Mengapa Kita Sebaiknya Tidak Memandang Al-Quran sebagai Kitab Hukum?

(Pernah dimuat di madinaonline.id; 11 April 2016) 

Beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan argumen saya tentang mengapa umat Islam selayaknya tidak memperlakukan Sunnah dan Hadits sebagai hukum yang harus ditegakkan di Indonesia.

Kini saya akan melanjutkan penjelasan saya ke Al-Quran. Walau dengan argumen yang berbeda, saya juga menganggap Al-Quran itu bukan hukum. Dengan kata lain, isi Al-Quran bukanlah rangkaian aturan yang harus kita jalankan di masa ini. Isi Al-Quran adalah gagasan tentang bagaimana kita sebaiknya sebagai umat beragama menata kehidupan di dunia. Penerapan gagasan itu bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Setelah Iklan Televisi Megawati, di mana Jokowi?

http://politik.kompasiana.com/2013/12/21/setelah-iklan-televisi-megawati-di-mana-jokowi-618352.html#comments

Kemarin malam (20 Desember 2013), saya menyaksikan iklan Megawati dan Puan Maharani. Keduanya mengucapkan selamat hari Ibu. Saya ingin katakan pada banyak orang: “I’ve told you so.” (Saya bilang juga apa).

Maksud saya begini. Dalam berbagai percakapan, banyak sekali orang yang percaya bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memajukan nama Jokowi sebagai calon presiden. Hitung-hitungan logisnya memang begitu. Mana ada sih penelitian jajak pendapat yang tidak menempatkan nama Jokowi di peringkat tertinggi calon Presiden yang dipilih rakyat? Jadi, kalau Jokowi yang maju, peluang dia menang besar sekali.

Sebagai catatan, saya sendiri adalah pendukung Gita Wirjawan. Kalau saya ditanya, jelas saya katakan calon terbaik Presiden adalah Gita. Tapi Jokowi jelas juga adalah calon Presiden yang memenuhi syarat. Dia adalah sosok yang mewakili pemimpin yang bersih dari korupsi, yang peduli pada rakyat, yang rendah hati dan tegas. Dengan kata lain, PDIP seharusnya mengajukan namanya bukan saja karena dia populer, tapi juga karena dia memiliki kualifikasi baik sebagai calon Presiden.

Tapi masalahnya, kenapa kita membutakan mata dari kenyataan bahwa keputusan politik di PDIP tidak sesederhana itu. Faktor utamanya adalah: Megawati.

Sang Ibu kita ketahui ingin kembali ke tampuk kepemimpinan Indonesia. Alasannya mungkin juga sederhana. Megawati sakit hati karena tidak pernah terpilih sebagai Presiden. Dia pernah menjadi Presiden karena menggantikan Gus Dur. Dan ketika maju di pemilu berikutnya, dia kalah.

Dengan segenap hormat, Megawati adalah tokoh penting, tapi yang jelas dia nampaknya bukan pemimpin yang memiliki kualitas memadai sebagai Presiden. Tapi kali ini, peluangnya nampak kembali terbuka karena ada yang disebut sebagai ‘Jokowi Effect’.

Istilah ‘Jokowi Effect’ini merujuk pada pengaruh kehadiran Jokowi sebagai orang PDIP terhadap perolehan suara PDIP di berbagai pemilihan. Beberapa waktu lalu Saiful Mujani Research and Cosultant melakukan penelitian untuk melihat apakah perolehan suara PDIP di pemilu legislatif akan berbeda kalau mereka mengajukan nama Jokowi sebagai Presiden atau tidak mengajukan nama Jokowi sebagai Presiden. Hasilnya mengagumkan: suara PDIP akan terdongkrak hampir 50 persen kalau mengajukan nama Jokowi sebagai Presiden.

Ini yang menjadi kondisi yang menjanjikan bagi kembalinya Megawati. Kalau Jokowi terus menerus dijaga popularitasnya dan dijaga terus dikenalannya sebagai ‘orang di samping’ Mega, itu akan bisa menaikkan peluang kedipilihan Mega yang selama ini juga sudah relatif tinggi.

Selama ini pertanyaan tentang apakah PDIP akan mengajukan nama Megawati atau Jokowi menggantung di udara. Tapi iklan kemarin itu menguatkan kesimpulan bahwa yang akan maju adalah Megawati. Sebuah ucapan selamat Hari Ibu tentu bisa saja ditafsirkan sebagai sekadar ‘iklan layanan masyarakat’ untuk mengangkat imej PDIP. Namun dalam konteks politik saat ini, hampir pasti megawati sedang mulai kembali menyapa ratusan juta penonton di Indonesia. Hampir pasti ini soal Persiden 2014.

Buat saya, ini menyedihkan. Rakyat Indonesia layak memperoleh seorang Presiden yang premium. Karena alasan itu, saya tentu berharap Gita Wirjawan bisa menjadi calon Presiden Juni 2014. Dan karena alasan itu pula, saya berharap Jokowi juga akan berada dalam gelanggang yang sama.

Sekarang, semua bergantung pada para pimpinan dan pengurus PDIP. Mereka adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk bicara pada Megawati bahwa demi Indonesia, relakanlah Jokowi untuk maju.
Tapi bisakah kita berharap pada mereka? Kalau mau jujur : peluangnya kecil. Orang-orang PDIP itu terkenal sebagai kumpulan orang yang kritis, pintar, berani dan terbuka. Namun itu hanya berani mereka lakukan terhadap lawan politiknya. Kalau sudah menyangkut Megawati, mereka terkesan pengecut: takut, ragu, pendiam, dan tak bisa jujur.

Saya tidak punya persoalan dengan Megawati. Dia orang baik. Hanya saja yang pantas maju sebagai calon Presiden Indonesia adalah Jokowi, bukan Megawati. Dan hanya masyarakat PDIP yang bisa menyampaikan pesan itu kepada Ibu Mega.

Tidak Ada Fatwa MUI yang Melarang Selamat Natal

Nafsiah Mboi Jadi Korban Buruk Sangka Berjamaah

Dalam agama sebenarnya ada ajaran agar manusia tidak berburuk sangka pada orang lain. Karena itu, diajarkan bahwa kalau seseorang mendengar kabar negatif tentang orang lain, jangan buru-buru percaya. Cek dulu. Verifikasi dulu. Kalau bukti sudah cukup, barulah kita bersuara.
293172_475372252490818_1991739948_nSaya langsung teringat dengan ajaran ini saat menyaksikan bagaimana Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sejak awal Desember dijadikan bulan-bulanan, objek cercaan berbagai kelompok dan tokoh masyarakat. Cercaan ini terutama datang dari tokoh atau kelompok yang mengusung bendera Islam, walau tak semua juga begitu.
Masalahnya, Nafsiah dimaki-maki karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Dia dihujat karena dianggap berinisiatif dan mengeluarkan program Pekan Kondom Nasional 1-7 Desember 2013, yang di dalamnya ada kegiatan pembagian kondom gratis kepada masyarakat awam, pelajar dan mahasiswa. Lebih seru lagi, penyebaran itu dikatakan dilakukan melalui bus-bus antara lain ke kampus-kampus, dengan disertai penyebaran leaflet berisi anjuran agar menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks dengan pasangan. Duta kondomnya? Tak lain dan tak bukan adalah si seksi Julia Peres!
Ini namanya imajinasi tingkat tinggi! Pekan Kondom Nasional itu bukan kebijakan Menteri Kesehatan, melainkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dan dalam program KPA itu pun tak ada bagi-bagi kondom kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.
KPA adalah sebuah Komisi yang dibentuk atas dasar Peraturan Presiden pada 2006 dan tidak memiliki kaitan dengan Kementerian Kesehatan. Pekan Kondom Nasional ini sudah berlangsung sejak 2007. Menteri Kesehatan tentu mendukung kegiata KPA, tapi tidak dalam hal menyebarkan kondom pada masyarakat umum. Nafsiah selalu menyatakan bahwa penyebaran kondom harus dikonsentrasikan kepada mereka yang berisiko tinggi, misalnya kaum pria yang berpotensi menjadi pelanggan Pekerja Seks Komersial.
Tahun ini PKN ini dilakukan dengan bekerjasama dengan perusahaan kondom DKT. Karena DKT tentu memiliki tujuan untuk memasarkan produk mereka, bisa dimengerti bila gaya promosinya lebih agresif. Ada serangkaian program yang mereka lakukan, seperti: lomba tulis jurnalistik, lomba foto media sosial, pemasangan billboard, penyebaran leaflet di 12 kota,serta konser musik Goyang Sutra di Jakarta Timur.
Pembagian kondom memang juga dilakukan tapi ‘hanya’ untuk kaum pria berisiko tinggi, seperti di pelabuhan, terminal dan lokalisasi. Dan memang ada bus Pekan Kondom Nasional yang menggunakan gambar Julia Peres. Tapi hanya satu buah dan tidak datang kampus-kampus. Di dalamnya pun tidak ada persediaan kondom untuk dibagikan. Hanya leaflet.
Tentu saja banyak pihak bisa terganggu dengan gaya kampanye DKT ini. Namun yang jelas ini bukanlah program dan kebijakan Menteri Kesehatan..
Celakanya, entah bagaimana, sejak Pekan Kondom ini mulai dilangsungkan, pada 1 Desember, caci maki dilontarkan kepada Nafsiah Mboi. Entah siapa yang mulai menyebarkan berita bohong, dengan segera orang percaya bahwa ini adalah kebijakan Nafsiah. Para tokoh bicara. Demonstrasi berlangsung di banyak tempat. DPR diminta untuk memanggil sang Menteri.
Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnaen menyatakan kebijakan Menkes menyakiti hati umat Islam (Republika.co.id, 2/12). Menurut Tengku, pembagian kondom adalah upaya terselubung untuk mendorong kaum muda Indonesia berzinah. Ia juga meminta DPR dan Presiden memanggil Nafsiah.

Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq (dikutip oleh http://www.suaraislam.com, 3/12) menyatakan bahwa Menteri Kesehatan harus ditangkap karena program Kondom melanggar Undang-undang. Menurutnya, program bagi-bagi kondom kepada pemuda yang belum menikah adalah pembangkangan terhadap undang-undang. “Ia injak-injak aturan negeri ini,” kata Rizieq soal Nafsiah.

Ulama terkenal Ustadz Yusuf Mansyur melalui twitternya mempertanyakan naluri keibuan Nafsiah karena menjalankan program PKN. Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah, menilai bahwa diadakannya Pekan Kondom Nasional menunjukkan Kemenkes tak memiliki senstitivitas dan gagal memahami budaya Indonesia dengan baik.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Komisi IX DPR segera memanggil Nafsiah terkait gerakan Pekan Kondom Nasional 2013. Menurut Hidayat, pendanaan gerakan itu bersumber dari APBN sehingga DPR wajib menanyakan efektivitas program tersebut. Menurutnya, sebagaimana dikutip situs kompas.com, kebijakan Kemenkes itu salah kaprah.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Okky Asokawati dari PPP (3 Desember) juga mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa Kementerian Kesehatan tak memiliki pemahaman cukup dalam penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS.“Membagi kondom secara serampangan justru menunjukkan rendahnya kontrol dan pemahaman para pemegang otoritas terhadap etika moral dan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah ini,” kata Okky dalam pernyataan tertulis yang diterimaKompas.com, Selasa (3/12/2013).
Berbagai unjuk rasa pun dilakukan. Sampai tanggal 6 Desember saja masih berlangsung unjuk rasa penolakan Pekan Kondom Nasional. Misalnya di Samarinda, sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa meminta Dinas Kesehatan Kaltim menyampaikan tuntutan mereka pada Menteri Kesehatan berisikan penolakan atas Pekan Kondom Nasional.
Pihak Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah menjelaskan bahwa PKN bukan kebijakan mereka. Namun ini tak menyurutkan protes. Bahkan ketika akhirnya Kementerian Kesehatan meminta PKN dihentikan, yang muncul di tengah masyarakat adalah anggapan bahwa ‘akhirnya Menkes terpaksa mengalah dan menghentikan kebijakan yang sudah dimulainya’.
Dalam pandangan saya, Nafsiah sudah menjadi korban dari kecerobohan banyak pihak yang tidak terbiasa untuk melakukan verifikasi informasi. Sangat disayangkan bahwa yang terjebak dalam kesalahan itu adalah mereka yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Dalam hal ini, mungkin tidak berlebihan untuk berharap bahwa mereka yang sudah menyudutkan Menkes meminta maaf.
Tapi bisa jadi serangan terhadap Nafsiah ini adalah bagian dari propaganda hitam untuk menjatuhkan sang Menteri.
Dari yang saya pelajari, ada tiga alasan yang mungkin sekali membuat sebagian pihak ingin menjatuhkannya.
Pertama, alasan agama. Nafsiah adalah seorang eks-muslim yang pindah agama. Bagi sebagian pihak, ini adalah kesalahan yang pantas membuatnya dibenci seumur hidup.
Kedua, alasan integritas. Nafsiah memang dikenal sebagai Menteri yang tidak mentoleransi korupsi dan penyalahgunaan jabatan di Kementeriannya. Dengan sikap semacam ini, wajar bila Nafsiah dibenci banyak pihak.
Ketiga, Nafsiah memang dikenal gigih mendorong Indonesia untuk meratifikasi konvensi mengenai tembakau yang akan melarang setiap bentuk iklan rokok di Indonesia. Posisi ini pun menjadikannya harus berhadapan dengan berbagai pihak yang akan dirugikan bila Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional itu.
Tentu saja, kita tak bisa buru-buru menyimpulkan. Yang jelas, Nafsiah sudah menjadi korban kesalahpahaman. Saya hanya berharap masyarakat Indonesia di masa depan bisa lebih berhati-hati mengambil sikap berdasarkan informasi yang menyebar.
Agama sudah mengajarkan agar kita tak berburuk sangka. Jadi mereka yang percaya pada agama, dengarkanlah ajaran itu.

Soal Sitok – Bukan soal Tuntutan Hukum, tapi Tanggung Jawab

02 Desember 2013

http://sosbud.kompasiana.com/2013/12/02/soal-sitok-bukan-soal-tuntutan-hukum-tapi-tanggungjawab-613188.html

Salah satu kenyataan yang harus disadari tentang dihamilinya seorang mahasiswi UI berusia 22 tahun oleh penyair Sitok Srengenge adalah: si mahasiswi itu bisa jadi tidak akan bisa menuntut apa-apa.

Saya bukannya tidak bersimpati. Tapi marilah kita bersikap realistis.

Tak ada cara untuk membuktikan bahwa ada perkosaan, kalaupun perkosaan itu pernah ada.

Kalau kita baca penjelasan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI, Sitok dituduh memanfaatkan keluguan si mahasiswi untuk bisa ditidurinya. Menurut BEM, Sitok melakukan teror mental, menjebak, merayu si mahasiswi sehinggi bisa ditiduri berulangkali.

Tapi cerita itu belum tentu benar. Dan tidak ada cara untuk bisa membuktikan kebenaran cerita itu, kecuali Sitok mengakuinya atau bila si mahasiswi menyimpan bukti yang bisa menunjukkan bahwa tekanan itu ada. Istri dan anak Sitok sendiri merasa Sitok tidak mungkin melakukan kejahatan itu.

Tanpa bukti-bukti yang dibutuhkan, tak akan ada perkara hukum yang bisa dikenakan. Di Indonesia, hubungan intim antara dua manusia dewasa tak tergolong pelanggaran hukum. Kecuali, bila ada paksaan atau bila salah satu pihak terikat dalam pernikahan dan pasangannya mengadukannya ke penegak hukum. Sitok memang sudah beristri, namun sang istri tidak ingin mempermasalahkan perilaku seks suaminya.

Jadi realistis saja, Sitok mungkin tak akan bisa dituntut oleh si mahasiswi.

Sebagian pihak menyatakan bahwa Sitok berada dalam dilema: dia jelas-jelas menolak poligami dan sekarang kalau dia hendak bertanggungjawab, ia akan terpaksa menikahi si mahasiswi dan berpoligami.

Realistis saja, Sitok tak bisa dituntut secara hukum untuk menikahi si mahasiswi. Tak ada dasar hukumnya. Kalau Sitok mau melenggang dan tak peduli, dia bisa melakukannya. Dia tidak perlu menghadapi dilema, karena pilihan Sitok mudah: jangan nikahi si mahasiswi yang sudah berulangkali ditidurinya.

Hidup memang sering tidak adil bagi wanita yang terlibat dalam hubungan di luar pernikahan semacam ini. Si wanita bisa saja melakukan hubungan itu dengan kesukarelaan atau bisa saja karena ketakutan. Tapi akibat yang harus ditanggungnya sangatlah berat dan terkesan tak adil. Dalam kasus ini: ia hamil; sementara si pria hidup normal seperti biasa.

Tapi setelah mengatakan itu, apakah Sitok tak bisa dimintai pertanggungjawaban sama sekali?

Jawabannya: ada.

Ini terkait dengan kewajibannya untuk bertanggungjawab atas anak yang akan dilahirkan si mahasiswi. Dalam kasus Machica Mohtar sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa seorang ayah harus bertanggungjawab atas anak di luar nikah. Dengan kata lain, Sitok harus bertanggungjawab atas biaya melahirkan si anak, dan biaya membesarkan si anak kemudian. Dia juga harus mengakui anak itu sebagai anaknya. Itu adalah kewajiban, bukan pilihan.

Salah satu yang sangat mengherankan dari Sitok adalah ia bahkan tidak melakukan tindakan ekstra untuk melindungi si wanita dari akibat yang lebih buruk. Singkatnya, ia misalnya tidak menggunakan kondom. Dalam hal ini, si mahasiswi tidak bisa terlalu disalahkan karena tidak berhati-hati, kalaupun ini dilakukan dengan persetujuan. Ia masih sangat muda dan wajar bila tidak memiliki pengetahuan cukup. Tapi Sitok? Tak ada alasan baginya untuk sembarangan berhubungan.

Sebagai seorang budayawan, sikap Sitok memang terkesan memprihatinkan. Bahwa si mahasiswi sampai harus ke polisi dan ‘go public’ semacam ini menunjukkan bahwa ia tidak melihat ada itikad baik ditunjukkan Sitok. Sitok seharusnya lebih awal bertanggungjawab. Ia bisa saja memilih hidup tanpa mengindahkan kaidah agama. Itu pilihan dia. Tapi dia tetap harus bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari perilaku seksnya.

Bagaimanapun, marilah kita realistis. Seperti saya katakan, saya tak melihat ada kasus hukum yang kuat untuk memperkarakan Sitok. Dan kalau dia memang tidak memperkosa, tidak perlu juga dia diperkarakan secara hukum. Yang bisa dan harus dia lakukan adalah bertanggungjawab atas nasib si ibu dan si anak yang akan dilahirkan. Ibu dan anak itu akan hidup dalam suasana sulit. Si ibu akan selamanya hidup dengan label ‘perempuan yang dihamili di luar nikah’. Dan si anak akan hidup dengan stigma ‘anak di luar nikah’. Tidak akan mudah hidup dengan cara seperti itu. Sitok mungkin bisa meringankannya.

Ketika Didik Rachbini Mengkambinghitamkan Gita Wirjawan

Ketika Didik Rachbini Mengkambinghitamkan Gita Wirjawan

Oleh Ade Armando

http://politik.kompasiana.com/2013/09/06/ketika-didik-rahbini-mengkambinghitamkan-gita-wirjawan-587411.html#comments

Kompasiana, 06 September 2013

Saya mengenal ahli ekonomi Didik Rachbini sebagai ilmuwan yang layak dihormati. Saya bahkan mengenalnya secara cukup dekat, baik ketika saya menjadi yuniornya di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) maupun ketika saya menjadi salah seorang sekretaris di Yayasan Paramadina yang diketuainya.
Karena itu, saya sungguh heran ketika membaca komentarnya yang dimuat beberapa media tentang Gita Wirjawan. Saya adalah pendukung Gita untuk maju sebagai Presiden 2014. Saya berusaha mempelajari langkah-langkahnya selama ini.
Dan pernyataan Didik nampak sebagai argumen yang mengada-ada.
Sebagaimana dikutip media, Didik menilai pelemahan rupiah yang terjadi saat ini diakibatkan membesarnya impor yang disebabkan buruknya kinerja Kementerian Perdagangan. “Kebijakan perdagangan kita gagal total. Semua defisit itu terjadi karena impornya besar. Kita itu rakus impor karena policy-nya tidak diatur,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Didik bahkan secara khusus menyerang Gita. Menurutnya, Gita bersalah dalam mahalnya harga kedelai. Kata Didik, bahan baku tahu dan tempe ini seharusnya bisa diproduksi dalam negeri sendiri sehingga tidak perlu melakukan impor. “Mengurus kedelai saja tidak beres, kok malah nyapres?” kata Didik.
Buat saya argumen Didik ini tak melandaskan diri pada data. Defisit Indonesia sepanjang Januari-Juli memang sangat besar, mencapai US$5,65 miliar. Defisit di bulan Juli yang mencapai Rp. 25.652 triliun bahkan disebut defisit terburuk sepanjang sejarah.
Tapi data yang ada menunjukkan bahwa pangkal persoalan bukan terletak pada domain yang merupakan otoritas Gita.
Saya rujuk saja laporan VIVAnews (5/09/2013).
Laporan ini mengutip data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa defisit perdagangan terjadi karena impor migas yang sangat besar, jauh melampaui ekspor. Defisit migas mencapai US$7,63 miliar, sementara perdagangan non migas justru surplus US$1,98 miliar.
Akan halnya defisit Juli, penyebabnya adalah tingginya volume impor untuk menambah persediaan bahan bakar menjelang Idul Fitri. Menurut catatan BPS, pada Juli lalu, setidaknya impor minyak dan gas naik 24 persen dibandingkan Juni. Setelah Juli, sudah terlihat adanya pengurangan importasi BBM, sehingga diperkirakan defisit di bulan-bulan berikutnya akan menurun.
Di pihak lain, VIVAnews mengutip Kepala BPS, Suryamin yang menyatakan bahwa volume ekspor Indonesia terus meningkat. Pada Juli 2013 misalnya, terjadi kenaikan 2,37 persen ekspor dibanding Juni 2013, sebesar US$ 15.11 miliar.
Jadi, kalau memang penyebab utamanya adalah impor migas, kenapa Didik mengatakan pelemahan rupiah terjadi akibat kegagalan Gita?
Apalagi Didik juga bicara soal mahalnya kedelai. Kalau, sebagaimana dikatakan Didik, mahalnya harga kedelai diakibatkan ketidakmampuan kita memproduksi kedelai dalam negeri, bukankah itu persoalan kegagalan pertanian?
Urusan Gita dalam hal kedelai adalah menstabilkan harga. Karena kenaikan harga terjadi akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, Gita terpaksa membuka kran impor. Sayangnya yang diimpor itu pun harganya mahal karena kurs rupiah yang melemah. Tapi bagaimana mungkin ini disalahkan pada Gita?
Saya memang bukan ahli ekonomi. Namun hanya dengan logika sederhana saja, saya merasa siapapun dengan mudah bisa melihat betapa lemahnya argumen Didik.
Sekarang pertanyaannya, kenapa Didik tidak menunjukkan kualitas keilmuan yang selama ini saya kagumi?
Mungkin, ini ada kaitannya dengan fakta bahwa Didik adalah salah satu pimpinan Partai Amanat Nasional yang mengusung Hatta Rajasa – yang ironisnya adalah koordinator para menteri perekonomian — sebagai calon presiden 2014.
Jadi serangannya bisa jadi bukan kritik objektif, melainkan serangan terhadap kubu pesaing.
Kalau memang begitu, urusannya tentu jadi lain.
Saya tetap mengakui Didik sebagai ahli ekonomi yang layak dihormati. Tapi kalau benar kritiknya terhadap Gita didasarkan pada kepentingan politik, saya tidak jadi heran, melainkan prihatin.

Kalau Ada Ulama Mengoleksi Mobil Mewah, Itu Karena Ulama Manusia Biasa

(Dimuat di Kompasiana, 15 Agustus 2013)

Di sebuah acara halal bihalal, saya mendengar obrolan sejumlah kerabat soal gaya hidup dan perilaku para ulama maupun politis yang membawa bendera Islam.  Masing-masing orang memberi contoh-contoh menarik tentang apa yang disebut sebagai betapa tidak ‘Islaminya’ perilaku sebagian ulama dan politisi Islam sekarang ini.

Dari soal seorang ustad terkenal yang memiliki koleksi  mobil mewah, soal PKS yang dilanda kasus korupsi, soal Yusuf Mansyur yang menggerakkan bisnis investasi yang bermasalah, sampai FPI yang jadi ‘musuh bersama’ di mana-mana.

Pada dasarnya orang prihatin. Tapi bagi saya, rangkaian kasus itu justru penting untuk satu hal: agar masyarakat sadar bahwa ada perbedaan serius antara agama dan simbol agama, dan bahwa orang yang membawa simbol agama adalah manusia biasa.

Masalahnya, dalam pandangan saya, masyarakat sering keliru menyangka bahwa segala hal yang melekat dengan agama pastilah baik. Padahal sejarah sudah membuktikan berulangkali bahwa cara pandang itu salah.

Kita sering terlalu gegabah menganggap bahwa ulama itu pasti benar dan baik. Padahal ulama adalah manusia biasa. Mereka dianggap sebagai ulama karena mereka belajar lebih banyak soal agama. Tapi apakah itu berarti mereka dengan sendirinya benar? Sama sekali tidak. Ini sama saja dengan bertanya apakah seorang doktor komunikasi (seperti saya) adalah orang yang paling tahu mengenai cara berkomunikasi yang baik dan benar? Tentu saja tidak.

Kualitas seorang ahli akan bergantung pada banyak hal. Misalnya saja, lembaga pendidikan di mana ia belajar, buku-buku yang ia baca, rekan diskusinya, penelitian yang pernah ia lakukan dan banyak hal lainnya. Saya mungkin saja ahli komunikasi tapi saya bisa saja berbeda pendapat dengan ahli komunikasi yang lain. Lebih jauh lagi, saya mungkin sekali kalah pintar dengan orang lain yang tidak menjalani pendidikan komunikasi formal tetapi banyak baca buku atau bekerja di bidang komunikasi dalam waktu cukup lama. Lebih jauh lagi, dalam dunia komunikasi, sebuah teori yang semula diyakini masyarakat akademik ternyata bisa saja belakangan dianggap tidak lagi sahih karena ada kelompok ilmuwan lain yang melahirkan teori lebih baru yang dianggap lebih baik menjelaskan fenomena komunikasi tersebut.

Begitu juga dengan ahli agama. Seorang ahli agama bisa saja berbeda pandang dengan ahli agama lainnya. Seorang ahli agama bisa saja salah menafsirkan fenomena agama. Atau bisa saja ia sebenarnya tidak terlalu pandai tapi dianggap sebagai ahli karena kondisi-kondisi tertentu (misalnya dia adalah anak kyai besar yangdiwarisi pesantren terkenal yang didirikan ayahnya).

Ulama adalah manusia biasa yang tidak perlu diperlakukan sebagai nabi. Karena itu, perbedaan pendapat antara ulama adalah hal yang biasa-biasa saja; pendapat ulama tak perlu dianggap sebagai kebenaran mutlak atau kebenaran tunggal. Pendapat ulama itu bisa dibantah kalau kita memiliki referensi lain atau kita menganggapnya sebagai tak masuk di akal .   Ini tak berarti masyarakat tak perlu menghargai  pendapat ulama. Pendapat ulama perlu dihargai, tapi itu bukan kebenaran tunggal.

Karena ulama itu pada dasarnya manusia biasa, mereka juga memiliki kecenderungan sama dengan manusia biasa.     Mereka bisa baik tapi bisa juga jahat. Mereka bisa jujur tapi bisa juga licik. Mereka bisa menahan nafsu tapi juga bisa serakah. Mereka bisa berorientasi spiritual tapi juga bisa menomorsatukan materi. Mereka bisa idealis tapi juga bisa oportunis.

Sejarah umat manusia banyak diisi dengan kelakuan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai pemuka agama tapi berperilaku jahat. Eropa misalnya pernah memiliki masa ‘Abad Kegelapan’ ketika para pendeta di masanya berkolusi dengan penguasa politik untuk mengeksploitasi rakyat. Para pendeta itu bisa berlaku sewenang-wenang karena masyarakat dibodohi dengan keyakinan bahwa para pemuka agama itu tak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Baru setelah masyarakat Eropa menjadi pintar akibat kebudayaan membaca, terjadi pemberontakan yang melahirkan Reformasi yang kini buahnya dinikmati oleh masyarakat dunia.

Catatan sejarah itu harus selalu ada dalam rekaman ingatan dan kesadaran kita bersama. Salah satu pelajaran pentingnya adalah: kita tak boleh memperlakukan para pemuka agama sebagai orang-orang suci yang paling benar.   Mereka bisa benar, tapi bisa juga salah. Mereka bisa baik, tapi bisa juga jahat.

Agama adalah kumpulan gagasan. Yang mempelajari dan menguasainya belum tentu mempraktekkannya.  Tak ada hubungan antara predikat ulama, atau predikat haji, atau habib, atau lulusan sekolah Islam, atau apalagi kefasihan  menghapal dan membaca Al Quran, mengenakan jilbab, atau bernama Muhammad Ibrahim Yusuf, atau aktivis organisas Islam dengan kualitas dan integritas orang yang melekat dengannya.

Bila kita bisa menurunkan derajat harapan kita terhadap ulama, kita akan lebih rileks menghadapi kenyataan bahwa ada banyak ulama, pemuka agama atau aktivis Islam yang perilakunya nampak tak beradab. Kalau ada ulama yang mengkoleksi mobil mewah di tengah kemiskinan rakyat, kalau ada politisi islam yang ternyata melakukan tindak korupsi, kalau Kementerian Agama disebut sebagai kementerian paling korup di Indonesia, kalau ada organisasi berlabel Islam senang menyerang secara brutal mereka yang berbeda pandangan dengan mereka, itu adalah fenomena biasa saja.

Dan dengan sikap rileks semacam ini pula, saya percaya, kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih baik. Masyarakat Indonesia perlu belajar menghargai perbedaan pendapat dan itu hanya akan bisa dicapai kalau kita menerima keyakinan bahwa sebenarnya tak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Bahkan bila lembaga seperti MUI mengeluarkan fatwa, itu hanya merupakan pandangan sejumlah pemuka agama yang bisa saja benar tapi bisa juga salah.

Dengan argumen ini, tentu saya tidak bermaksud mengajak orang tidak mempercayai ulama. Tentu saja Indonesia membutuhkan pemuka agama, sebagaimana kita membutuhkan ilmuwan-ilmuwan di berbagai disiplin ilmu lainnya. Indonesia sudah banyak melahirkan ulama yang jelas berpengaruh positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, pada saat yang sama, kita juga harus ingat bahwa para ulama adalah manusia yang tidak suci dan tidak pernah boleh dianggap mewakili Tuhan.