Benarkah BPK Tidak Menemukan Kerugian negara Puluhan Milyar di UI?

Ade Armando (7 Mei 2012)

Belakangan ini nampaknya ada upaya sengaja untuk menyesatkan pendapat umum tentang Rektor UI Prof. Dr. Gumilar Somantri.

Mungkin karena Gumilar sudah menyatakan akan maju kembali dalam pencalonan rektor pada  2012 ini, para pendukungnya mati-matian berusaha memutihkan nama nya.

Kelompok-kelompok pendukung Gumilar nampak sekali ingin mengarahkan pendapat umum bahwa Gumilar sebenarnya tidak pernah dinyatakan terbukti bersalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut mereka adalah tidak benar kalau dikatakan bahwa BPK sudah menemukan adanya kerugian negara puluhan milyar rupiah di UI akibat salah kelola di bawah Gumilar.

Menurut mereka, BPK hanya menemukan adanya ‘potensi kerugian negara’ dan bukan menemukan ‘kerugian negara’. Itu dianggap berbeda karena potensi belum menunjukkan pada sesuatu yg final dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Saya harus sampaikan, kesimpulan semacam itu salah.

Siapapun, yang membaca temuan-temuan BPK, hampir pasti melihat bahwa ‘kerugian Negara itu nyata sudah terjadi’ dan penyebabnya adalah ‘kekacauan manajemen UI’.

BPK sudah memiliki segudang bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara.

Hanya saja, menurut BPK, kerugian negara ini bisa saja diputihkan kalau saja Rektor mau melakukan langkah-langkah untuk menutup kerugian itu.

BPK juga tidak mau gegabah menyatakan bahwa kerugian negara itu identik dengan korupsi.

Masalahnya, ‘kerugian negara’ baru masuk dalam ranah korupsi kalau itu ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain’.

Karena itulah, sekarang KPK, BPKP dan sebuah lembaga aduit eksternal turut melakukan pemeriksaaan UI.

Kembali ke BPK, lembaga tersebut menemukan banyak persoalan dalam pengelolaan keuangan di UI. Namun ada empat hal yang bisa saya jadikan sebagai contoh penting:

Rumah Sakit Pendidikan

  • BPK menemukan bahwa akibat tertunda-tundanya projek pembangunan  Rumah Sakit Pendidikan  di kampus UI Depok, negara sudah membayar denda (commitment charge) sebesar Rp. 4,004 milyar kepada pihak pemberi pinjaman dana JBIC, Jepang.  Denda ini harus dibayar mengingat dalam perjanjian pinjaman, JBIC memang mensyaratkan adanya denda untuk kegagalan penyerapan pinjaman oleh UI.
  • Kalau saja ada alasan yang masuk di akal yang menyebabkan terjadinya penundaan, tentu saja denda itu bisa dibatalkan.
  • Masalahnya, keterlambatan pembangunan itu terjadi semata-mata karena kengototan Gumilar.
  • Kegagalan penyerapan dana tersebut adalah akibat berubahnya desain   pembangunan RS akibat adanya pembangunan boulevard yang menurut Rektor harus memotong lokasi pembangunan RS.  Sebagai contoh, detail desain RS yang seharusnya sudah rampung pada Juni 2010, ternyata sampai Januari 2012 belum selesai.
  • Kerugian Negara ini riil. Negara sudah membayar denda tersebut ke Jepang.  Hanya saja, kerugian ini tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai korupsi. Salah satu rekomendasi BPK untuk menghindari kerugian tersebut adalah dengan meminta agar Depdikbud melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman

Pembangunan Art and Cultural Center dan Gedung Fasilkom

  • BPK menemukan bahwa dalam pembangunan Gedung Art and Cultural Center dan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Komputer, UI melakukan ‘kelebihan bayar’ pada PT PP sebesar Rp 583 juta.
  • Istilah ‘kelebihan bayar’ adalah istilah yang digunakan oleh BPK.
  • ‘Kelebihan bayar’ itu tentu saja merugikan uang negara. Uang Rp 583 juta itu sudah dikucurkan kepada PT PP.
  • Untuk mengatasinya, BPK meminta UI meminta kembali uang yang sudah dibayarkan ke PT PP tersebut.  Rektor sudah memerintahkan PT PP menyetor kembali ke UI. Sejauh ini, perintah itu sudah sebagian dipenuhi. PT PP sudah membayar Rp 137 juta. Sisanya, Rp 446 juta, dijanjikan akan dibayar pada 29 Juni 2012 nanti.
  • Jadi, kembali terlihat bahwa kerugian negara sebenarnya sudah terjadi. Hanya saja, itu bisa ditutupi bila PT PP bersedia membayar kembali.
  • Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa kalau saja tidak ada BPK yang melakukan pemeriksaan secara khusus, uang Rp 583 juta itu sudah lenyap begitu saja.
  • Sedihnya lagi, dengan kesalahan sebesar itu, Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab atas kerugian itu hanya diberi teguran.
  • Di sisi lain, soal pembangunan Art and Cultural Center itu sendiri sebenarnya belum selesai.
  • Pembangunan Art and Cultural Center tak ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan dan tidak melalui persetujuan MWajelis Wali Amanat. Sekarang terbukti pembangunannya memang bermasalah. Pembangunan tahap pertamanya didanai  APBN 2010 sebesar Rp 18,75 milyar. Masalahnya dana untuk pembangunan tahap kedua ternyata tak  tersedia dalam APBN 2011. Akibatnya pembangunan gedung tersebut kini terhenti akibat perencanaan yang tak hati-hati.
  • Bila dana tahap ke 2 tidak bisa diperoleh, pembangunan gedung tersebut bisa terbengkalai dan akan menimbulkan kerugian negara lebih besar.

Pembangunan Perpustakaan Pusat Tahap 2 dan 3

  • Dalam pembangunan Perpustakaan Pusat tahap 2 dan 3, BPK menemukan pemborosan dan kelebihan bayar UI pada PT WASKITA KARYA sebesar Rp 2,091 milyar
  • BPK meminta Rektor menarik kembali ‘kelebihan bayar’ tersebut dan memberikan teguran kepada Panitia lelang,Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pemeriksa Barang serta  Tim Pengelola
  • Sejauh ini PT Waskita Karya sudah menyetor ke UI sebesar Rp 581 juta. PT WK juga berjanji akan melunasi sisanya dalam dua kali pembayaran:  Rp 400 juta yang seharusnya diberikan pada 30 Maret 2012 dan  Rp 1,1 milyar pada 30 Juli.
  • Dalam hal ini, lagi-lagi perlu dipertanyakan bagaimana mungkin ada kelebihan bayar sebesar lebih dari Rp 2 milyar? Kalau saja BPK tidak melakukan audit, pasti uang Rp 2 milyar itu mengalir keluar begitu saja.
  • Persoalan lain mengenai  pembangunan perpustakaan adalah mengenai lelang.  Ternyata bahkan proses lelangnya pun tidak  beres. Dalam  proses penetapan pemenang tender pembangunan gedung perpustakaan tahap 2, BPK menemukan panitia lelang tidak memperhatikan aspek legal dan tidak konsisten dalam melaksanaan proses lelang
  • Namun langkah yang diambil rektor adalah sekadar menegur panitia lelang.

Pembangunan Pegangsaan Timur

  • Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan tanah seluas 23,5 ribu meter persegi di Pegangsaan Timur No. 17 (bekas asrama mahasiswa PGT), BPK menemukan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp 41,1 milyar.
  • Berdasarkan perjanjian bangun guna serah (BOT) antara UI dengan PT Nurtirta Nusa Lestari yang berlangsung 27 tahun itu,  UI  memperoleh  uang muka sebesar Rp 15 milyar dan selanjutnya hanya akan memperoleh Rp 607 juta per tahun (atau sekitar Rp 50 juta per bulan) sampai 2039. Yang akan dibangun di tanah itu adalah tempat hunian (mungkin apartment), hotel, pertokoan dan perkantoran.
  • BPK menganggap harga dalam perjanjian itu jauh dari kewajaran, dalam arti terlalu rendah mengingat keluasan tanah di wilayah yang sangat strategis itu..
  • Selain itu, BPK juga menemukan bahwa perjanjian dengan PT NNL itu menyalahi hukum karena belum mendapat persetujuan Menteri keuangan.
  • Karena itulah BPK merekomendasikan kepada Rektor untuk melakukan negosiasi  ulang dengan PT NNL dengan memperhitungkan harga tanah dan kenaikannya selama 27 tahun .
  • Sampai saat ini negosiasi ulang itu nampaknya belum mencapai kata akhir. Namun yang jelas pembangunan di PGT 17 masih terus berlangsung.

Apa yang saya sajikan di atas adalah data yang secara jelas menunjukkan bahwa Rektor telah jelas-jelas merugikan Negara dengan langkah-langkahnya yang tidak bertanggungjawab.

Untunglah ada BPK yang bisa menemukan kebocoran itu. Namun harus diingat:

  1. BPK sebenarnya tidak melakukan audit investigative. Yang dilakukan hanyalah audit khusus untuk sejumlah projek yang dicurigai bermasalah. Bila objek auditnya diperluas, apalagi disertai audit investigative, sangat mungkin kerugian Negara yang ditemukan akan jauh lebih besar lagi.
  2. Adanya kasus-kasus ‘kelebihan bayar’ yang mencapai milyaran rupiah itu menunjukkan bahwa: a) pengelolaan UI oleh Rektor dkk memang teramat buruk, atau b)itu memang merupakan pertanda adanya korupsi. Secara akal sehat, bagaimana kita bisa memahami adanya kelebihan bayar Rp. 2 milyar? Atau mengapa UI bersedia hanya memperoleh Rp 50 juta per bulan dari pemanfaatan lahan seluas 23 ribu meter persegi di wilayah strategis?
  3.  BPK menggunakan kata ‘potensi kerugian negara’  karena  kerugian itu masih bisa ditutup bila UI melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya dengan: melakukan negosiasi ulang atau meminta para rekanan  mengembalikan dana ‘kelebihan bayar’ itu. Faktanya, sampai sekarang, langkah-langkah itu belum selesai. Negosiasi ulang belum selesai dan pengembalian dana masih berlangsung  bertahap. Dengan kata lain, kerugian itu masih riil.

Saya hanya menyebut empat kasus yang secara menonjol menunjukkan adanya kerugian Negara dalam jumlah besar akibat mismanajemen UI.  Sebenarnya BPK juga menyertakan hasil pemeriksaaan terhadap berbagai projak pembangunan di UI yang bermasalah, tapi persoalan-persoalan lain lebih sulit untuk dikalkulasikan jumlah nominal kerugian negaranya  secara pasti.

Sejumlah persoalan lain adalah: lelang yang dipertanyakan kewajarannya, bangunan yang terbengkalai, peralatan yang tak terpakai, ketidaksesuaian antara perlatan yang dibeli dan yang ada dalam anggaran, pendanaan projek yang tidak dijelaskan sumbernya dan tidak tercantum dalam laporan keuangan, dan sebagainya.

Singkat kata, BK sudah menemukan ada begitu besar kekacaan manajemen UI yang merugikan Negara. Dan untuk kasus-kasus yang saya sebut, kerugian negara itu tak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Jadi, adanya kerugian puluhan miliar itu bukan sekadar asumsi melainkan fakta yang nyata terjadi. Dengan kekacauan manajemen kepemimpinannya, uang yang berlimpah masuk ke kas UI digunakan dengan sembarangan.

Yang sekarang dilakukan BPK hanyalah bagaimana caranya agar kerugian itu bisa ditutupi.

Mudah-mudahan mispersepsi ini bisa diluruskan.

Ditulis dalam UI. Tag: , , , . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: