Mengapa Kita Sebaiknya Tidak Memandang Al-Quran sebagai Kitab Hukum?

(Pernah dimuat di madinaonline.id; 11 April 2016) 

Beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan argumen saya tentang mengapa umat Islam selayaknya tidak memperlakukan Sunnah dan Hadits sebagai hukum yang harus ditegakkan di Indonesia.

Kini saya akan melanjutkan penjelasan saya ke Al-Quran. Walau dengan argumen yang berbeda, saya juga menganggap Al-Quran itu bukan hukum. Dengan kata lain, isi Al-Quran bukanlah rangkaian aturan yang harus kita jalankan di masa ini. Isi Al-Quran adalah gagasan tentang bagaimana kita sebaiknya sebagai umat beragama menata kehidupan di dunia. Penerapan gagasan itu bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain.

Saya sangat percaya bahwa isi  Al-Quran adalah ayat-ayat Allah. Saya tidak memiliki keraguan mengenainya. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah ingin agar ayat-ayat yang Ia kirimkan ke Nabi Muhammad di abad ke tujuh Masehi itu diterapkan secara kaku sepanjang masa.

Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kitab itu adalah kitab hukum yang isinya harus dipatuhi di seluruh dunia di sepanjang masa. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan begitu. Yang kemudian mengembangkan apa yang kita kenal sebagai hukum Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran beserta Sunnah dan Hadits adalah kumpulan ulama yang hidup beratus tahun yang lalu.

Al-Quran itu jelas bukan kitab hukum. Kalau Tuhan mau menurunkannya sebagai kitab hukum, saya rasa bentuknya tidak seperti Al-Quran yang kita kenal sekarang. Kalau Al-Quran ini kitab hukum, logisnya Al-Quran ditulis sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kalau Al-Quran adalah kitab hukum, seharusnya Al-Quran berisikan ketetapan-ketetapan yang eksplisit menunjukkan apa hal-hal yang diwajibkan dan terlarang dilakukan oleh umat Islam, dan apa hukumannya kalau aturan itu dilanggar. Misalnya saja, Tuhan berfirman: “Dilarang membunuh orang. Hukuman untuk membunuh orang: jiwa balas jiwa. Kedua, membunuh bisa dilakukan kalau untuk mempertahankan diri. Ketiga, yang dimaksud dengan mempertahankan diri adalah…. dan seterusnya.”

Sekarang bacalah Al-Quran dan Anda akan segera melihat bahwa Al-Quran tidak ditulis dengan cara seperti itu. Apa yang disebut sebagai aturan mengenai apa kewajiban dan larangan dalam Islam itu tersebar secara tidak sistematis di dalam ribuan ayat dalam Al-Quran. Ulama di masa lalu kemudian memilih-milih ayat yang mereka anggap relevan dengan kebutuhan untuk mengembangkan ‘hukum Islam’ dan kemudian memformulasikannya sebagai aturan. Itu tentu saja kerja kreatif yang harus dihargai. Jadi, apa yang kita kenal sebagai hukum Islam itu adalah produk akal dan kreativitas manusia di zamannya. Tuhan sendiri tidak pernah menyatakan isi Al-Quran sebagai hukum Islam.

Kita gunakanlah contoh tentang lesbian dan gay. Banyak orang menganggap Al-Quran sudah menetapkan larangan soal lesbian dan gay. Padahal tidak. Allah tidak pernah menyatakan bahwa manusia tidak boleh menjadi gay atau lesbian, dan apa hukuman yang harus dikenakan pada gay atau lesbian. Yang ada dalam Al-Quran adalah cerita tentang Nabi Luth. Ceritanya pun pendek-pendek dan tersebar di banyak surat. Di sana digambarkan bahwa Nabi Luth menolak kedatangan sejumlah pria yang hendak menggauli tamu-tamu pria Nabi Luth (yang adalah malaikat yang menyamar), dan meminta para pria itu kembali pada pasangan-pasangan wanita mereka. Lalu di bagian lain, Allah juga bercerita tentang azab bagi umat Nabi Luth.

Kisah ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama sebagai landasan hukum bahwa homoseksualitas adalah hal terlarang di bumi ini. Kesepakatan para ulama ini kemudian diulang-ulang, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kita sekarang menyangka itu adalah hukum Islam yang baku. Padahal tidak.

Tentu saja ada ayat-ayat lain yang kelihatan lebih terperinci bicara soal hukum. Misalnya soal hak waris perempuan yang hanya seperdua dari hak waris pria (An-Nisa, ayat 11). Redaksi ayat itu terkesan sebagai perintah Allah kepada Muhammad bahwa hak waris pria muslim adalah dua kali lipat hak waris perempuan.

Tapi agar konsisten, kalau ayat itu diterima secara literal, maka ayat-ayat lain dalam surat itu juga harus diterima secara literal. Misalnya saja, dalam Surat An-Nisa pula, ada ketetapan (ayat 3) yang menyarankan pria yang sudah menikah  untuk menikahi dua, tiga atau empat perempuan lain. Lebih jauh lagi, ayat itu  mengatakan bahwa kalau si pria khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau ‘hamba sahaya yang kamu miliki’.

Soal ‘menikahi hamba sahaya’ ini muncul pula di surat yang sama (ayat 24). Allah dalam ayat itu menyatakan bahwa “diharamkan kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.”

Dalam surat yang sama pula (ayat 34), Allah menyatakan bahwa para suami yang khawatir bahwa istri mereka akan nusyuz (meninggalkan kewajiban selaku istri, misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami), hendaklah pria itu memberi nasihat, atau meninggalkan istri mereka di ranjang terpisah, atau kalau perlu ‘memukul mereka’.

Saya memberikan serangkaian contoh dari sebuah surat saja untuk menunjukkan persoalan yang timbul kalau kita mau konsisten memperlakukan ayat-ayat Al-Quran sebagai hukum. Jadi, kalau Anda konsisten menganggap bahwa hak waris pria itu dua kali lipat perempuan, maka Anda juga harus menerima anjuran untuk poligami, menikahi hamba sahaya, menikahi hamba sahaya yang sudah bersuami, atau hak suami untuk memukul istri karena khawatir sang istri tidak patuh.

Soal hamba sahaya ini, bahkan ada ayat Al-Quran lain yang bila diterima secara apa adanya akan memiliki implikasi serius, yaitu mengakui hak seorang majikan untuk berhubungan seks dengan hamba sahayanya. Ini ada dalam surat Al-Mu’minun (1-6) yang bunyinya: “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, … dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki”. (Tidakkah kita sekarang paham mengapa para majikan di Arab Saudi merasa berhak menggauli para TKW Indonesia?).

Bagi saya, kehadiran ayat-ayat itu bukanlah bukti bahwa Islam diskriminatif karena, seperti saya ungkapkan di awal, Al-Quran tidak pernah merupakan kitab hukum. Sebuah teks adalah produk zamannya. Dia mencerminkan kondisi sosial-politik-budaya-ekonomi zamannya. Dengan demikian, apapun yang ada dalam Al-Quran adalah gagasan-gagasan yang perwujudannya dalam teks merefleksikan konteks zaman tersebut.

Sebagai contoh, gaya bertutur Al-Quran soal perempuan pada dasarnya mencerminkan budaya Arab di abad ke-7 Masehi. Budaya mereka di saat itu adalah budaya yang sangat patriarkis, menempatkan pria di pusat masyarakat, merendahkan perempuan dan mengakui keberadaan hamba sahaya. Karena itu, agar Al-Quran bisa diterima di masa itu, bahasanya pun bahasa patriarkis.

Ditarik kembali ke masa ini, begitu umat Islam membaca Al-Quran sebagai kitab hukum, di situ masalah dimulai.

Saya akan gunakan ilustrasi lain. Kalau saja Anda membaca Al-Quran, Anda akan menemukan banyak ayat yang berpotensi untuk menimbulkan konflik, bila digunakan dengan cara tertentu. Sebagai contoh, beberapa pekan yang lalu saya menulis status di Facebook yang memuji apa yang dilakukan Paus Fransiskus dengan mencuci kaki pengungsi muslim di Italia. Bagi saya, tindakan Paus itu mencerminkan rasa persaudaraan antarumat manusia. Tanpa saya sangka, seseorang menulis di wall Facebook saya, dengan menyatakan apa yang dilakukan Paus itu haram karena “kaum musyrik adalah najis”. Ia kemudian merujuk pada surah At-Taubah (28).

Keriuhan kontroversi tentang memilih pemimpin kafir di DKI, sebagaimana terjadi saat ini, juga merupakan buah cara memandang Al-Quran sebagai kitab hukum. Para penolak Ahok berkeras bahwa ayat Al-Quran (Al-Ma’idah: 51)  memerintahkan agar orang beriman tidak mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

Begitu juga, kita mungkin menjadi paham dengan perilaku ISIS, setelah membaca Surat At-Taubah (29): “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar.”

Apalagi di surat yang sama (39), dikatakan: “Bila kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih…”

Surat-surat yang mengobarkan peperangan banyak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam surat Muhammad (4) dikatakan: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka.”

Begitu pula, melalui surat An-Nisa (89), Allah berkata: “Janganlah kamu jadikan dari antara kaum kafir sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di manapun mereka kamu temukan.”

Siapakah kaum kafir? Ada banyak definisi, tapi salah satunya termuat dalam Al-Maidah (73) yang berbunyi: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga.”

Contoh ini bisa terus diperpanjang. Namun saya berharap ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya menganggap Al-Quran berisikan perintah Allah tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan dan harus kita patuhi sepanjang zaman, di manapun kita berada.

Ayat-ayat kekerasan di atas tentu harus dipahami dalam konteks peperangan Nabi Muhammad melawan kaolisi kaum jahiliyah, kafir, musyrik, munafik dan musuh-musuh Nabi di masanya. Karena kondisinya berperang, ya semangat ayat-ayatnya pun berperang. Itu tentu saja tidak bisa begitu saja digunakan dalam konteks sejarah yang lain. Apalagi di Indonesia, saat ini.

Saya percaya, Islam hanya akan bermanfaat bila Islam berhenti menjadi hukum.  Sudah tidak saatnya lagi menegakkan syariat Islam. Sudah tidak pada tempatnya kita mendengar pertanyaan di acara mimbar agama Islam: “Apa hukumnya memasak makanan sampai wanginya tercium oleh tetangga, tetapi kita tidak bisa berbagi karena lauk itu pas-pasan bagi keluarga?”; atau “Apa hukumnya berpegangan tangan saat berpacaran?”; atau “Apa hukumnya memilih pemimpin bukan Islam?”; atau “Apa hukumnya seorang muslim pindah agama?”

Selama kita percaya ada yang namanya hukum Islam yang harus kita tegakkan dan apa yang disebut sebagai hukum Islam sudah ditetapkan oleh Tuhan, ketika itu pula kita menjadikan Islam terbelakang.

Dalam pandangan saya, cara terbaik untuk melihat Islam adalah memandang Islam sebagai ideologi. Sebagai Ide. Sebagai kesatuan gagasan dan keyakinan ideal tentang bagaimana manusia berperan sebagai khalifah di dunia yang akan membawa rahmat bagi sekalian alam. Segenap contoh yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah representasi dari gagasan besar itu di dalam konteks ruang dan waktu tatkala Al-Quran itu diturunkan dan semasa Nabi hidup.

Hukum Islam, sebagaimana yang kita percaya sekarang, hanyalah perwujudan gagasan. Karena itu yang harus dipelajari bukanlah hukumnya, melainkan gagasannya.[]

*Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Online dan Dosen Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: