpinan universitas sangat besar. Gaji Gumilar sendiri adalah Rp 45 juta per bulan. Penghasilan para orang-orang terdekatnya mungkin berada di kisaran Rp 30-35 jutaan. Bila ia kini menjadi kepala satuan kerja, pastilah gaji dia dan teman-temannya dipangkas agar sesuai dengan asas kepatutan.

Bila tidak menjadi kepala satker, Gumilar akan kembali menjadi pengajar di FISIP. Seharusnya di Departemen Sosiologi. Namun, melihat pengalamannya selama ini, nampaknya sih dia lebih pantas mengajar di Departemen Ilmu Politik.

Iklan
Ditulis dalam UI. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: