Soal Sitok – Bukan soal Tuntutan Hukum, tapi Tanggung Jawab

02 Desember 2013

http://sosbud.kompasiana.com/2013/12/02/soal-sitok-bukan-soal-tuntutan-hukum-tapi-tanggungjawab-613188.html

Salah satu kenyataan yang harus disadari tentang dihamilinya seorang mahasiswi UI berusia 22 tahun oleh penyair Sitok Srengenge adalah: si mahasiswi itu bisa jadi tidak akan bisa menuntut apa-apa.

Saya bukannya tidak bersimpati. Tapi marilah kita bersikap realistis.

Tak ada cara untuk membuktikan bahwa ada perkosaan, kalaupun perkosaan itu pernah ada.

Kalau kita baca penjelasan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI, Sitok dituduh memanfaatkan keluguan si mahasiswi untuk bisa ditidurinya. Menurut BEM, Sitok melakukan teror mental, menjebak, merayu si mahasiswi sehinggi bisa ditiduri berulangkali.

Tapi cerita itu belum tentu benar. Dan tidak ada cara untuk bisa membuktikan kebenaran cerita itu, kecuali Sitok mengakuinya atau bila si mahasiswi menyimpan bukti yang bisa menunjukkan bahwa tekanan itu ada. Istri dan anak Sitok sendiri merasa Sitok tidak mungkin melakukan kejahatan itu.

Tanpa bukti-bukti yang dibutuhkan, tak akan ada perkara hukum yang bisa dikenakan. Di Indonesia, hubungan intim antara dua manusia dewasa tak tergolong pelanggaran hukum. Kecuali, bila ada paksaan atau bila salah satu pihak terikat dalam pernikahan dan pasangannya mengadukannya ke penegak hukum. Sitok memang sudah beristri, namun sang istri tidak ingin mempermasalahkan perilaku seks suaminya.

Jadi realistis saja, Sitok mungkin tak akan bisa dituntut oleh si mahasiswi.

Sebagian pihak menyatakan bahwa Sitok berada dalam dilema: dia jelas-jelas menolak poligami dan sekarang kalau dia hendak bertanggungjawab, ia akan terpaksa menikahi si mahasiswi dan berpoligami.

Realistis saja, Sitok tak bisa dituntut secara hukum untuk menikahi si mahasiswi. Tak ada dasar hukumnya. Kalau Sitok mau melenggang dan tak peduli, dia bisa melakukannya. Dia tidak perlu menghadapi dilema, karena pilihan Sitok mudah: jangan nikahi si mahasiswi yang sudah berulangkali ditidurinya.

Hidup memang sering tidak adil bagi wanita yang terlibat dalam hubungan di luar pernikahan semacam ini. Si wanita bisa saja melakukan hubungan itu dengan kesukarelaan atau bisa saja karena ketakutan. Tapi akibat yang harus ditanggungnya sangatlah berat dan terkesan tak adil. Dalam kasus ini: ia hamil; sementara si pria hidup normal seperti biasa.

Tapi setelah mengatakan itu, apakah Sitok tak bisa dimintai pertanggungjawaban sama sekali?

Jawabannya: ada.

Ini terkait dengan kewajibannya untuk bertanggungjawab atas anak yang akan dilahirkan si mahasiswi. Dalam kasus Machica Mohtar sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa seorang ayah harus bertanggungjawab atas anak di luar nikah. Dengan kata lain, Sitok harus bertanggungjawab atas biaya melahirkan si anak, dan biaya membesarkan si anak kemudian. Dia juga harus mengakui anak itu sebagai anaknya. Itu adalah kewajiban, bukan pilihan.

Salah satu yang sangat mengherankan dari Sitok adalah ia bahkan tidak melakukan tindakan ekstra untuk melindungi si wanita dari akibat yang lebih buruk. Singkatnya, ia misalnya tidak menggunakan kondom. Dalam hal ini, si mahasiswi tidak bisa terlalu disalahkan karena tidak berhati-hati, kalaupun ini dilakukan dengan persetujuan. Ia masih sangat muda dan wajar bila tidak memiliki pengetahuan cukup. Tapi Sitok? Tak ada alasan baginya untuk sembarangan berhubungan.

Sebagai seorang budayawan, sikap Sitok memang terkesan memprihatinkan. Bahwa si mahasiswi sampai harus ke polisi dan ‘go public’ semacam ini menunjukkan bahwa ia tidak melihat ada itikad baik ditunjukkan Sitok. Sitok seharusnya lebih awal bertanggungjawab. Ia bisa saja memilih hidup tanpa mengindahkan kaidah agama. Itu pilihan dia. Tapi dia tetap harus bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari perilaku seksnya.

Bagaimanapun, marilah kita realistis. Seperti saya katakan, saya tak melihat ada kasus hukum yang kuat untuk memperkarakan Sitok. Dan kalau dia memang tidak memperkosa, tidak perlu juga dia diperkarakan secara hukum. Yang bisa dan harus dia lakukan adalah bertanggungjawab atas nasib si ibu dan si anak yang akan dilahirkan. Ibu dan anak itu akan hidup dalam suasana sulit. Si ibu akan selamanya hidup dengan label ‘perempuan yang dihamili di luar nikah’. Dan si anak akan hidup dengan stigma ‘anak di luar nikah’. Tidak akan mudah hidup dengan cara seperti itu. Sitok mungkin bisa meringankannya.

Satu Tanggapan to “Soal Sitok – Bukan soal Tuntutan Hukum, tapi Tanggung Jawab”

  1. Istanamurah Says:

    salam kenal ya.. nyasar di postingan ini, dan jangan lupa main ke blogku juga ya..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: